20 April 2019

Tim Independen Musti Selamatkan KPK dari Kehancuran

KONFRONTASI- Ketua tim independen konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, Syafii Maarif, mengungkapkan, tim masih menunggu keputusan presiden untuk bekerja. Namun, dia menegaskan bahwa tim independen akan bekerja maksimal untuk menuntaskan kasus itu.

“Pokoknya kami ingin selamatkan KPK, Polri, jangan dibiarkan negara rusak oleh oknum-oknum yang atas namakan institusi. Itu enggak bisa!” ujar Syafii seusai melakukan pertemuan dengan tim independen di kantor Sekretariat Negara, Selasa (27/1/2015).

Menurut Syafii, untuk mengatasi pertikaian dua institusi itu, harus digunakan akal sehat dan nurani. Saat ditanya secara spesifik soal langkah pertama tim independen, mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan bahwa tim independen harus menunggu keppres soal pembentukan tim terlebih dulu.

“Tunggu dululah supaya kita punya landasan legalitas. Sabarlah. Negara ini butuh kesabaran di samping keberanian,” seloroh Syafii.

Presiden Jokowi kini tengah berupaya mencari jalan keluar menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Selain mendapat pertimbangan dari Wantimpres, Jokowi juga membentuk tim independen. Jokowi mengaku akan terus mengawasi dan mengawal proses hukum kasus calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan di KPK dan kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Bareskrim Polri.

Jokowi mengatakan, semua pihak sepakat agar KPK dan Polri ataupun lembaga penegak hukum lain menjaga wibawa sebagai institusi penegak hukum.

KRIMINALISASI KPK TERKAIT BLBI

Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menduga upaya kriminalisasi yang disebut-sebut terjadi terhadap KPK belakangan ini untuk mengamankan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu tengah diusut KPK.

"Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno," kata Igor dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/1/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, KPK telah memulai penyelidikan BLBI saat Antasari Azhar menjadi Ketua KPK. Sejak itu, upaya kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut sampai saat ini. (Baca: KPK Masih Cari Pemberi Keterangan Lain dalam Penyelidikan SKL BLBI)

Igor menjelaskan, ada beberapa indikasi yang seolah mengonfirmasi dugaan tersebut. Pertama adalah fakta bahwa pengangkatan Irjen (Pol) Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Polri yang bernuansa politik. Pasalnya, Budi Waseso merupakan loyalis Komjen Budi Gunawan, yang dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati.

"Itulah mengapa dia (Budi Waseso) dinilai kurang patuh pada instruksi Wakapolri (dalam hal penangkapan komisioner KPK Bambang Widjojanto)," ujar Igor. (Baca: KPK Pertanyakan Wakapolri yang Ingkar Janji 2 Kali)

Indikasi kedua, kata dia, ketika Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Budi Waseso justru mengatakan bahwa ada pengkhianat di dalam tubuh Mabes Polri.

"Apalagi Budi Waseso mengatakan itu ketika baru saja menjabat Kabareskim, yang pelantikannya dilakukannya secara tertutup di gedung utama Mabes Polri," kata dia.

Indikasi ketiga, Budi Waseso belum pernah menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan dan cara penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, demikian laporan Kompas..

Indikasi keempat, Bambang Widjojanto pernah mengimbau Budi Waseso untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di KPK. Namun, tidak beberapa lama, Bambang Widjojanto justru ditangkap aparat Bareskim pimpinan Budi Waseso atas tuduhan kesaksian palsu Pilkada Kotawaringin lima tahun silam.

Indikasi kelima, ada kecenderungan dari Budi Waseso untuk mengganti para bawahannya dengan mereka-mereka yang sejalan dengan kepentingannya.

"Semua hal itu diduga untuk mengamankan Megawati," kata dia. (KCM)

 

 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...