25 January 2020

Agama

Gubernur Soekarwo Tolak Pengosongan Kolom Agama di KTP

KONFRONTASI - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengaku tidak setuju dengan adanya wacana pengosongan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP).

"Menurut saya, tetap perlu ada kolom agama di KTP itu, karena itu identitas. KTP itu merupakan single identity number, ya harus ada," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan terkait dengan wacana tersebut dirinya mempersilakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim untuk menanggapi masalah ini.

Pro-Kontra kolom agama di KTP kian meruak. Awas, Isu SARA

KONFRONTASI- Pro-kontra soal mengosongkan kolom agama di KTP kian meruak.Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengosongkan kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk), tak sesuai akal sehat. Diusulkan agar Kementerian Agama juga dibubarkan.

Menurut mantan Stafsus Presiden SBY, Andi Arief, ide pengosongan kolom agama di KTP, sebaiknya tidak dijalankan. Karena tidak substansif dan melawan akal sehat.

Menteri Tjahjo Minta Polemik Kolom Agama di KTP Tak Diperpanjang

KONFRONTASI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) tidak perlu diperpanjang. Alasannya, tidak ada larangan bagi yang mau mencantumkan kolom agamanya di KTP.

"Itu clear enggak ada masalah. Yang punya agama ya masuk saja," ujar Tjahjo usai menyampaikan LHKPN di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2014).

Ruhut: Omongan Tjahjo Tentang Pengosongan Kolom Agama di KTP Kemunduran

KONFRONTASI - "Menurut saya soal pengosongan kolom agama itu boleh iya boleh ngga. Itu karena itu urusan kita sama Tuhan," kata Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Ruhut, sebelum diputuskan sebaiknya dibahas oleh Mendagri dengan Komisi II yang mengurusi pemerintahan.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan isu tersebut merupakan kemunduran. "Kenapa itu dimasalahkan," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Saleh Daulay: Omongan Tjahjo Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

KONFRONTASI - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay menilai omongan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berencana mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak tepat dan bertentangan dengan semangat Pancasila.

"Pernyataan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum. Bahkan, bila hal itu diterapkan akan bertentangan dengan semangat sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945," kata  Saleh Daulay lewat pesan singkat, Jumat (7/11).

Mendagri Perbolehkan Kolom Agama di KTP Dikosongkan

KONFRONTASI - Ttidak masalah masyarakat mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyikapi adanya kepercayaan yang dianut sekelompok masyarakat Indonesia, namun belum dijamin oleh negara melalui undang-undang.

"Dalam undang-undang kan baru enam agama yang diakui. Kalau ingin tambah ya harus diubah dahulu undang-undangnya. Tetapi dikosongkan nggak ada masalah kan," ujarnya dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).

Setelah Korupsi al-Quran, Giliran Korupsi Buku Agama Budha Disikat KPK?

JAKARTA- Ini korupsi berbau agama. Korupsi seperti telah menggurita di Kementerian Agama. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bergulat membongkar korupsi pengadaan Alquran, Kejaksaan Agung juga menemukan indikasi kuat terjadinya korupsi pengadaan buku pelajaran Agama Budha untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan Menengah di Kementerian Agama tahun anggaran 2012.

Riset Buktikan Ajaran Agama: Adanya Kehidupan Sesudah Kematian

KONFRONTASI-Ternyata Terbukti Ada Kehidupan Setelah Kematian Yang Mampu Dibuktikan Secara Ilmiah. Kematian telah menjadi misteri bagi dunia medis sejak zaman dulu. Bahkan, berbagai jurnal dan penelitian medis terus berupaya mengungkap rahasia di balik sakaratul maut.

Dalam jurnal dan penelitian itu, sakaratul maut dianggap sebagai halusinasi dari orang yang akan meninggal.

Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara

KONFRONTASI-Bagi Muhammad Natsir, agama (baca: Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam. Dinyatakannya pula bahwa kaum muslimin mempunyai falsafah hidup atau idiologi seperti kalangan Kristen, fasis, atau Komunis. Natsir lalu mengutip nas Alquran yang dianggap sebagai dasar ideologi Islam (yang artinya), “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku.” (51: 56).

PBNU Tuntut Jokowi Jaga Eksistensi Kemenag

Konfrontasi - Isu mengenai wacana penghapusan Kementerian Agama dalam Kabinet baru milik Presiden terpilih Joko Widodo direspon keras oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni. Sulton mengatakan Kemenag merupakan warisan para pendiri bangsa Indonesia dan pemersatu negara. 

"Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara," katanya.

Pages