26 May 2017

Rizal Ramli Tak Takut Digugat Aguan Cs Karena Hentikan Proyek Reklamasi

KONFRONTASI- Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku tidak khawatir digugat para pengembang atas aksinya menghentikan pembangunan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Enggak usah khawatir ada gugatan. Kedua, siapa yang berani gugat Rizal Ramli," ujarnya dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Jalan MH Thamrin dikutip dari NBC Indonesia yang melansir Rol, Jakarta, Senin (18/4).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga mengiyakan hal tersebut. Ia menilai, Rizal Ramli bahkan lebih 'gila' ketimbang dirinya.

"Lebih gila dari Ahok," kata dia.

Rizal menegaskan, dengan penghentian sementara reklamasi maka kebijakan yang diambil Ahok diharapkan bisa sejalan dengan keputusan bersama yang dibuat hari ini.

Rizal sendiri memerintahkan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta sampai semua persyaratan, undang-undang dan.peraturan dipenuhi," tegasnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta harus disertai dengan pembuatan undang-undang. Ia pun mempersilakan Komisi IV DPR serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun UU itu"Silakan saja, tetapi kalau dia keluarkan UU harus (dibahas) sama presiden. UU harus diuji ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok mengaku tak keberatan apabila proyek reklamasi tidak dilanjutkan. Namun, ia meminta agar pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menghentikan hal ini tidak memanfaatkannya untuk memalak para pengusaha.

Ia kemudian mencontohkan kasus yang dialami Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi yang disebutnya getol menolak reklamasi, tetapi kemudian ditangkap saat menerima suap dari pengembang reklamasi.

"Yang penting jangan akal-akalan untuk menekan pengusaha. Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Jadi, jangan pejabat menggunakan kekuasaan menekan pengusaha tanpa terang benderang," ujar Ahok.

Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan rapat kerja pada Rabu (13/4/2016). Dalam rapat itu, mereka bersepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghentian proyek reklamasi.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, dan meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Herman.(berbagai sumber)

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...