8 April 2020

SBY Yakin Tito Mampu jadi Kapolri yang Baik. Mapol Gugat Jokowi soal Tito

KONFRONTASI- Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yakin calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian bisa memimpin jajaran pimpinan Polri yang secara angkatan jauh berada di atasnya.

Meski umurnya lebih muda dibandingkan orang-orang yang akan dipimpin, Tito diyakini bisa bersikap tegas sehingga dihormati oleh bawahannya.

"Pada akhirnya saya yakin yang disebut para senior Tito itu akan patuh dan hormati Tito sebagai pemimpinnya," ujar SBY dalam video yang diunggah di akun resminya di Youtube, Kamis (16/6/2016).

Menurut SBY, apa yang terjadi pada Tito sama dengan yang dia alami semasa masih aktif di TNI.

 

Soal senior-yunior juga menjadi polemik yang kerap dipermasalahkan. Namun, jika dialami oleh internal, gejolak itu tidak terlalu besar dirasakan.

SBY mengisahkan, ia pernah menggantikan Pangdam II Sriwijaya yang berdomisilo di Palembang. Pangdam sebelumnya usianya delapan tahun lebih tua dari SBY.

"Jadi komandan Korem dan asisten komandan itu senior saya," kata SBY.

Kemudian, pengalamannya memimpin bawahan yang lebih senior juga dialami SBY ketika ditunjuk menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menggantikan Soerjadi Soedirdja.

Saat itu, jajaran deputi di bawahnya usianya terpaut lima hingga delapan tahun di atasnya. Namun, mereka bisa bekerjasama dengan baik tanpa ada embel-embel senior dan yunior.

"Saya menghormati benar kakak saya itu, senior saya itu, meski mereka deputi saya. Sebaliknya beliau juga menghormati saya dan patuh padaa instruksi dan arahan yang saya berikan," kata SBY.

SBY mengatakan, pengalaman ini juga akan dialami oleh Tito ke depan. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan Tito, SBY meyakini Tito dapat melaluinya dengan baik.

"Beliau bisa atasi jika ada riak sementara terhadap pengangkatan beliau sebagai Kapolri," kata SBY.

Sejumlah orang yang mengatasnamakan Masyarakat Pemerhati Kepolisian (Mapol) menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. "Presiden telah menyalahi prosedur pengangkatan kapolri," kata Rudi Kabunang, salah satu penggugat,  kepada Tempo pada Kamis, 16 Juni 2016.

Menurut dia, seharusnya penunjukan kapolri berasal dari nama yang diajukan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Sebelumnya, Wanjakti telah mengajukan tiga nama kepada presiden, yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Komisaris Jenderal Budi Waseso, dan Komisaris Jenderal Syafrudin.

Sementara nama Tito tidak ada dalam bursa ketiga kandidat yang disodorkan ke Presiden Jokowi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya telah mendapat tiga nama itu dari Wanjakti. Wanjakti adalah organ di dalam kepolisian yang dianggap mengetahui figur calon kapolri yang memenuhi syarat.

Dia khawatir penunjukan Tito sebagai kapolri akan berimplikasi pada soliditas dalam lembaga kepolisian. Karena nama Tito tidak berada dalam bursa calon kapolri yang diajukan. Pengusulan Tito sebagai calon tunggal juga dapat merusak regenerasi di kepolisian.

 

Jika Tito terpilih sebagai kapolri, dia telah memangkas lima generasi di angkatan lulusan akademi kepolisian. Diperkirakan ini akan berdampak pada kinerja polisi yang tidak efektif. Karena hal itu telah menabrak undang-undang dan tradisi organisasi yang berlaku.

Presiden seharusnya memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan calon kapolri sesuai dengan tata cara dan mekanisme dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa calon pembantunya dalam hal keamanan nasional.

Karena itu dia menggugat presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap telah melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tidak hanya itu, Mapol juga menggugat Kompolnas, DPR, dan Kepolisian. "Ini satu-satunya jalan yang bisa kami lakukan," ujar dia.

Penunjukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menjelaskan penunjukan Tito adalah hak prerogatif presiden.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...