17 November 2019

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

MAHKAMAH KONSTITUSI RE Halaman 1 dari 146 Jakarta, 10 Juni 2019

Lampiran : Alat Bukti

Kepada Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Perihal : Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Dengan hormat, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Tak lupa pula sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Kami meyakini Mahkamah Konstitusi akan senantiasa terus meninggikan marwahnya sebagai Mahkamah Keadilan yang tidak hanya berkutat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu tetapi juga berupaya kuat untuk memberikan rasa keadilan. Dengan demikian, juga diyakni, Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak sebagai “Mahkamah Kalkulator” dengan fungsi terbatas hanya sebagai penentu penghitungan suara dalam suatu sengketa pemilu semata. Dalam kedudukannya yang sangat strategis dan kehendak untuk terus menerus menjaga marwahnya maka Mahkamah Konstitusi Insya Allah akan dimuliakan karena menjadi Mahkamah Kebaikan yang mewujudkan kemaslahatan rakyat dari para pihak yang tengah berjuang mencari keadilan di negeri yang dicintainya. Pada titik ini kelak akan terwujud cita keadilan yang sungguh berpihak pada nilai kejujuran yang hakiki. Jika urusan sengketa di dunia terus menerus ditujukan untuk mewujudkan keadilan, maka pasti dan pasti, Allah Yang Maha Adil akan melakukan apa yang seharusnya akan diperbuat NYA sesuai dengan firman yang tersebut di dalam Al Qur’an pada Surah Al Hajj ayat 69 yang artinya: “Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya” Kami meyakini siapa menabur kebaikan maka dia akan menuai kebahagiaan; dan siapapun menanam kebajikan maka dipastikan dia akan memanen kemuliaan.

Halaman 2 dari 146 Selanjutnya perkenankanlah kami, nama-nama berikut: 1. Dr. Bambang Widjojanto. (NIA. 98.11493) 2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013) 3. Teuku Nasrullah, S.H., M.H. (NIA. 94.10177) 4. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. (NIA. 3175041507680007) 5. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D. (NIA. 98.10179) 6. Iskandar Sonhadji, S.H. (NIA. 86.0009) 7. Dorel Almir, S.H., M.Kn. (NIA. 02.11909) 8. Zulfadli, S.H. (NIA. 02.12534) Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, memilih domisili hukum di Jl. Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama: I. Nama : H. Prabowo Subianto NIK : 3174031710510005 (Bukti P-1) Nomor Telepon : 081290018686 Alamat Email : sekretariat@prabowosubianto.web.id Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. II. Nama : H. Sandiaga Salahuddin Uno NIK : 3174072806690006 (Bukti P-2) Nomor Telepon : 0816829930 Alamat Email : sandiaga.uno@sandiuno.com Alamat : Jl. Galuh II, No. 18, RT.003/RW/001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 (Bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 21 September 2018 (Bukti P-4). Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------------

PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap: KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------

TERMOHON. Adapun objek sengketa yang Pemohon ajukan untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daera Halaman 3 dari 146 Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Lampiran I (Bukti P-5). Lebih jauh, karena terkait, perlu juga dimintakan pembatalan atas Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-6). Tentu saja pembatalan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah hanya untuk keputusan dan berita acara KPU tersebut yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adapun dalil-dalil permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Indonesia Negara Hukum Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (the founding fathers) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara hukum (rechtstaat, constitutionalism). Salah satu prasyaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil. Pendeknya, pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja, ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta berpucuk secara jujur dan adil pada “daulat rakyat”. Kini, sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling “aman”.

Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan prasyarat di atas. Pasal dimaksud menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Syarat adanya kejujuran (honesty) dan keadilan (justice) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia. UUD Negara RI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai “kesepakatan suci” yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, konstitusi diibaratkan sebagai “a ticket for entry to a civilized nation”. Konstitusi juga merupakan semacam “surat kuasa” (the Power of Attorney) yang diberikan oleh rakyat kepada negara dimana terdapat pertanggungjawaban konstitusional negara. Pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi adalah scope of work dari negara karena segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperatif. Dalam konstruksi berpikir hukum, UUD Negara RI Tahun 1945 adalah meta norm yang menjadi pijakan semua nilai (values) yang dicita-citakan dari suatu negara hukum, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara genuine “daulat rakyat”; Halaman 4 dari 146 2.

Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya. Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum.

Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembanan amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri. Pada konteks Indonesia, Pemilu 1955 senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis. Daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat. Kala itu, tidak akan ada yang menyangka, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak sekalipun menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk “memaksa” siapapun yang berada di bawah kendali kekuasaannya agar “berpihak” hanya untuk kepentingan sang penguasa. Ada fakta yang menarik. Anastasio Somoza, mantan diktator Nicaragua menyatakan secara jelas “indeed, you won the elections but I won the count”. Kalimat itu dimaknai bahwa kekuasaan diktator punya kekuatan dan “otoritas” untuk melakukan “apa saja” yang dikehendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi, kecurangan dan rekayasa seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya guna memenangkan proses pemilu. Unjust law is not law yang disuarakan St Augustine dan Aquinas beberapa abad yang silam telah menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan.

Dan jauh sebelum dipopulerkan oleh St Augustine dan Aquinas yakni abad ke 6 Masehi, keadilan menjadi prasyarat mutlak dalam pengembanan amanah publik dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan contoh substansial dalam konteks prinsip menegakkan keadilan, yaitu beliau menegaskan: “Andaikan anakku, Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya”. Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia. Secara substantif Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua untuk berlaku adil kepada semua orang karena keadilan inilah yang menjamin kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Halaman 5 dari 146 Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggara negara dalam mengemban amanah publik sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah meta norm yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan amanat konstitusi sampai pada tingkat yang paling dasar. Hal ini berarti semua aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (lihat Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas KPU mulai dari tahap pra factum, sebelum pemungutan suara sampai dengan paska pemungutan suara (post factum). Setiap aktifitas KPU yang diamanahkan UU harus bersendikan dan berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi inkonstitusional, sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (justice seekers). Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan.

Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami percaya para majelis hakim yang mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke-Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif harus dikongkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan subtantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang hakim konstitusi adalah memiliki jiwa negarawan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini. Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irahirahnya: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebab itu, terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia yang lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Tuhannya. Halaman 6 dari 146 II. KEWENANGAN MAHKAMAH 4. Bahwa berdasarkan: a) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”); b) Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Halaman 7 dari 146 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. IV. TENGGAT WAKTU PERMOHONAN 10. Bahwa Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI. Sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan adalah pada 24 Mei 2019, pukul 24.00 WIB. Hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan MK melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-7); 11. Bahwa KPU RI menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Sedangkan Permohonan a quo diajukan pada Jumat, 24 Mei 2019, oleh sebab itu maka Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan; 12. Bahwa selanjutnya, Perbaikan Permohonan ini juga diajukan tanggal 10 Juni 2019, atau masih dalam tengang waktu sebelum permohonan didaftarkan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), dan karenanya masih dalam rentang waktu perbaikan dapat dilakukan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Juru Bicara MK Fajar Laksono, yang mengatakan: “Kalau memperbaiki permohonan diperbolehkan sampai sebelum teregistrasi tanggal 11 Juni 2019”. BPN Bisa Perbaiki Permohonan Gugatan di MK Sebelum 11 Juni 2019 https://tirto.id/bpn-bisa-perbaiki-permohonangugatan-di-mk-sebelum-11-ju... Bukti P-8 “Tetapi sekiranya masih ada perbaikan dari pemohon maka diberi kesempatan kepada pemohon ini untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan terhadap permohonan itu sebelum tanggal registrasi, berarti sebelum tanggal 11 Juni”. https://www.liputan6.com/pilpres/read/3979125/jikaada-perbaikan-mk-harap... Bukti P-9 13. Masih berkait dengan argumen bahwa perbaikan Permohonan adalah hak Pemohon, sebagaimana diatur dalam UU MK, dibenarkan oleh MK sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 (Bukti P-10) yang memutuskan:

Halaman 8 dari 146 Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan Pemohon yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikan yang demikian adalah hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon setelah jangka waktu 3x24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh Majelis Hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal, dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. V. POKOK PERMOHONAN 14. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: 15. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 atas nama Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin sebanyak = 85.607.362 suara dibandingkan dengan Pemohon yang memperoleh sebanyak = 68.650.239 suara, yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Capres Paslon 01. Pelanggaran hukum demikian merupakan kecurangan pemilu (electoral threshold) yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dan karenanya, merupakan pelanggaran konstitusional atas asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahwa data perolehan suara yang benar menurut Pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut: No.

