29 March 2017

Tolak Nafsu Jokowi Naikkan Harga BBM, PDI Perjuangan Dukung Gagasan Rizal Ramli

KONFRONTASI - Fungsionaris PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengkritik rencana Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Apa dengan naik tiga ribu rupiah masyarakat akan jadi makmur? Kalau oleh itu bisa makmur, naikkan saja 10 ribu rupiah sekalian. Biar makmur hari ini juga rakyat Indonesia," kata Effendi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (4/11).

Bahkan, Effendi mempertanyakan mengapa pemerintahan Jokowi-JK yang baru dilantik sepekan terlalu bernafsu menaikkan harga BBM.

"Nafsu banget sih, nggak lihat situasi dan kondisi, Baru seminggu dilantik sudah bikin heboh, kok begitu semangatnya menaikkan harga komoditas?" semprot dia.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang energi ini malah memuji usul ekonom senior Rizal Ramli  untuk melakukan subsidi silang dan memisahkan jenis oktan yang dijual ke masyarakat.

"Usul Rizal Ramli itu sudah benar. Oktannya disesuaikan. Oktan murah itu di kasih ke kendaraan murah seperti bajaj, motor, dan sebagainya. Kalau kapasitas mesin 2000 ke atas masa sih mau beli oktan murah?" ungkapnya.

Memang, pakar ekonomi, Rizal Ramli, mengusulkan langkah sederhana tapi cerdas untuk menyelesaikan ruwetnya subsidi BBM. Caranya adalah lakukan subsidi silang. "Paksa" kalangan menengah atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. Dengan demikian pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran ini.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengusulkan agar BBM yang beredar di pasar dibagi jadi dua jenis. Jenis pertama, BBM rakyat yang beroktan 80-83 (saat ini jenis premium oktannya 88). Sebagai pembanding di Amerika, oktan general gasoline 86 dan di negara bagian Colorado 83. Jenis kedua, BBM super dengan oktan 92 untuk jenis pertamax dan 94 Pertamax Plus.

Nilai oktan berhubungan dengan "ketukan" (knocking) yang mempengaruhi kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan mesin akan lebih sering mengalami ketukan dan sebaliknya.

Perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Mereka tidak ingin mesin mobilnya menggelitik karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal

Ini Penjelasan Lengkap Jalan Tengah Subsidi BBM dari Rizal Ramli

Besarnya alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyandera setiap pemerintahan. Namun dengan mekanisme subsidi silang, persoalan itu bisa diselesaikan.

Menurut pakar ekonomi, Rizal Ramli, sebetulnya ada langkah sederhana tapi cerdas untuk menyelesaikan ruwetnya subsidi BBM. Caranya adalah lakukan subsidi silang. "Paksa" kalangan menengah atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. Maka, bukan saja problem subsidi silang, pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran ini.

Hal itu dikatakan Rizal Ramli kepada wartawan di kantornya, Tebet, Jakarta, beberapa saat lalu (Selasa siang, 9/9). Seperti diketahui, di ujung kekuasaannya Presiden SBY mencantumkan subsidi BBM di RAPBN 2015 sebesar 363,5 triliun. Angka inilah yang disebut-sebut membahayakan APBN.

Guna menyelamatkan APBN yang bakal jebol, banyak kalangan mendesak agar subsidi BBM dikurangi. Sejumlah ekonom yang bernaung di Rumah Transisi Jokowi-JK bahkan mendesak pemerintah segera menaikkan harga BBM sekitar Rp 3.000 per liter. Jika usulan ini disetujui, akibatnya lebih dari 10 juta rakyat Indonesia yang selama ini statusnya near poor alias hampir miskin, tiba-tiba saja jadi benar-benar miskin.

