25 August 2019

Rizal Ramli: Presiden Jokowi Diberi Informasi Nggak Bener oleh Menteri Penjilat, Kejamnya lebih dari Hoax

KONFRONTASI-  Tokoh nasional/ekonom senior mencurigai dan mengingatkan istana negara dan publik bahwa Presiden Jokowi diberi informasi yang tidak benar oleh para menterinya.

.''Presiden diberi informasi gak bener oleh menteri penjilat, kejamnya lebih dari hoax,'' ungkap mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) di media sosialnya, twiter Jumat ini (20/10/17).

Sehingga capaian tiga tahun pembangunan ekonomi dewasa ini  tidak optimal dan mungkin mengecewakan rakyat.

Rizal Ramli mengingatkan, bahwa pada 2017 saja, APBN kita mengalokasikan anggaran Rp486 triliun hanya untuk membayar utang. Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp416 triliun dan infrastruktur yang 'cuma' Rp387 triliun.
Jumlah kewajiban kita terhadap utang tahun depan makin mengerikan saja. Di APBN 2018 ada duit sebanyak Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp646,8 triliun! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang Neoliberal terus uber  dan uber pajak lagi, padahal dunia usaha dan masyarakat hadapi kelesuan ekonomi akibat Neoliberalisme Sri Mulyani cs.

Menurut RR, sampai September 2017 penerimaan pajak baru mencapai Rp770,7 triliun. Angka ini hanya 60% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.284 triliun. Artinya, aparat pajak harus bekerja ekstra keras mengumpulkan Rp513 triliun dalam tempo 2,5 bulan sebelum 2017 berakhir.
Pajak sejak beberapa tahun silam memang kadung menjadi penyumbang utama APBN. Pada APBN 2017 sebelum direvisi menjadi APBN-P, misalnya, kontribusi pajak dalam penerimaan negara mencapai Rp1.499 triliun alias 85,6% dari total penerimaan.
Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir perolehan pajak selalu meleset dari target. Sampai September tahun ini, jumlah yang berhasil dikumpulkan turun 2,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang Rp791,9 triliun. Padahal, target-target itu dalam APBN-P selalu sudah diturunkan. Contohnya, pada APBN 2017 sebelumnya pajak dipatok Rp1.498 triliun. Namun dalam APBN-P 2017 targetnya diturunkan Rp215 triliun menjadi Rp1.284 triliun.

Apa boleh buat, kinerja perpajakan kita memang jeblok. Sejak 2013-2017 perolehannya selalu tidak beringsut jauh dari 60% dari target (yang telah diturunkan). Pada 2013, cuma sekitar 63,18%. Bahkan pada 2015 dan 2016, masing-masing hanya 53% dan 58,4%. Satu-satunya yang agak menggembirakan terjadi pada 2014, itu pun hanya 64,16%.

Oleh sebab itu masuk akal kalau Ekonom FE-UI Faisal Basri memperkirakan defisit anggaran pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan semakin melebar hingga 3,5 persen, jika tidak dilakukan upaya untuk mendapat dana segar kedalam sistem keuangan negara. Terlebih, saat ini terlihat realisasi penerimaan pajak oleh negara masih rendah. Lalu penyaluran pembiayaan baru oleh sektor perbankan dalam rangka menggenjot aktivitas ekonomi juga masih rendah.
 “Mana mungkin kita raih pertumbuhan ekonomi 6 persen jika penyaluran pembiayaan perbankan hanya 46,7 persen dari PDB,” kata Faisal Basri di Jakarta, ditulis Selasa (17/10).
Adapun yang dimaksud dengan utang luar negeri adalah utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri swasta. Menurut data Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia hingga kwartal III 2016 sekarang adalah US$ 325,261 miliar. Terdiri dari utang pemerintah senilai US$162,182 miliar dan utang swasta senilai US$ 163,079 miliar.
Total utang luar negeri Indonesia jika dirupiahkan adalah senilai Rp. 4.391 triliun. Nilai tersebut telah setara dengan 93 % seluruh uang yang beredar di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah uang yang beredar di Indonesia sampai dengan kwartal III 2016 adalah senilai Rp. 4.737 triliun.
Utang luar negeri swasta sedikit lebih tinggi dari utang luar negeri pemerintah. Namun selama era pemerintahan Jokowi (Kwartal IV 2014 – Kwartal III 2016) utang luar negeri swasta berkurang. Seluruh tambahan utang luar negeri Indonesia bersumber dari tambahan utang luar negeri pemerintah Jokowi.
Sepanjang pemerintahan Jokowi utang luar negeri swasta berkurang dari US$ 163,592 miliar menjadi US$ 163,079 miliar, atau berkurang sebesar US$ -512,96 juta. Sedangkan utang luar negeri pemerintah bertambah dari US$ 129,735 miliar menjadi US$ 162,182 miliar atau bertambah sebesar US$ 32,446 miliar. Jika konversikan ke dalam rupiah (kurs Rp. 13500/USD) utang luar negeri pemerintah sekarang mencapai Rp. 2.189 triliun. Selama pemerintahan Jokowi utang luar negeri pemerintah bertambah sebesar Rp. 438,027 triliun. Total utang luar negeri pemerintah tersebut telah setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setahun dan setara dengan dua tahun penerimaan negara dari pajak.
Sehingga untuk bisa melunasi utang luar negeri tersebut maka 93% uang seluruh rakyat Indonesia harus diserahkan kepada luar negeri atau asing. Sedangkan untuk melunasi utang luar negeri pemerintah, maka seluruh pendapatan pajak pemerintah selama dua tahun harus diserahkan kepada luar negeri atau asing.
Artinya untuk bisa melunasi utang luar negeri seluruhnya maka rakyat Indonesia harus menyerahkan seluruh uangnya kepada asing atau luar negeri. Selanjutnya untuk melunasi utang luar negeri pemerintah, maka selama dua tahun pemerintah Jokowi harus puasa belanja. Apa mungkin?  Utang sudah jadi momok bagi kita dan celakanya, pemerintah maupun swasta terus menambah utang di tengah merosotnya ekspor kita  dari rata-rata US$200 Milyar per tahun era SBY menjadi sekitar US$103 milyar era Jokowi. Padahal rakyat butuh bukti Nawa Cita, bukan janji belaka.

Sementara Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masyarakat masih mengeluhkan masalah terkait ekonomi ketika ditanya melalui pertanyaan terbuka soal kondisi Indonesia saat ini.

"Masalah ekonomi, kebutuhan pokok, BBM, dan listrik mahal 55,4 persen (dikeluhkan masyarakat), masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen," kata Hendri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/10/2017).

(berbagai sumber)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...