23 January 2018

Agus Hermanto

Agus Hermanto: Surat Pergantian Ketua DPR dari Golkar Masih Belum Ada

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Pimpinan DPR hingga hari ini belum menerima surat dari Fraksi Partai Golkar terkait nama calon Ketua DPR, meskipun dari internal Golkar sudah beredar kabar bahwa Bambang Soesatyo menggantikan Setya Novanto.

“Surat dari Fraksi Golkar hingga pagi ini belum ada yang masuk sehingga kami tetap menunggu usulan dari Golkar,” kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Wakil Ketua DPR RI: Jangan Adalagi Korban PCC

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus peredaran obat paracetamol caffein carisoprodol (PCC).

"Harus betul-betul diusut secara tuntas," kata Agus, Sabtu (16/9/2017).

Menurut Agus, efek obat itu sangat berbahaya hingga membuat tidak sadar dan seperti orang yang tak waras.

Karena itu, Agus juga meminta supaya para korban segara mendapatkan penanganan medis secara serius dan maksimal agar sembuh total.

Wakil Ketua DPR: Polisi Wajib Fasilitasi Peserta Aksi Doa dan Zikir 112 Jika Sudah Melapor

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan demonstrasi merupakan kewenangan dari seluruh warga Indonesia yang dijamin konstitusi. Menurutnya, pengunjuk rasa hanya perlu memberitahukan rencana aksi kepada aparat penegak hukum agar aksi bisa berjalan dengan lancar.

"Dengan begitu, mereka (pengunjuk rasa) dijamin karena sudah sesuai dengan prosedur," jelas wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menanggapi pelarangan terhadap aksi massa yang sedianya akan digelar pada 11 Februari (Aksi 112) mendatang.

TKA Asal China Ganggu Suasana Batin Rakyat Indonesia

KONFRONTASI-Informasi mengenai banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China berkembang di masyarakat luas. "Bahkan disinyalir dalam dugaan bahwa yang bekerja di sini bukan tenaga ahli, tapi tenaga kasar biasa yang pekerjaannya bisa dilakukan warga Indonesia," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/12).

Karena itu, tambah Agus, nuansa batin masyarakat Indonesia saat ini semakin tidak menentu. Karena tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Agus Hermanto Minta KPU Tak Sudutkan DPR

KONFRONTASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan pembahasan revisi UU 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibahas DPR selesai pada bulan September nanti.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan KPU tak perlu memvonis dan menyudutkan DPR seperti itu.

"Mari kita ikuti, tak perlu justifikasi dan bisa selesai waktunya," ujarnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4).

Wakil Ketua DPR Janji Tindaklanjuti Persoalan Reklamasi Pesisir Laut Tangerang

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berjanji akan menindaklanjuti permintaan masyarakat Kampung Dadap Baru, Tangerang , agar reklamasi pantai pesisir laut Tangerang Utara, Banten, dihentikan.

"Untuk reklamasi akan kami sampaikan pada Komisi IV, komisi yang membidangi masalah reklamasi, untuk ditindaklanjuti seadil-adilnya," ujar Agus saat melakukan audiensi dengan perwakilan masyarakat Kampung Dadap Baru di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (27/4).

Pimpinan DPR Minta Dokumen Panama Ditindaklanjuti

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti kebocoran isi dokumen Panama (Panama papers) yang dinilai dapat merugikan bangsa Indonesia.

"Aparat penegak hukum dapat bergerak cepat mengusut pengusaha dan pejabat Indonesia jika diduga terkait 'Panama papers'," kata Agus Hermanto di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (6/4).

Menurut Agus, bocornya dokumen Panama ini merupakan pelanggaran hukum yang merugikan berbangsa dan bernegara yang harus segera diselesaikan.

DPR Dorong Polisi Tuntaskan Kasus Ivan Haz

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong sepenuhnya penegak hukum segera menuntaskan persoalan hukum yang melibatkan anggota Fraksi PPP Ivan Haz  yang juga anak mantan wapres Hamzah Haz. Jika terbukti bersalah, maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga bisa memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat

Konfrontasi - DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan III tahun 2015-2016, di gedung DPR RI, Selasa (23/2).

Pengesahan RUU Tapera menjadi undang-undang itu, tulis siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, ditandai dengan diketoknya palu dalam rapat itu oleh pemimpin Rapat Paripurna DPR RI Agus Hermanto.

Wakil Ketua DPR Kritik Evaluasi Kinerja Menteri

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengkritik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang merilis hasil evaluasi terhadap kinerja kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi.

Pages