23 May 2019

Rizal Ramli tentang Korupsi, Demokrasi Kriminal dan Reformasi Pembiayaan Parpol

KONFRONTASI - Adalah tokoh nasional dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian serta mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menganjurkan pembiayaan partai politik oleh Negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem politik untuk membangun budaya antikorupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  pun mendukung usulan partai politik (parpol) dibiayai oleh negara.

"Saya setuju soal pembiayaan partai, nanti KPK yang akan menyuarakan," ujar Agus saat memberikan sambutan acara Konvensi Anti Korupsi 2016 yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam. Menurut Agus, negara memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikan rencana ini. Dia mengatakan, 1% saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada sekarang sudah mencapai Rp21 triliun.

Dana sebanyak itu akan meminimalisasi partai dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memberikan dana dengan maksud tertentu. "Jadi pembiayaan partai rasional agar partai tidak terkontaminasi dan memberi kesempatan bagi anda yang punya kompetensi untuk masuk menjadi pimpinan publik di daerah masing-masing," kata Agus.

“Harus ada reformasi dalam sistem politik kita. Terutama sistem pembiayaannya. Jadi kalau kita ingin perbaiki politik di Indonesia. Kita harus biayai parpol,” tegas Rizal  Ramli dalam acara Konvensi Antikorupsi yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah di Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/16).

Menurut dia, Negara bisa menganggarkan uang sebanyak Rp 15 triliun yang dibagi secara adil kepada semua partai sesuai dengan perolehan suara. Penggunaan uang tersebut, kata dia cukup biaya operasional partai, biaya konsolidasi dan biaya pencalonan kadernya yang ingin menjadi ikut dalam pemilu.

“Namun perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Laporannya harus jelas dan diaudit, jika ada menyalahgunakan maka dikenakan hukuman. Dengan mekanisme ini, maka parpol tetap akan menjaga integeritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” tandas dia.

Rizal juga menceritakan terkait pola korupsi di Indonesia, mulai dari zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi. Pada saat Orde Baru, kata dia korupsinya terkonsentrasi pada kekuasaan termasuk kroni-kroni dan keluarganya. Sementara, pada era reformasi di mana bangsa Indonesia menerapkan desentrasliasi kekuasaan, korupsinya juga ikut terdesentralisasi.

“Pada era sekarang, timbul banyak 'raja kecil' yang malah membuat korupsi semakin banyak. Statistiknya bikin malu kita. Bupati ratusan yang kena. Menteri, makin lama juga makin banyak. Begitu juga anggota dewan. Jadi korupsi berjamaah juga harus dilawan dengan berjamaah," pungkas dia.(kf)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...