Angka ini muncul jika menggunakan patokan Bank Dunia, bahwa orang miskin adalah yang berbelanja kurang dari US$2 per hari. Siapa saja mereka ini? Data Korlantas tahun 2014 Mabes Polri menyebutkan, saat ini ada sekitar 86,33 juta pengguna sepeda motor. Jumlah ini ditambah dengan 2,2 juta nelayan (Kiara, 2012), dan 3 juta angkutan umum (organda, 2013). Jumlah kelompok ini sekitar 91,5 juta. Semuanya mengkonsumsi BBM jenis premium dengan harga Rp6.500 per liter. Di luar mereka adalah masyarakat menengah ke atas yang berjumlah 10,5 juta orang yang menggunakan mobil pribadi.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini mempunyai solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu mengusulkan agar BBM yang beredar di pasar dibagi jadi dua jenis. Jenis pertama, BBM rakyat yang beroktan 80-83 (saat ini jenis premium oktannya 88). Sebagai pembanding di Amerika, oktan general gasoline 86 dan di negara bagian Colorado 83. Jenis kedua, BBM super dengan oktan 92 untuk jenis pertamax dan 94 Pertamax Plus.

Nilai oktan berhubungan dengan "ketukan" (knocking) yang mempengaruhi kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan mesin akan lebih sering mengalami ketukan dan sebaliknya. Perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Mereka tidak ingin mesin mobilnya menggelitik karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal.

Data BPH Migas tahun 2013, kelompok menengah bawah mengkonsumsi sekitar 55 persen. Dengan kuota BBM tahun 2015 yang 50 juta kilo liter, maka jatah mereka mencapai 27,5 juta kl. Sedangkan sisanya yang 45 persen atau sekitar 22,5 juta dikonsumsi kalangan menengah atas. BBM super ini dijual seharga Rp 12.500 per liter.

"Guna meringankan beban rakyat, harga BBM rakyat tidak dinaikkan atau tetap Rp 6.500 per liter. Ini menyangkut nasib sekitar 100 juta penduduk miskin yang terdiri atas para pengguna sepeda motor, nelayan, dan pengemudi angkutan umum. Pada 2013 Kementerian ESDM menyatakan harga keekonomian BBM Rp 8.400 per liter. Itu artinya pemerintah harus mensubsidi Rp 1.900 per liter. Tapi dari hasil penjualan BBM super, pemerintah untung Rp 4.100 per liter," papar Rizal

Dari simulasi ini, lanjut Rizal, pemerintah memang harus mensubsidi BBM rakyat sebesar 27,5 juta kl x Rp1.900 = Rp52,25 triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah meraih laba dari penjualan BBM super yang 22,5 juta kl x Rp 4.100 = Rp 92,25 triliun. Dengan begitu, pemerintah masih mengantongi selisih positif sebesar Rp 40 triliun per tahun.

Berdasarkan simulasi tersebut, solusi yang ditawarkan Rizal Ramli telah menyulap subsidi BBM yang selama ini menjadi momok bagi APBN menjadi keuntungan yang menggiurkan. Bayangkan saja, sebelumnya RAPBN 2015 dibayang-bayangi jebol karena subsidi BBM yang mencapai Rp363,5 triliun. Dengan solusi sederhana tapi cerdas itu, pemerintah mengantongi surplus sebesar Rp 40 triliun.

"Solusi ini juga sekaligus menghapus praktik subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kalangan menengah atas yang tidak berhak. Solusi berupa subsidi silang memungkinkan subsisi BBM betul-betul tepat sasaran, betul-betul untuk rakyat," tegas Rizal

Rizal memastikan gagasan berupa pembagian dua jenis BBM ini bisa diterapkan di lapangan. Termasuk untuk menangkal kelompok menengah atas yang bandel dengan tetap membeli BBM rakyat.

Pertama, kedua jenis BBM tersebut warnanya dibedakan dengan mencolok. Misalnya, warna biru untuk BBM rakyat dan BBM superr berwarna merah. Tangki dan dispenser di SPBU-SPBU, kalau perlu juga diberi warna biru untuk BBM rakyat dan merah untuk BBM super. Perbedaan harga dan spesifikasi produk ini adalah pelaksanaan dari prinsip subsidi silang.

Kedua, melakukan razia secara rutin terhadap kendaraan kelas menengah atas oleh aparat Dishub, Polantas, dan kalau perlu dengan melibatkan LSM. Siapkan juga sanksi berupa denda untuk setiap pelanggaran penggunaan BBM rakyat. Selain itu, juga ada sanksi sosial berupa dipermalukan di depan umum bagi pengendara kalangan menengah atas yang melanggar. [rmol/ian]

Category: 

loading...

Berita Terkait

Baca juga


Loading...