20 November 2018

Jokowi Diduga Bayar Broker untuk Bertemu Obama, Benarkah?

KONFRONTASI- Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Barack Obama belum lama ini. Namun, kini muncul kabar tidak sedap terkait pertemuan tersebut. Hal itu terkait dengan peran di balik layar konsultan public relation (PR) Singapura yang membayar 80 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,08 miliar kepada sebuah broker atau pihak ketiga.

Pihak ketiga itu memfasilitasi pertemuan kedua presiden tersebut. Dengan jasa broker, Jokowi akhirnya bisa bertemu Obama di Gedung Putih.

Adalah Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London yang mengungkap skandal itu. Buehler menuliskannya dalam artikel berjudul 'Waiting In The White House Lobby' yang dipublikasikan laman New Mandala http://asiapacific.anu.edu.au .

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Barack Obama belum lama ini. Nyatanya, ada kisah di balik layar bahwa pertemuan itu difasilitasi pihak ketiga dengan nilai kerja sama 80 dolar AS atau sekitar Rp 1,08 miliar.

Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London Michael Buehler membongkar adanya lobi terkait pertemuan Jokowi, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London yang mengungkap skandal itu. Buehler menuliskannya dalam artikel berjudul 'Waiting In The White House Lobby' yang dipublikasikan laman New Mandala http://asiapacific.anu.edu.au pada Jumat (6/11).
Artikel itu diawali pertanyaan, "Mengapa konsultan Singapura membayar 80 ribu dolar AS kepada sebuah perusahaan PR di Las Vegas agar pemerintah Indonesia bisa memiliki akses masuk ke Gedung Putih?" Buehler mengulas, kunjungan Jokowi itu sudah dipersiapkan sejak Maret oleh Luhut Panjaitan, yang ketika itu masih menjabat kepala staf kepresidenan.

Perjanjian jasa yang dibuat tanggal 8 Juni itu dicatat Departemen Kehakiman AS di bawah aturan Foreign Agent Registration Act (FARA) pada 17 Juni. Dalam dokumen Kementerian Kehakiman AS yang dibuka pada 17 Juni lalu, terungkap perusahaan konsultan Singapura itu bernama Pereira International Pte LTD. Adapun perusahaan PR asal Las Vegas, adalah R&R Partner's Inc.

Dalam dokumen tersebut terungkap kesepakatan kerja sama dengan nilai kontrak 80 ribu dolar AS. Perjanjian itu ditandatangani Sean Tonner sebagai Presiden R&R Partners dan Derwin Pereira mewakili International Pereira. (Republika/konfrontasi)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...