Nama Pasangan Calon Suara % 1 Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin H. 63.573.169 (48%) 2 Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%) Jumlah 132.223.408 100,00% No. Nama Pasangan Calon Suara % 1. Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin 85.607.362 55,50% 2. H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 44,50% Jumlah 154.257.601 100,00% Halaman 9 dari 146 16. Bagaimana kecurangan pemilu (electoral fraud) itu dilakukan secara TSM dan bagaimana dampaknya kepada hasil suara Pilpres 2019 akan diuraikan dalam dua argumen besar berikut, yaitu argumentasi kualitatif dan argumentasi kuantitatif. CACAT FORMIL PERSYARATAN CALON WAKIL PRESIDEN 17. Sebelum masuk pada proses pembahasan proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia/Pilpres RI Tahun 2019 mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memeriksa keabsahan Calon Presiden RI seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1131/PL.02.2- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018. Adapun alasan kami menyatakan bahwa terdapat cacat formil persyaratn calon wakil presiden Paslon 01 adalah sebagai berikut: 18.

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Tidak Mengundurkan dari Jabatannya sebagai Pejabat BUMN Pasal 227 huruf P UU Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden, , bahwa harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon Bahwa Calon Wakil Presiden Maruf amin , sesuai dengan pernyataannya di KPU tertanggal 09 agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Karyawan atau pejabat BUMN/BUMD Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon ( angka 12 huruf d ) . Profil Calon Wakil Presiden Maruf Amin juga masih tercantum di dalam website resmi Bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah Sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah. Kedua informasi di atas menegaskan bahwa Calon Wakli Presiden Maruf Amin adalah masih menjabat sebagai Karyawan/Pejabat Badan Usaha Milik Negara, kendati telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilu.

Sampai hari ini, status Calon Wakil Presiden Maruf Amin tidak berubah. Hal itu berarti Calon Wakil Presiden Maruf Amin telah tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden Calon dan melanggar Ketentuan Pasal 233 yaitu tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai Pasangan Calon yang diatur sesuai Pasal 227 Huruf p jo 229 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Tindakan yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Maruf Amin dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin. (Bukti P-10a) CACAD MATERIIL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 KARENA PENGGUNAAN DANA KAMPANYE YANG ABSURD DAN MELANGGAR HUKUM 19. Terkait Sumbangan Dana Kampanye Bahwa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Ir Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019 sebagai berikut : (Bukti P-10b). Halaman 10 dari 146 Harta Tanah dan Bangunan : Rp 43.888.588.000 Alat Transportasi dan Mesin : Rp 1.083.500.000 Harta Bergerak Lainnya : Rp 360.000.000 Kas dan Setara Kas : Rp 6.109.234.704 Hutang : Rp 1.192.972.916 Total : Rp 50.248.349.788 (Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/17594661/ini-daftar-harta-jo...) 20. Bahwa sumbangan pribadi Joko Widodo di dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp 19.508.272.030 (bentuk Uang) dan Rp 25.000.000 (bentuk barang). 21. Bahwa dalam waktu 13 hari menjadi janggal ketika Kas dan Setara Kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah 6 Milyar-an tertanggal 12 April 2019 mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp 19 Milyar-an pada tanggal 25 April 2019 (bertambah Rp 13 Milyar dalam waktu 13 Hari). 22. Bahwa berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Joko Widodo-KH.Ma’ruf Amin, tertanggal 25 April 2019 ditemukan adanya Sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18.197.500.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19.724.404.138 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan). 23. Bahwa rilis Pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) tanggal 9 Januari 2019, memuat analisa terhadap kecurigaan Sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG, dengan analisa sebagai berikut : (Bukti P-10c) “ICW menduga Golfer RTG dan Golfer TBIG adalah 2 Perusahaan Milik Wahyu Sakti Trenggono (Bendaraha TKN Jokowi-Ma’ruf) yakni PT Tower Bersama Infrastructure, TBK dan Teknolgi Riset Global Investama.” ICW dalam analisisnya patut menduga :

“Sumbangan melalui Sumber “Kelompok” Perusahaan Golfer bertujuan untuk : 1) Mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya; 2) Mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan 3) Teknik Pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam Pemilu.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...