29 March 2017

Tarik-Tolak JK atas Reshuffle Jokowi

JAKARTA- Reshuffle Kabinet Jokowi terganjal penolakan Jusuf Kalla yang menempatkan sejumlah orangnya di Kabinet Kerja. Sudah bukan rahasia lagi bahwa orang-orang JK tak kompeten dan layak digusur oleh Jokowi, namun JK menolak dan menampiknya. Isu itu berkembang di kalangan masyarakat politik Jakarta. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja menilai, wajar jika reshuffle kabinet hingga saat ini belum dilakukan Presiden Jokowi karena tekanan JK yang ngotot pertahankan orang-orangnya meski tak kompeten.

Selain masih mempertimbangakn para calon dan rotasi kursi Menteri, juga berhubungan dengan tarik menarik kepentingan politik JK atas Jokowi Sejak era SBY, Wapres JK memang mau dominan dan ambil peran, kini di era Jokowi hal itu terjadi lagi. Maukah Jokowi terus mengalah kepada JK? Sebagai Presiden itulah tantangan Jokowi atas JK, wapresnya yang punya kepentingan sendiri bersama kubu bisnisnya..

"Ya ada tarik menarik antara JK dan Jokowi soal itu," kata Bagja kepada pers Rabu (13/4/2016).

Isu reshuffle telah bergulir sejak PAN menyatakan dukungan ke pemerintah. Namun hingga kini reshuffle tak kunjung dilakukan, bahkan setelah Golkar juga menyatakan dukungan ke pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa dirinya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum sepakat mengenai reshuffle kabinet.

"Sampai saat ini kami bicara terus (soal reshuffle). Hanya sampai saat ini belum (sepakat)," kata Jokowi, Senin (11/4/2016) lalu.

Namun, Jokowi enggan menjelaskan hal-hal apa saja yang belum disepakatinya dengan wapres terkait perombakan kabinet. Wacana perombakan kabinet yang hangat dalam beberapa pekan terakhir pada akhirnya menguji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hak prerogatif yang dimiliki secara eksklusif Presiden diuji apakah hak itu dimiliki penuh atau justru terbagi-bagi ke berbagai pihak. Rencana perombakan kabinet kerja terkatung-katung tak jelas kapan pelaksanaannya. Padahal, berbagai pertemuan telah berkali-kali digelar antara Presiden dengan pihak-pihak yang berkepentingan,terutama JK. Sayangnya, sinyal yang muncul dari Istana tak kunjung menjadi titik terang reshuffle kabinet.

Alih-alih momentum ini sebagai pembuktian sistem presidensial, namun justru isu reshuffle justru menyandera Presiden. Pemerhati politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio mengatakan isu reshuffle yang menggelinding sejak Oktober tahun lalu hingga saat ini pada akhirnya menjadikan kerja kabinet dan birokrasi tidak fokus. "Ini saya melihat presidensial yang banci," kata Agung dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/4/2016). Menurut dia, semestinya dalam perombakan kabinet harus dibuat indikator dalam menentukan pergantian menteri. Menurut dia, perombakan kabinet jangan berbasis pada pertimbangan politik. "Yang utama, karena ketidaktegasan Jokowi sehingga (reshuffle) terkatung-katng," cetus Agung. Sementara sejumlah pandangan politisi di parlemen sepakat tentang hak prerogatif presiden dalam merombak kabinet. Namun, bila pun perombakan dilakukan harus fokus dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet.

"Masalah koordinasi yang lemah antarmenteri, serta ego sektoral menjadi catatan kritis terhadap kabinet kerja ini," kata anggota Fraksi PPP DPR RI Arwani Thomafi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga senada mengatakan di internal kabinet tidak bekerja secara kompak. Ketidakkompakan itu lantaran terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan nasional (national interest) dengan kepentingan bisnis. "Nah, yang gaduh-gaduh itu terlihat. Padahal Nawacita itu untuk menjamin negara melindungi kepentingan rakyatnya. Kalau yang mementingkan kepentingan bisnis itu Nawacita gadungan," tegas Masinton. Menurut dia, Presiden Jokowi membutuhkan panduan perencanaannya dalam memerintah. Dia menegaskan kebangkitan suatu negara bukan karena faktor presidennya namun karena haluan negaranya.

"Bagi PDIP Presiden butuh panduan dalam perencanaannya," tandas bekas aktivis 1998 ini. Rencana perombakan kabinet kali ini jelas menguji Jokowi dari berbagai aspek mulai soal leadershipnya, negosiasi dan visinya dalam mempertegas Nawacita yang dalam Pilpres 2014 lalu menjadi janji politik di hadapan rakyat. Semakin lama proses reshuffle dilakukan semakin Jokowi disandera oleh proses politik yang ia ciptakan sendiri.

Category: 

loading...

Berita Terkait

Baca juga


Loading...