21 April 2018

Uih, Gila! Begitu Ganasnya Korupsi Kondensat, Terbesar Kedua Setelah BLBI

KONFRONTASI -  Kalau ditanya, kasus korupsi apakah yang terbesar di Indonesia? Jawabnya adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai Rp650 triliun. Selanjutnya? Orang pasti akan menunjuk korupsi kasus kondensat senilai Rp35 triliun.

Begitulah Indonesia, yang tak putus dirundung korupsi. Satu korupsi berlangsung dan belum selesai, sudah datang lagi korupsi jenis baru. Korupsi jenis baru belum lagi rampung, sudah datang lagi kasus berikutnya. Kapan kah jejaring korupsi ini selesai?

Tapi setidaknya dalam kasus korupsi kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) senilai Rp35 triliun sudah mulai ada tanda-tanda titik terang. Pertama, Ketua Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Togarisman menyatakan kasus kondensat TPPI ini sudah lengkap (P21) dengan melibatkan 75 orang saksi dan 12 saksi ahli.

Kedua, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan sudah memblokir Rp32 triliun dana korupsi kondensat dari total Rp35 triliun. Termasuk yang dikuasai adalah kilang minyak milik TPPI senilai Rp600 miliar dan rekening lain penampung keuntungan senilai Rp140 miliar. Dari segi nilainya, tentu saja masih ada selisih dan Polri terus mengejar kepada para pihak pelaku.

Ketiga, barang bukti dan para tersangka yang diajukan Bareskrim Mabes Polri sudah diterima. Adapun tersangka dimaksud adalah Raden Priyono (mantan Kepala BP Migas), Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran), dan Honggo  Wendratno (mantan Presiden Direktur PT TPPI).

Keempat, menurut temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian dari kasus kondensat TPPI ini mencapai Rp35 triliun atau ekuivalen dengan US$2,72 miliar.

Kelima, kasus korupsi kondensat TPPI jelas-jelas melibatkan BP Migas dan oleh karenanya badan itu akhirnya diganti menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas).

Modus operandi

Dalam praktiknya, tindak pidana ini berawal dari keputusan pemerintah pada tanggal 21 Mei 2008, untuk mengoptimalkan peran TPPI di Bidang Migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Nasional.  Alasannya karena TPPI adalah perusahaan yang mayoritas saham pemerintah agar dapat dioptimalkan perannya untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri.

Karena itu BP MIGAS menunjuk TPPI untuk mengolah kondensat bagian negara menjadi migas Ron 88, kemudian dijual ke PT Pertamina (Persero) untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri dan menguntungkan keduanya.

Pertamina membeli hasil pengolahan kondensat berupa Migas dari TPPI dengan harga impor, MOPS 1,5% hingga 2%. BPH Migas, Pertamina Dan TPPI selesaikan pembahasan skema bisnis saling menguntungkan.

Adapun modus operandi yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka antara lain. Penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi nomor KTPS-20/BP00000/2003-SO tanggal 15 April 2003 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah (Kondensat Bagian Negara).

Sebelumnya BP Migas tidak melakukan lelang terbatas, melainkan melakukan penunjukan langsung ke TPPI. Sementara TPPI tidak terdaftar di BP Migas (bukti dokumen Register Bedder List). BP Migas juga tidak pernah mengirimkan dokumen formulir penawaran dan pengembalian formulir penawaran dari TPPI, tetapi TPPI menyurat ke BP Migas.

Selain itu, dalam prosesnya tidak dilakukan pembentukan Tim Penunjukan Langsung untuk menunjuk TPPI. Bahkan tanpa didasarkan pada Berita Acara Hasil Penilaian atau pemeriksaan berupa penerimaan oleh Tim Penunjukan Penjual, oleh karena tidak pernah membentuk Tim Penunjukan Penjual sebelumnya.

Selain itu, faktanya TPPI tidak memproduksi migas sebagaiimana diamanatkan BP Migas, tetapi memproduksi aromatyc. TPPI juga tidak menjual produk kepada Pertamina, melainkan semua produk dijual kepada pihak ketiga antara lain PT Vitol, PT Polytama, dan ke pasar bebas.

Yang lebih naif lagi, ternyata TPPI tidak pernah menyetorkan langsung hak negara hasil penjualan pengolahan kondensat kepada pihak ketiga, sebagaimana disepakati dalam skema pembayaran awal.

Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, ada dua kejanggalan dalam kasus yang sempat mengendap hingga beberapa tahun tersebut. Uchok mengendus, ada dua modus tindak pidana dugaan korupsi Penjual Kondesat Bagian Negara melalui PT TPPI.

“Modus yang pertama adalah penunjukan langsung, dan kedua, pengiriman kondensat sebelum adanya penandatanganan Kontrak SAA (Seller Appointment Agreement),” kata Uchok beberapa waktu lalu.

Penunjukan langsung penjual kondesat ini, menurut Uchok, telah berpotensi merugikan keuangan negara. Dengan penunjukkan langsung itu, BP Migas atau SKK Migas juga telah melanggar prosedur sesuai Keputusan Kepala BP Migas.

Jelang Pemilu

Kalau diperhatikan dalam lima Pemilu terakhir, rata-rata di Indonesia selalu didahului dengan berbagai kasus besar yang merugikan negara atau lembaga negara. Seperti kita tahun pada Pemilu 1999 meledak kasus cessie BDNI ke Bank Bali dengan total kerugian Bank Indonesia mencapai Rp904,6 miliar.

Kasus ini melibatkan Djoko Soegiarto Tjandra dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Agresivitas penggerogotan uang negara begitu kental dalam kasus ini untuk kepentingan dana Pemilu.

Pada Pemilu 2004, sebelumnya meledak kasus lanjutan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehingga menyita perhatian publik. Dalam kasus ini dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar digunakan untuk meredam isu BLBI, namun ujungnya Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjadi korban. Dana itu digunakan untuk kepentingan Pemilu oleh para pihak berkepentingan.

Pada Pemilu 2009, sebelumnya juga meledak kasus Bank Century dengan kerugian yang harus ditanggung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun. Bahkan dana rekapitalisasi Bank Century bertambah menjadi Rp9 triliun.

Padahal Robert Tantular sebagai CEO mengaku masalah riil kalah kliring Bank Century hanya Rp350 miliar, tapi mengapa harus dikeluarkan hingga Rp9 triliun. Banyak kalangan menduga kelebihan dana itu digunakan untuk membiayai Pemilu.

Pada Pemilu 2014, relatif tak ada kasus besar yang mencuat. Namun menjelang Pemilu 2019, meledak lah kasus kondensat TPPI yang menyebabkan kerugian negara Rp35 triliun. Ini adalah kasus korupsi terbesar kedua setelah BLBI dan kasus ini ramai lagi menjelang Pemilu 2019.

Akan kah pada Pemilu-Pemilu selanjutnya akan ada kasus-kasus besar lainnya? Wallahu a’lam.(KONF/NUSANTARA)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...