20 March 2019

Tak Becus dan Gagal Urus BUMN, Presiden Wajib Reshuffle Rini Soemarno

KONFRONTASI -  Desakan agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno terus disampaikan berbagai kalangan.

“Dia tidak becus urus BUMN. Akibatnya, Negara dirugikan Rp4 triliun dalam kasus PT Pelindo II. Sudah saatnya Presiden mencopot Rini,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Senin (18/9/2017).

Pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan adanya indikasi kerugian negara di PT Pelindo II sebesar Rp4 Triliun, banyak kalangan menilai kinerja, Rini Soemarno, gagal dalam memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, ‎Menteri Rini dinilai sudah tak lagi memiliki legitimasi politik dari wakil rakyat di DPR.

"Rini sudah tak punya lagi legitimasi politik jadi menteri. Dalam kasus Pelindo ia direkomendasikan Pansus untuk diberhentikan dari jabatannya," kata Uchok.

Gembosi Jokowi

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Perhimpunan Madani Indonesia (Prima) Sya'roni mengatakan, terjadinya korupsi di Pelindo II hingga Rp 4,08 triliun tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Rini Soemarno selaku Menteri BUMN. Alasannya Rini Soemarno telah mengeluarkan ijin prinsip atas perpanjangan kontrak antara Hutchison Port Holdings (HPH) dengan Pelindo II terhadap pengelolaan JICT (Jakarta International Container Terminal).

"Terhadap Rini Soemarno seharusnya diberikan tindakan tegas berupa pemecatan dari Kabinet Kerja. Karena angka Rp. 4,08 triliun bukanlah angka yang sedikit, itu angka yang sangat besar sekali," kata Sya'roni.

Menurutnya, tindakan Rini Soemarno bisa dibilang menggembosi kerja Presiden Jokowi yang tiap hari dan tiap saat memikirkan upaya-upaya  mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk mewujudkan proyek infrastruktur. Ini bisa dibuktikan dengan upaya Jokowi yang keliling dunia untuk mencari hutang. Selain itu dalam negeri pun Jokowi melakukan pemangkasan berbagai subsidi dan menggenjot penerimaan pajak.

"Sehingga jika ada menteri yang karena kebijakannya mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan Rp 4,08 triliun, maka tidak ada tindakan lain selain pemecatan. Jika Jokowi masih mempertahankan Rini maka dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk dan bisa ditiru oleh menteri-menteri yang lain. Sebelum itu terjadi maka Jokowi harus segera mengambil tindakan tegas terhadap Rini Soemarno," tegasnya.

Patut Direshuffle

Desakan mereshuffle Rini juga disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (‎PDIP). Partai pendukung pemerintah ini memandang Rini patut direshuffle lantaran berseberangan dengan program Nawacita Presiden Jokowi.

"Harus konsisten dengan keputusan terhadap Ibu Rini (Soemarno) untuk di reshuffle," kata Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, di Jakarta.

Rini Soemarno, dinilai Masinton, seringkali bertentangan dengan program-program yang digelar pemerintah.

Seperti, kata dia, sejumlah pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Rini Soemarno bertendensi kepentingan kelompoknya dan bukan kepentingan rakyat. Juga, lanjut dia, Rini masuk daftar pengemplang pajak di Panama Papers.(KONF/HANTER)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...