21 November 2019

Soal BBM, Rizal Ramli: Persoalan Hulu Migas Lebih Penting Ketimbang Hilir

KONFRONTASI- Soal naik tidaknya BBM sudah menjadi kontroversi. Ekonom senior Dr Rizal Ramli mengatakan, polemik harga bahan bakar minyak (BBM) dapat diakhiri apabila pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di hulu, dan tidak menghabiskan energi untuk meributkan persoalan di hilir.

“Langkah pertama yang paling cepat untuk menormalkan keadaan, adalah memberantas operasi mafia migas yang merugikan negara setidaknya sekitar 1 miliar dolar AS per tahun,” tegas Rizal Ramli seperti dilansir rmol.co, Minggu (31/8/2014).

Selanjutnya, sambung dia, dengan memperbaiki performa industri migas dalam negeri, termasuk di dalamnya membangun kilang baru. Dengan tiga kilang baru yang masing-masing berkapasitas 200 ribu barrel, misalnya, pemerintah dapat menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen.

Selain itu, menurut mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan era Presiden Gus Dur ini, pemerintah mendatang juga harus meningkatkan efisiensi produksi BBM. Cost recovery yang saat ini mencapai 32 miliar dolar AS per tahun harus dikurangi secara signifikan.

“Tidak masuk akal lifting turun 40 persen tapi cost recovery justru naik hingga 200 persen. Dengan menekan 20 persen cost recovery saja, dapat terjadi penghematan 6,4 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan sekitar Rp 72 triliun per tahun,” papar Rizal Ramli yang juga Anggota Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Iklim usaha di sektor eksplorasi migas pun, lanjut Rizal, perlu diperbaiki. Sejauh ini sudah banyak konsesi yang dibagi-bagi, tetapi relatif tidak tidak ada kegiatan eksplorasi baru.

“Ini terjadi karena pengusaha dikenai pajak sejak awal. Seharusnya, pajak baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. Tidak mengherankan bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia,” tandasnya.

Hal yang juga penting, adalah membenahi sektor birakrasi. Merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain mengenai pembubaran BP Migas, Rizal Ramli berpendapat perlu dibentuk badan baru yang transparan, efisien, dan bersih dari KKN.

Rizal juga mendorong pemerintah baru untuk mendiversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan, seperti gas, angin, hidro, geothermal, dan sinar matahari.

“Jika langkah-langkah terobosan itu dilakukan, saya yakin kita bisa banyak berhemat. Ditambah menghapus KKN dan inefisiensi di listrik, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp 230 triliun per tahun. Pemerintah perlu menyelesaikan pekerjaan rumah ini,” tuturnya.

Hal ini bisa terulang lagi di pemerintahan Jokowi-JK, bila nafsu menaikkan BBM berlebihan hingga lupa rakyatnya makin prihatin, sementara pemimpinnya bergelimang fasilitas negara. Mestinya pangkas juga gaji pemimpin dan wakil rakyat kalau APBN tidak ingin jebol, bukan menaikkan BBM, mafia migas dibiarkab dan DPR menaikkan tunjanggan BBM untuk diri mereka sendiri. Itu biadab namanya.(K)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...