24 August 2019

Soal Pertemuan Obama-Jokowi, Michael Buehler Bantah Penafsiran atas Tulisannya

KONFRONTASI-Pengajar politik di SOAS University of London, Dr Michael Buehler, menegaskan bahwa beberapa media di Indonesia keliru dalam mengutip tulisannya terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Dr Buehler menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan perusahaan di Singapura yang memfasilitasi pertemuan itu.

"Yang saya tulis dalam artikel saya pada prinsipnya ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, US$80.000 untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat," jelasnya kepada wartawan Liston Siregar di studio BBC di London.

Dia mengatakan sumber dari tulisan itu adalah dokumen yang bisa dibuka untuk umum, dan link untuk dokumen tersebut disertakannya dalam artikelnya yang pertama kali dimuat di sebuah situs tulisan tentang Asia Tenggara, New Mandala.

"Sumber tempat saya mendapatkannya adalah open access, jadi semua orang bisa mendapatkannya."

Pengajar politik di SOAS University of London, Dr Michael Buehler, angkat bicara soal kontroversi tulisannya yang bertajuk "Waiting in The White House Lobby" di situs New Mandala. 

Di dalam sebuah wawancara dengan radio BBC Indonesia di London, Inggris, Buehler membantah bahwa dirinya mengatakan jasa lobi itu digunakan untuk mempertemukan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"Supaya menjadi sangat jelas, tidak ada dalam artikel saya, bahwa lobbyist digunakan untuk memfasilitasi pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden AS Barack Obama," ucap Buehler.

Dia mengungkapkan, media-media di Indonesia yang salah menafsirkan hal itu.

Buehler mengaku, di dalam artikelnya di New Mandala, hanya disebutkan bahwa ada kontrak di mana seseorang memberikan uang kepada Pareira Limited di Singapura ke perusahaan R & R Partners di Las Vegas.

Pembayaran itu terkait dengan jasa konsultasi kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat.

Setelah tulisannya menjadi perdebatan hangat di Indonesia, Buehler mengaku sama sekali belum dihubungi secara pribadi oleh pihak kedutaan Indonesia di London.

Namun, dia meyakini bahwa dokumen yang dimilikinya benar. Dia mendapatkan dokumen yang mengungkap kontrak itu dari Departemen Kehakiman AS.

Dokumen itu pun, sebut Buehler, bisa diakses oleh semua orang karena berada di domain publik.

Pertanyaan Baru

Sejumlah pejabat di Indonesia langsung bereaksi atas tulisan yang dibuat Buehler itu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi membantah adanya pembaran jasa lobbyist untuk mempertemukan Presiden Jokowi dengan Obama.

Atas bantahan dari Menlu RI itu, Buehler mengungkapkan hal tersebut justru membuat pertanyaan baru.

"Kalau Indonesia sudah tegas membantah perusahaan lobi digunakan. Maka pertanyaannya siapa yang menggunakan Pareira international di Singapura? Karena yang perlu dipahami, kalau Anda masukkan dokumen ke Departemen Kehakiman di AS, dan dokumen itu salah atau buat pernyataan yang salah atau mencakup misrepresentasi, bisa dihukum lima tahun," papar Buehler.

Dibantah tegas

Pemerintah Indonesia sudah membantah secara tegas bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama beberapa waktu lalu merupakan pendekatan dari sebuah perusahaan humas komersial.

Selain itu dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington juga menegaskan pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi tidak menggunakan lobbiyist.

"Terkait dengan pemberitaan penggunaan lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," tegas pernyataan tersebut.

Namun menurut Dr Buehler, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan baru.

"Jadi kalau pemerintah Indonesia menyatakan tidak pernah menggunakan konsultan maka siapa yang membayar konsultan itu dan kenapa konsultan di Singapura itu berpura-pura bekerja atas nama pemerintah Indonesia."

Masalah ini menjadi kontroversi setelah beberapa media di Indonesia menurunkan berita dengan mengutip tulisan Dr Michael Buehler.[mr/bbc]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...