22 November 2017

Rupiah Ambruk: Prabowo Jangan Dukung Jokowi-JK yang terbukti Tak Amanah. Gerindra Jangan Masuk Kabinet

KONFRONTASI- Prabowo Subianto sebaiknya tidak dukung Jokowi-JK  yang inkompeten, delegitimasi dan loyo. Dan Gerindra tidak usah masuk Kabinet Jokowi-JK, namun juga tidak usah  bersekutu dengan PKS dan Golkar.  Toh banyak pihak tahu bahwa  PKS dan Golkar amat pragmatis dan berorientasi uang dan kuasa, sementara kepentingan bisnis Hashim DJojohadikusumo, adik Prabowo bisa dikendalikan Prabowo sendiri agar tak eksesif. Dan Hashim tak boleh rakus seperti para taipan dan konglomerat hitam yang dalam pilpres kemarin mensupport Jokowi . Ambruknya rupiah harus jadi hikmah bahwa pilpres harus jujur dan setiap kemenangan dengan cara curang, tidak diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, tidak diberkahi Allah SWT, dimana terbukti Jokowi-JK tak mampu menguatkan rupiah, bahkan hanya bisa menghancurkan nilai rupiah terhadap dolar AS.

Demikian pandangan Darmawan Sinayangsah, alumnus Fisip UI/Direktur Freedom Foundation dan Nehemia Lawalata, aktivis senior Persatuan Alumni GMNI dan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut kedua aktivis itu, PKS, Golkar dan Ical Bakrie tetap butuh dukungan politik  siapapun yang berkuasa sekiranya Jokowi-JK lengser,  termasuk kalau Prabowo naik, maka PKS dan Golkar Bakrie akan jadi beban, maka  Prabowo harus berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan parpol.

Jokowi-JK lengser nantinya karena dollar terus meroket dan rupiah terpuruk. Jokowi-JK dan kabinetnya ambruk. PDIP harus dukung Prabowo untuk wujudkan Trisakti Soekarno. PDIP juga bisa ajukan Rizal Ramli sebagai tokoh alternatif terbaik untuk posisi kunci di negeri ini. ''Pada akhirnya duet Prabowo- Rizal Ramli atau Rizal Ramli-Prabowo, sama saja, adalah duet terbaik bagi negeri ini untuk menyelamatkan bangsa, negara dan demokrasi dari kehancuran ekonomi,'' kata Lawalata.

Prabowo/Gerindra harusnya jadi oposisi loyal, namun memang tidak ada gunanya oposisi kalau kepentingan bisnis  para elite politik tetap menyusupi politik dan demokrasi. PKS dan Golkar sebagaimana Nasdem, PDIP, PPP, PAN, PKB dan parpol lainnya, sama saja hanya untuk alat mencari bisnis dan duit melalui politik. Tak ada lagi kompetisi ideologis, kecuali bisnis dan politis, yang kesemuanya hanya menimbulkan hipokrisi. Demikian para analis dan aktivis yang disampaikan ke redaksi Konfrontasi. kemarin.

Dengan tidak bergabung ke Jokowi, maka Prabowo akan independen, dan yang terpenting, Prabowo harus welas asih pada rakyat, bangsa dan kaum tertindas, bukan malah sebaliknya. Kelakuan Fadli Zon dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani serta politisi Gerindra yang tidak amanah karena doyan material dan kesombongan politik, harus diakhiri secara damai dan tegas, agar memunculkan para elite politik Gerindra yang rendah hati, ramah dan mengayomi serta melayani rakyat.

Darmawan dan Nehemia menyarankan, Prabowo harus mampu mendorong perubahan  agar seluruh kekuatan politik dan sosial di negeri ini  lebih nasionalis, bersih dan mandiri dalam mengambil kebijakan ekonomi - politik yang anti-korupsi dan anti dominasi asing, sebab Jokowi-JK tak kompeten, apalagi bukan Ketum partai, bukan manusia ''super star'' seperti Prabowo, dan Jokowi-JK hanyalah orang  biasa  yang  kepengin jadi presiden, bukan kepengin jadi pemimpin yang berkorban bagi bangsa dan negara. Dolar menguat dan rupiah ambruk adalah bukti bahwa Jokowi-JK  berkhianat terhadap konstitusi dan amanat rakyat. ''Dan Prabowo bisa ''menggebuknya'' dengan cara oposisi konstitusional, oposisi loyal karena dikalahkan secara curang oleh kubu Jokowi-JK,'' kata Nehemia Lawalara, anak tentara ( anak kolong) yang jadi tokoh GMNI Indonesia Timur.

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Gedung Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (9/3).

Dalam pertemuan itu, PAN menjelaskan keputusan bergabung dan mendukung program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada majelis KMP yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berikut pernyataan Prabowo Subianto dalam acara Silaturahmi KMP, 3 September 2015:

Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk bicara tentang rupiah, bicara tentang kedaulatan, tentang kepemilikan. Rupiah akan kuat jika ekonomi negara kuat.

Kekuatan itu tentang kepemilikan. Kamu punya apa? Negara kita punya apa? Jika aktivitas ekonomi banyak, tetapi bukan milik negara, bukan milik warga negara, Indonesia tidak akan pernah bisa jadi negara kuat. Karena keuntungan ekonomi lari ke negara lain. Batu bara, tambang, dan sebagainya.

Jadi, pertumbuhan 5 persen, 6 persen, saya berani katakan mau pertumbuhan 12 persen pun kalau kepemilikannya bukan di tangan bangsa Indonesia, tidak ada artinya.

Sebagai contoh, katakanlah perusahaan Astra. Perusahaan Astra nilainya sekarang, jika tidak salah, lebih dari 45 miliar dolar. Tetapi, pemiliknya adalah orang asing. Berarti, keuntungan itu mengalir ke luar negeri. Demikian pula dengan BCA, nilainya adalah 15 miliar dolar dan keuntungannya juga mengalir ke luar negeri, dan seterusnya. (k)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...