14 October 2019

Ucapan Ahok Hina Alquran dan Ulama, Tegas Ketum MUI

JAKARTA- Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyebut ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 sebagai penghinaan Alquran. Pendapat MUI ini diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

"Kita melakukan penelitian, investigasi di lapangan dan menyimpulkan bahwa ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap Alquran dan ulama," ujar Ma'ruf dalam sidang lanjutan Ahok di Auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ma'ruf menyebut penelitian terhadap ucapan Ahok saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 dilatarbelakangi adanya keresahan dari masyarakat.

"(Ada) permintaan dari masyarakat ada yang lisan, ada yang tertulis. Supaya masalah ini ada pegangannya. Ada forum-forum, banyaklah saya lupa," imbuhnya.

Dari desakan itu, MUI sambung Ma'ruf melakukan rapat internal yang diikuti komisi fatwa, pengkajian, hukum dan perundang-undangan serta bidang komunikasi informasi. MUI kemudian mengeluarkan pernyataan sikap soal ucapan Ahok yang kini menyeret Ahok sebagai terdakwa penodaan agama.

"Keputusan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Karena Ini produknya bukan komisi fatwa, dikeluarkan MUI meski hakikatnya fatwa jadi pendapat dan sikap keagamaan MUI," ujar Ma'ruf.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ahok melakukan penodaan terhadap agama karena dianggap menggunakan Surat Al-Maidah 51 untuk kepentingan pilkada. Perbuatan Ahok yang dianggap jaksa menodai agama disebut sejalan dengan sikap MUI.

Perbuatan Ahok yang disebut jaksa menodai agama ini terjadi saat Ahok berkunjung ke tempat pelelangan ikan (TPI) Pulau Pramuka di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Saat itu Ahok datang dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta para nelayan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

"Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi masyarakat dalam rangka pilgub DKI dipandang sebagai penodaan terhadap Alquran sebagai kitab suci agama Islam sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah haram hukumnya, termasuk penodaan terhadap Alquran," kata jaksa penuntut umum Ali Mukartono dalam surat dakwaan.

Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengaku tidak melihat langsung video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut surat Al Maidah ayat 51. Ma'ruf menyebut video Ahok dicek oleh tim MUI yang melakukan kajian.

Pertanyaan soal ditonton tidaknya video Ahok saat berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, diajukan hakim anggota pada persidangan lanjutan, Selasa (31//7/2017).

"Secara resmi atau formil menandatangani apakah melihat di dalam video waktu terdakwa mengucapkan kata-kata seperti itu?" tanya hakim anggota kepada Ma'ruf yang bersaksi dalam sidang lanjutan Ahok di Auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan.

"Saya kira yang mengecek itu tim. Saya lihat tulisannya saja. Video tim," kata Ma'ruf.

Pernyataan Ahok soal Al Maidah ayat 51 menjadi polemik hingga akhirnya MUI ikut tangan melakukan kajian dan mengeluarkan pernyataan sikap dan pendapat. Kesimpulan dari kajian tim MUI, Ahok sudah melakukan penodaaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat kunjungan kerja ke Pulau Pramuka.

"Bahwa Bapak Basuki ini menghina Alquran dan ulama. Substansinya itu," tegas Ma'ruf.

Penodaan agama disebut dilakukan Ahok karena menggunakan surat Al Maidah saat berbicara soal pilihan pemimpin. "Dalam bentuk kata-kata, dibohongi pakai surat Al Maidah 51. Kalau tidak salah begitu," sambungnya.

Menurut Ma'ruf sikap dan pendapat MUI terkait pernyataan Ahok ditujukan juga agar penegak hukum melakukan tindakan. Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertuang dalam surat pada 11 Oktober 2016

"Sebagai pendapat ditujukan ke penegak hukum untuk diproses supaya kegaduhan masyarakat bisa dikendalikan, dinetralisir oleh penegak hukum," terang dia.

(fdn/tor/dtk)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...