17 June 2019

Tim Ekuin Kabinet Jokowi Jeblok dan Harus Diganti

KONFRONTASI- Preisden Jokowi harus berani membersihkan para menteri Neoliberal yang terbukti makin menyusahkan rakyat dan tak kompeten dalam bekerja. Merewka juga tak punya leadership dan ideologi konstitusi 1945 karena sangat liberal, tak kredibel dan sempit pemikirannya, berkutat dengan diktat belaka.

Seorang pakar Indonesia asal Australia menilai Kabinet Kerja Presiden Jokowi memiliki kelemahan, terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi.

Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi.

"Lagi pula, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tetap dimasukkan dalam kabinet," jelasnya kepada ABC.

"Contoh nyata adalah Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati," ujar Prof Fealy.

Menurut dia, hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P serta KIH.

Presiden Joko Widodo harus segera merombak atau me-reshuffle kabinetnya agar roda pemerintahan dapat kembali berjalan efektif.

Namun, tampaknya kuatnya kepentingan politik dapat mempengaruhi Presiden untuk tidak bisa sembarangan melakukan perombakan.

’’Tekanan publik semakin tinggi, saya pikir ini harus jadi perhatian Presiden," tegas pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono.

Tim ekuin kabinet seperti menko ekui8n Sofyan Djalil, Rini SUmarno (Meneg BUMN), Sudirman SAid 9ESDM)  jelas tidak kompeten dan harus diganti sebelum terlambat dan krisis kepercayaan meluas.

Ketua DPD, Irman Gusman, mendesak Presiden Joko Widodo segera mereposisi para pembantunya, khususnya menteri-menteri di bidang ekonomi jika ingin kinerjanya tidak terus merosot dimata masyarakat.

Gusman menanggapi hasil survei Indo Barometer di Jakarta, Senin.

Sebelumnya hasil survei Indo Barometer terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangat rendah, hanya sebesar 57,5 persen(berbagai sumber/KCM/Aktual/SP)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...