23 March 2019

Wahai Kompas, Tempo, Jakarta Post dan Jawa Pos, Jokowi-JK Pujaanmu Itu Memble: Indonesia Membusuk, Jokowi-JK dinilai Membunuh KPK

KONFRONTASI- Yang Terhormat Presiden Jokowi ternyata sudah tidak beharga lagi, tidak bermartabat lagi. Protes mahasiswa dan aktivis antikorupsi membludak mendesak Jokowi-JK mundur karena tak selamatkan KPK. Malah Jokowi-JK dinilai aktivis telah membunuh KPK. Wahai redaktur  Kompas, Tempo, Jakarta Post dan Jawa Pos, Jokowi-JK pujaanmu dan jagoanmu Itu Memble: Indonesia Membusuk, Jokowi -JK dinilai Membunuh KPK. Jokowi-JK itu satu paket dan keduanya tak kredibel dan tak bisa diharapkan lagi.

Dunia internasional sudah hopeless atas Jokowi.  AS, Eropa dan sekutunya menilai Jokowi memble,  tak bisa diharapkan lagi. Media  AS/Barat  baru mengerti kalau Jokowi itu memble alias tak kapabel dan tak kredibel, juga para menterinya. Tunggulah kehancuran NKRI di era Jokowi: ekonomi stagnan, KPK lumpuh dan politik kian gaduh. Indonesia makin membusuk.

Tak perlu orang pintar uuntuk mengatakan bahwa risiko politik dan ekonomi Indonesia sedang melesat. Sebuah situasi yang bakal membuat makin banyak orang Indonesia menjadi buruh kasar alias kuli di luar negeri.

Tak perlu diragukan, Kisruh KPK versus Polisi, yang telah mengarah pada rakyat versus Presiden RI, bila tak cepat diselesaikan bakal membuat investasi makin lesu. Ini karena para investor selalu menjadikan risiko politik dan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam berbisnis.

Tak jelas sampai kapan kisruh tersebut akan berlangsung. Yang pasti, para pebisnis besar dan orang superkaya lainnya, yang mengendalikan  arena politik Indonesia, belum ada yang mengalah. Mereka tampak masih ingin mempertahankan cengkeramannya terhadap politik, meski itu telah memicu kegaduhan nasional.

Semua itu tak lepas dari kenyataan bahwa sekarang ini pemerintahan sarat dengan pebisnis. Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri Peridustrian, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan adalah pebisnis. Ini belum termasuk pebisnis besar yang menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sejumlah Anggota Wantimpres, dan Kepala Tim Ahli Wapres.   Di lembaga legislatif, jumlah mereka tak kalah banyaknya.

Dimanapun berada, politik memang sulit dipisahkan dari dunia bisnis yang sarat dengan kepentingan pribadi. Maklumlah, para politisi butuh dana dari pebisnis untuk memperlancar perjalanan karir, sementara para pebisnis membutuhkan kekuatan poltik  untuk memperlancar bisnis. Hasilnya, seperti Indonesia, korupsi merajalela.

Di negara-negara maju pada dasarnya sama saja. Bedanya, meski kerap kecologan juga, disana ada banyak rambu hukum yang membuat para pebisnis harus jauh lebih tahu diri ketika melakukan intervensi politik. Sedangkan di Indonesia, rambu-rambu tersebut  bagai sekadar pelengkap penderita.

Kenyataan semacam itulah yang membuat Indonesia menyandang status sebagai negara paling korup di Asia bahkan dunia, dan berdaya saing rendah.  Status ini tampak terang-benderang dalam berbagai survei. Dia antaranya adalah survei oleh Tranparency International, Political and Economic Risk Consultancy (PERC), International Heritage.

Sekarang ini, kalau disurvei lagi, posisi Indonesia mungkin lebih buruk. Betapa tidak, para penyandang dana politisi sudah terjun langsung sebagai politisi. Mereka juga tidak malu lagi ikut ‘baku hantam’ dengan  menggunakan media massa milik sendiri sebagai senjata untuk menghajar lawan atau melakukan penyesatan informasi. Orang-orang bayaran tingkat tinggi dari berbagai universitas dan lembaga think-tank pun mereka menfaatkan habis-habisan sebagai pasukan pemukul.

Mengingat  kekayaan alamnya yang berlimpah, jumlah penduduknya yang besar, dan posisi geografisnya yang strategis, semua itu tentu diawasi dengan seksama oleh pusat-pusat kekuatan ekonomi dan politik dunia. Pusat-pusat ini adalah Uni Eropa, Amerika Utara, China, dan Jepang. Bukan rahasia lagi bahwa penilaian pusat-pusat tersebut terhadap  Indonesia sangat menentukan hitam-putihnya perekonomian nasional . Ingat, dari sanalah  sebagian besar utang (pemerintah dan swasta), bantuan ekonomi, dan investasi  di Indonesia berasal.

