25 August 2019

Wapres JK, Freeportgate dan Jokowi: Siapa Main Mata?

KONFRONTASI- Wapres JK terus ditekan publik dan media karena sanak keluarganya 'main mata' dengan bos Freeport. Itulah tabiat oligarki binis dan politik di Indonesia pasca Soeharto. Publik mendesak agar kekayaan alam, terutama tambang di Papua yang dikelola Freeport, harus digunakan untuk kemakmuran warga Papua dan bangsa Indonesia. Kontroversi Freeportgate yang memuncratkan sinetron pertarungan antargeng dan kelompok kepentingan bercokol, telah membuat publik geram dan marah atas skandal oleh para oligarki dan kaum elite itu.

Apa yang menjadi pemikiran Presiden Jokowi berkaitan dengan perpanjangan kontrak PT Freeport selalu didasarkan empat hal. Yang pertama berkaitan dengan divestasi--untuk kepentingan bangsa bukan bagi kepentingan siapapun. Yang kedua, adalah soal royalti, ketiga soal smelter, dan yang keempat bahwa pembangunan untuk masyarakat Papua.

Freeport jadi sorotan domestik dan asing, bahkan kalau korporasi AS tidak mau memenuhi persyaratan dari pemerintah Jokowi untuk meraih perpanjangan kontrak karyanya, maka Rusia melalui dubesnya di Jakarta menyatakan siap berinvestasi menggarap tambang Papua itu dengan pembagian hasil dan royalti yang lebih adil seraya menjaga kelestarian lingkungan di sana.

Serikat Pekerja Freeport Indonesia, mengakui, Freeport bersifat eksklusif sehingga akses untuk ke rumah sakit ataupun mess pun juga sulit. Lebih jauh lagi, standar yang dimiliki pekerja Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada di seluruh dunia. Akan tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia hanya separuhnya.

Mantan anggota DPRI RI Soeripto menyatakan, PT Freeport telah memberikan sejumlah dana kepada aparat keamanan TNI/Polri dalam rangka menjaga keamanan Freeport di atas tanah Papua. Hal ini jelas menentang UU karena menurut UU pembiayaan aparat keamanan untuk perlidungan objek vital nasional harus bersumber dari APBN bukan dari perusahaan asing. Akibatnya banyak putra daerah Papua yang merasa asing di rumah mereka sendiri. Dari sini terkesan bahwa aparat keamanan justru lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan bangsanya sendiri. Padahal mereka harusnya menindak Freeport yang notabene telah merusak lingkungan dengan membuat lubang tambang di Grasberg dengan diameter lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman mencapai 800 m2 . Dampak lingkungan yang Freeport berikan sangat signifikan, yaitu rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Ersbeg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km2 di daerah aliran sungai Ajkwa.

PT Freeport McMoran Indonensia pun telah berlaku semena-mena kepada karyawan Freeport Indonesia yang kebanyakan adalah orang asli Indonesia. Menariknya lagi, menurut laporan dari Investor Daily pada 10 Agustus 2009, dikatakan bahwa pendapatan utama PT Freeport McMoran adalah dari operasi tambangnya yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 60%. Sampai saat ini karyawan Freeport tengah menjalankan aksi mogok kerja dengan menuntut kenaikan gaji US$ 4 per jam. Sampai sekarang pihak management Freeport tidak menyetujui tuntutan pekerja Indonesia tersebut. Bukan keadilan yang didapatkan pekerja Freeport dari Indonesia yang menuntut kenaikan gaji akan tetapi tudingan sebagai kelompok separatis lah yang mereka dapat. Padahal mereka hanya menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.

Sudah lebih dari 40 tahun aktivitas pertambangan emas PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) bercokol di tanah Papua. Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh perusahan asing tersebut. Pada Kontrak Karya (KK) pertama pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan pada 1967 memang posisi tawar pemerintah RI masih kecil, yaitu sekadar pemilik lahan. Dibandingkan PT Freeport yang memiliki tenaga kerja dan modal tentu posisi tawar pemerintah saat itu masih kecil. Namun setelah 44 tahun apakah posisi tawar pemerintah Indonesia masih rendah? Tentu tidak!

Dewasa ini Freeport sedang mendapat tekanan publik. Sehingga mereka membutuhkan kesepakatan secepat mungkin dengan meminimalkan kerugian dari dampaknya perubahan Undang-Undang Minerba. Namun Freeport harus memenuhi persyaratan yang diminta Presiden Jokowi, yang sudah relatif moderat, dan rasional.

Carut marutnya kasus PT Freeport yang semakin melebar, sempat menyeret beberapa petinggi negeri ini, di antaranya Ketua DPR RI Setya Novanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsudin, hingga menyeret nama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. Novanto sudah mundur, namun kasus Freeport belumlah selesai. Kekisruhan tersebut menjadi tontonan yang menjenuhkan dan menyebalkan bagi rakyat yang sekarang sulit mengais rezeki dengan persaingan tenaga kerja yang tinggi. Pada 2016, masuknya pasar bebas Asean, MEA, diyakini membuat semakin terpuruk rakyat Indonesia dengan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia, dan kekisruhan tersebut menjadi satu keuntungan bagi PT. Freeport dan aktor intelektual di balik layar yang menari-nari mencari rezeki dengan mem-back up PT. Freeport Indonesia untuk memperpanjang operasinya tanpa memenuhi semua syarat yang ditetapkan pemerintah Jokowi.

Oleh sebab itu, kontrol media dan publik serta parlemen sangat penting agar Freeport mau memenuhi semua persyaratan pemerintah, demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk memenuhi kepentingan bercokol sejumlah elite komprador dan oligarki yang mengais rente ekonomi di atas penderitaan bangsa ini.[yha]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...