15 September 2019

Ujung-Ujungnya Damai demi Duit: Ahok, Jebakan Batman dan DPRD DKI yang ''Ngancam''

JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki alasan tersendiri mengapa ia baru membuka adanya anggaran siluman tahun 2014. Sebab, ia sengaja menjebak anggota DPRD.

Tahun 2014 lalu, ditemukan anggaran pengadaan perangkatuninterruptible power supply (UPS) dengan nilai fantastis Rp 300 miliar. Ternyata, anggaran serupa ditemukan kembali tahun ini.  

"Saya menunggu mereka membuat (anggaran) sendiri di tahun 2015. Kalau dulu tahun 2012 dan tahun 2013 ada temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) DKI, seluruh anggota DPRD mengatakan, 'Mana kami tahu, karena yang menyusun anggaran kan eksekutif, bukan kami (legislatif)'," kata Basuki, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).  

Namun, fakta di lapangan, banyak staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang dipaksa mengisi program titipan DPRD di APBD. 

Sayangnya, ia belum bisa membuktikan perkataannya itu. Hal itu disebabkan belum diterapkannya program e-budgeting saat menyusun APBD. Sistem e-budgeting itu baru sempurna dijalankan pada tahun anggaran 2015 ini.

"Akhirnya mereka (anggota DPRD) nekat kan, mereka nekat bikin (program) dan ketik sendiri program mereka dan ketahuan tuh(rencana beli) UPS dan lain sampai Rp 12,1 triliun," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Melalui e-budgeting ini, akhirnya ia mengetahui pihak mana yang berniat "bermain" dengan uang rakyat tersebut.

Menurut Basuki, hanya pejabat SKPD terpilih yang bisa mendapatpassword untuk memasukkan anggaran ke dalam e-budgeting, misalnya sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan perwakilan masing-masing SKPD (yang ditunjuk sebagai penanggung jawab).

"Sekarang (APBD) yang dikeluarkan versi DPRD itu tidak ada satu pun SKPD yang ngetik lho. Kalau dia (anggota DPRD) sekarang mengatakan (anggaran siluman) itu bukan urusan kami, nah itu namanya jahat kan. Mereka mau mainin anggaran, tetapi yang dituduh eksekutif," kata Basuki.

Selain pengadaan perangkatuninterruptible power supply (UPS) dengan nilai fantastis, DPRD juga menyelipkan anggaran untuk program pengadaan buku trilogi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. 

Anggaran ini ditemukan di dokumen RAPBD versi DPRD atau melalui pembahasan komisi seusai paripurna pengesahan APBD. Pengadaan buku trilogi Ahok itu ditemukan di pos anggaran Dinas Pendidikan. 

Dari dokumen RAPBD yang diterima Kompas.com, tidak ada pagu anggaran untuk pengadaan buku tersebut. Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan Komisi E (bidang kesejahteraan masyarakat) DPRD DKI, pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan hingga Rp 30 miliar. 

Ada tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan, yakni Nekad Demi Rakyat senilai Rp 10 miliar, Dari Belitung Menuju Istana senilai Rp 10 miliar, dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku senilai Rp 10 miliar.  

Anggaran Komisi E terbilang tinggi di dalam APBD 2015 dengan total Rp 73,08 triliun. Anggarannya meningkat dari pagu anggaran yang hanya sekitar Rp 9.788.715.890,599 menjadi Rp 14.381.063.544,266 setelah melalui pembahasan. 

Anggaran ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar.  

Saat Kompas.com coba mengonfirmasi anggaran pengadaan buku trilogi Ahok yang tiba-tiba muncul di dokumen RAPBD DKI, Ashraf Ali enggan berbicara banyak. Ia juga mengklaim tidak mengetahui munculnya anggaran tersebut. Padahal, di dokumen tersebut ia turut membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan. 

"Itulah yang saya enggak mengerti (ada anggaran pengadaan buku trilogi Ahok). Tapi nanti deh obrolin pas ketemu saja, jangan dibicarakan di telepon, enggak enak. Saya baca, memang ada (anggaran pengadaan buku trilogi Ahok), nanti Senin deh ketemu di kantor saja," kata Ashraf, Sabtu (28/2/2015) pagi.  

Kemudian saat Kompas.com mencoba menghubungi mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun dan Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman, tidak ada jawaban dari keduanya. 

Publik menilai, AhHok dan DPRD DKI ujungnya damai demi duit, dan gitu aja kok repot. Korupsi memang sudah membudaya di jajaran kekuasaan. Indonesia dan Jakarta kian membusuk saja.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...