24 May 2018

Rizal Ramli Perlu Dilibatkan Pemerintahan Jokowi Untuk Peroleh Komitmen Freeport, ungkap seorang Pakar

KONFRONTASI- Pemerintah harus meminta Freeport membayar ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar 3 miliar dollar AS hingga 5 miliar dollar AS yang telah disepakati dan "hampir" dieksekusi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1999-2001). Eksekusi gagal terlaksana karena Gus Dur "keburu lengser".

Demikian pandangan Dr Ir Marwan Batubara menuturkan hal itu di Kompas, kemarin. Menurut peneliti senior  yang mantan anggota DPD itu, pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004), komitmen Freeport tersebut "tidak jelas" kelanjutannya. Untuk memperoleh komitmen Freeport, pemerintahan Jokowi perlu melibatkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam tim negosiasi saat ini karena Rizal Ramli adalah ketua tim negosiasi pemerintah saat Freeport menyatakan kesediaan membayar ganti rugi tersebut.

Adalah tokoh nasional dan ekonom senior Rizal Ramli (RR) yang meneliti Freeport secara mendalam, sedangkan  rezim-rezim era reformasi tidak punya riset soal Freeport itu secara detail kecuali RR. Berbagai kalangan menilai, Menkeu Sri Mulyani dan Menko Darmin tidak akan mampu merundingkan soal Freeport untuk kepentingan rakyat karena mereka berpaham Neoliberalisme dan juga  tidak menguasai masalahnya

''Jika pemerintahan Jokowi berhasil meminta Freeport membayar ganti rugi di atas, konsorsium BUMN dan BUMD tidak perlu mengeluarkan dana untuk mengakuisisi 41,64 persen saham Freeport sesuai kewajiban divestasi. Saham dapat diperoleh secara gratis. Namun dengan kasus kerusakan lingkungan ini, bangsa Indonesia, dalam kondisi paling "sial", berpeluang memaksa Freeport menjual saham pada harga tidak lebih mahal daripada nilai wajar aset sesuai nilai buku,''ungkap Marwan.

Sebaliknya, kata Marwan,  jika "kita" membayar pada harga yang jauh lebih mahal, misalnya lebih dari sepertiga harga yang ditawarkan Freeport pada Januari 2016, rakyat patut mencurigai adanya moral hazard dan KKN dalam kesepakatan tersebut. Keenam, terkait isu fiskal/pajak, pemerintah harus menjamin terwujudnya peningkatan penerimaan negara sesuai perintah Pasal 169 UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk itu, pemerintah harus berpegang pada ketentuan bahwa seluruh penerimaan negara dari: (a) pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai Pasal 128 UU No 4/2009, dan (b) bagian keuntungan bersih sebesar 4 persen kepada pemerintah (pusat) dan 6 persen kepada pemerintah daerah sesuai Pasal 129 UU No 4/2009, harus lebih besar dibandingkan jika skema fiskal tetap (nail-down) sesuai KK yang dijalankan. Ketujuh, terkait smelter, pemerintah harus meminta Freeport segera menyiapkan rencana atau cetak biru pembangunan secara komprehensif dengan target penyelesaian tahun 2022.