Dengan kata lain, rendahnya kepercayaan pemerintah disana  bisa membuat pemerintah RI kesulitan berburu  utang berbunga rendah atau sedang untuk membiayai pembangunan. Pihak swasta mereka juga ogah berinvestasi bila Indonesia dilanda kisruh politik tak kunjung padam, apalagi bila presidennya sendiri tak kunjung menjelaskan akan membawa perekonomian nasional ke arah mana.

Para penguasa dana di sana tentu berharap risiko politik dan ekonomi Indonesia kembali ke level moderat atau normal. Tanpa kedua hal ini, mustahil mereka mau berinvestasi dalam skala besar dan bersifat jangka penjang sebagaimana diharapkan oleh perekonomian nasional.

Bukan rahasia pula bahwa pengusaha Indonesia pada umumnya juga memiliki cara berpikir yang sama dengan mereka. Inilah mengapa mereka masih rajin berinvestasi di luar negeri sekaligus menyimpan keuntungan bisnis mereka di sana. Sudah sepuluh tahun pemerintah berupaya menarik dana pelarian ini, tapi selalau gagal karena seolah  sudah menjadi hukum alam bahwa uang selalu mencari tempat aman.

Sesungguhnya, Indonesia memiliki momentum untuk menggenjot kepercayaan investor. Menurut catatan BKPM, realisasi investasi tahun lalu mencapai  Rp 463,1 triliun atau meningkat 16,2 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Penyumbang kenaikan terbesar adalah investasi asing yang melonjak 66,33%, dibandingkan 33% investasi dalam negeri. Maka wajar bila jumlah perusahaan asing yang ke Indonesia tahun lalu naik sampai  70,8%.

Bagaimana kelanjutan momentum tersebut tahun ini sangat tergantung pada bagaimana Jokowi mengatasi kisruh, yang sudah mengarah pada pembusukan negara. Kisruh yang dipicu oleh ulahnya sendiri dengan  memilih pemilik rekening gendut menjadi Kapolri. Yang pasti tak ada orang Indonesia yang rela negaranya dibiarkan makin membusuk!

Negara multi pilot era Jokowi makin menuju titik nadir, dikendalikan KMP (Kalla-Mega-Paloh), maka praktis rezim multi pilot ini akan membingungkan rakyat. Jokowi sendiri bingung, dunia internasional sudah menilai buruk Jokowi dan rakyat tambah linglung. Demikian pandangan Nehemia Lawalata, tokoh Persatuan Alumni GMNI.

''AS dan Eropa serta masyarakat internasional menilai, rakyat Indonesia tidak ada lagi harapan dengan kepemimpinan multi pilot rezim Jokowi yang juga dianggap pro-China. AS melihat Jokowi pelayan China (Beijing) dan rezim multi pilotnya membawa NKRI menuju titik nadir secara ekonomi politik,'' kata Nehemia. Berbeda di era SBY yang autopilot, kini rezim Jokowi sungguh multipilot dengan pertarungan kepentingan di dalam KIH dan istana. imbuhnya.

Para analis melihat PDIP makin tersudut karena melawan kepentingan publik, juga Nasdem dan Surya Palohnya yang bergerak menjadi operator minyak Sonangol EP. Bau sangit bisnis minyak menghantam Surya Paloh Nasdem, dan bau sangit BG menghantam Megawati PDIP. Sementara Jusuf Kalla juga dikabarkan terus mencari posisi yang pas dan kuat, karena orang-orangnya di kabinet terbukti tak kompeten dan didesak rakyat agar dirombak, diganti, dan itu mengancam kepentingan bisnis JK alias si macan tutul di kandang banteng itu.

Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena berstatus tersangka KPK.

Di saat Presiden Joko Widodo tertekan sikap petinggi KIH yang mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri, KMP hadir dan memberikan dukungan moral ke Jokowi. Tak main-main yang menemui Jokowi langsung dedengkot KMP, Prabowo Subianto. Tak pelak, manuver KMP ini mengusik 'KMP' lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, 'KMP' lainnya adalah Wapres Jusuf Kalla, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Kalla-Mega-Paloh selama ini dilihat cukup dominan mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden Jokowi.

"Jokowi lemah, selain menghadapi KMP juga menghadapi 'KMP dua' yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat," kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya dalam acara Dialog Kebangsaan: 'Menakar Kinerja Kabinet Kerja di Awal 100 Hari‎' yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) di aula Gereja St Bonaventura, Pulomas, Jakarta Timur‎, Sabtu (22/11/2014) lalu.

Analisis Yunarto itu tak sepenuhnya salah. Kepada Tim 9 yang dibentuknya untuk membantu penuntasan kasus KPK-Polri, Jokowi mengaku pengusulan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri bukan inisiatifnya sendiri. Kepada tim yang dipimpin oleh Syafi'i Ma'arif itu, Jokowi juga mengaku menghadapi tekanan cukup berat dari partai politik pendukungnya. (k/indonesian review/kompas/tempo)

 

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...