17 October 2019

Sebelum Diimpeach karena BBM, Saatnya Jokowi Dengarkan Rizal Ramli, Biar Negara Aman Rakyat Sejahtera

KONFRONTASI - Apabila menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3000, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal melanggar konstitusi negara.

Menurut Ekonom senior Indonesia DR. Rizal Ramli, kebijakan menaikkan harga BBM yang akan diambil pemerintah amat tidak tepat. Mengingat, harga minyak dunia sedang mengalami tren penurunan.

"Kemarin harga minyak 105 sampai 107 dolar per barel, tapi sekarang turun jadi 80 dolar per barel, kok BBM malah mau dinaikkan. Pemerintah Tiongkok justru sudah yang kelima kali ini menurunkan harga," katanya dalam diskusi bertajuk 'Siapa yang Rugi Siapa yang Untung Kenaikan BBM' yang digelar Gerakan Pembaruan dan Keadilan (GPK) di Tebet, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut Rizal, hitung-hitungan pemerintah dalam menentukan harga jual BBM amat tidak benar. Lantaran, tidak disesuaikan dengan mekanisme harga pasaran internasional.

Dengan harga minyak mentah 80 dolar AS per barel maka ongkos produksi BBM jenis premium hanya Rp 7500 per liter. Artinya, pemerintah tidak perlu menaikkan sampai Rp 10.000 per liter dari harga jual saat ini.

"Kalau menaikkan harga di atas economic cost sudah pasti melawan mekanisme pasar. Itu sudah melanggar konstitusi. Kalau begitu Jokowi bisa diimpeachment," tegas Rizal yang juga ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP).

Rakyat Semakin Miskin Kalau Harga BBM Naik

Rizal Ramli menyayangkan rencana pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dipastikan bakal menambah kesengsaraan rakyat Indonesia.

"Dampaknya terasa bagi pesepeda motor yang ada 86,3 juta orang, 2,2 juta nelayan, 3 juta angkot. Bohong kalau ada pejabat yang bilang kenaikan BBM tidak ada dampaknya," kata Rizal dalam diskusi 'Siapa yang Rugi Siapa yang Untung Kenaikan BBM' yang digelar Gerakan Pembaruan dan Keadilan (GPK) di Tebet, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, dengan kenaikan harga BBM, 10 juta warga negara Indonesia yang selama ini masuk dalam golongan nyaris miskin akan resmi menjadi penduduk miskin.

"Penyakit rakyat kita kurang pekerjaan, tidak ada pendapatan. Kalau dinaikkan harga BBM kira-kira 10 juta orang nyaris miskin akan menjadi miskin," beber Rizal.

Karena itu, dia menyampaikan solusi bahwa pemerintah harus membuat BBM khusus yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Misal dengan menurunkan tingkatan oktan dalam BBM rendah seperti oktan 83. Dampaknya, warga yang mampu tidak mau membeli BBM beroktan rendah untuk kendaraannya.

Selain itu, negara juga justru mendapat keuntungan dari penurunan oktan BBM sekitar Rp 130 sampai Rp 150 triliun per tahun.

"Subsidi dihapus dengan membikin BBM rakyat. Yang miskin kita lindungi yang mampu bayar lebih sedikit, yang tidak mampu kita tolongin," tegas Rizal yang juga Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid.[ian/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...