Di sisi lain, kata Marwan Batubara, DIREKTUR INDONESIAN RESOURCES STUDIES, IRESS, kalau "kita" membayar pada harga yang jauh lebih mahal, misalnya lebih dari sepertiga harga yang ditawarkan Freeport pada Januari 2016, rakyat patut mencurigai adanya moral hazard dan KKN dalam kesepakatan tersebut. Keenam, terkait isu fiskal/pajak, pemerintah harus menjamin terwujudnya peningkatan penerimaan negara sesuai perintah Pasal 169 UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Untuk itu,  katanya, pemerintah harus berpegang pada ketentuan bahwa seluruh penerimaan negara dari: (a) pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai Pasal 128 UU No 4/2009, dan (b) bagian keuntungan bersih sebesar 4 persen kepada pemerintah (pusat) dan 6 persen kepada pemerintah daerah sesuai Pasal 129 UU No 4/2009, harus lebih besar dibandingkan jika skema fiskal tetap (nail-down) sesuai KK yang dijalankan. Dan , terkait smelter, pemerintah harus meminta Freeport segera menyiapkan rencana atau cetak biru pembangunan secara komprehensif dengan target penyelesaian tahun 2022. Di sisi lain, pemerintah pun harus melakukan pekerjaan rumah guna menjamin kelancaran pembangunan smelter terkait lokasi, perizinan, pembebasan lahan, insentif fiskal, bea masuk, dan lain-lain. Hal lain agar pemerintah pun menugaskan satu BUMN memiliki sejumlah saham pada perusahaan smelter, agar eligiblemenempatkan minimal seorang direktur sehingga prinsip GCG dapat terwujud dan praktik penyembunyian produk/jenis mineral-yang konon masih terjadi-dapat dicegah.( *ff)

 

jika "kita" membayar pada harga yang jauh lebih mahal, misalnya lebih dari sepertiga harga yang ditawarkan Freeport pada Januari 2016, rakyat patut mencurigai adanya moral hazard dan KKN dalam kesepakatan tersebut. Keenam, terkait isu fiskal/pajak, pemerintah harus menjamin terwujudnya peningkatan penerimaan negara sesuai perintah Pasal 169 UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk itu, pemerintah harus berpegang pada ketentuan bahwa seluruh penerimaan negara dari: (a) pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai Pasal 128 UU No 4/2009, dan (b) bagian keuntungan bersih sebesar 4 persen kepada pemerintah (pusat) dan 6 persen kepada pemerintah daerah sesuai Pasal 129 UU No 4/2009, harus lebih besar dibandingkan jika skema fiskal tetap (nail-down) sesuai KK yang dijalankan. Ketujuh, terkait smelter, pemerintah harus meminta Freeport segera menyiapkan rencana atau cetak biru pembangunan secara komprehensif dengan target penyelesaian tahun 2022. Di sisi lain, pemerintah pun harus melakukan pekerjaan rumah guna menjamin kelancaran pembangunan smelter terkait lokasi, perizinan, pembebasan lahan, insentif fiskal, bea masuk, dan lain-lain. Hal lain agar pemerintah pun menugaskan satu BUMN memiliki sejumlah saham pada perusahaan smelter, agar eligiblemenempatkan minimal seorang direktur sehingga prinsip GCG dapat terwujud dan praktik penyembunyian produk/jenis mineral-yang konon masih terjadi-dapat dicegah.

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

 

MARWAN BATUBARA DIREKTUR INDONESIAN RESOURCES STUDIES, IRESS

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
MARWAN BATUBARA DIREKTUR INDONESIAN RESOURCES STUDIES, IRESS

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
MARWAN BATUBARA DIREKTUR INDONESIAN RESOURCES STUDIES, IRESS

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap, pemerintah pun harus melakukan pekerjaan rumah guna menjamin kelancaran pembangunan smelter terkait lokasi, perizinan, pembebasan lahan, insentif fiskal, bea masuk, dan lain-lain. Hal lain agar pemerintah pun menugaskan satu BUMN memiliki sejumlah saham pada perusahaan smelter, agar eligiblemenempatkan minimal seorang direktur sehingga prinsip GCG dapat terwujud dan praktik penyembunyian produk/jenis mineral-yang konon masih terjadi-dapat dicegah. Memperhatikan ketujuh isu strategis itu, mestinya publik tidak boleh larut dan terkecoh oleh euforia "keberhasilan" yang diklaim pemerintah dalam negosiasi kontrak dengan Freeport. Selain faktanya kita belum memperoleh (apa-apa) hal-hal ideal yang harus diraih sebagai pemilik SDA, euforia itu dapat membuat kita kehilangan kewaspadaan sehingga terkecoh oleh sejumlah rekayasa dan propaganda oknum- oknum pemburu rente yang kelak dapat merugikan negara dan rakyat.
Tags: 
Category: 
Loading...