23 October 2018

Rizal Ramli Pangkas Utang di Era Gus Dur, Sri Mulyani (Neoliberal) Tumpuk Utang di Era SBY dan Jokowi: Kilas Balik

KONFRONTASI-  Sejak awal Pemerintahan Jokowi hingga kini, kondisi dan wajah ekonomi bangsa ini masih jauh dari kata mulus. Bahkan revolusi mental dalam konteks pembenahan perekonomian negeri, kenyataannya sampai detik ini pula masih bertolak belakang dari yang diharapkan.

Bagaimana tidak? Mental rakyat di negeri  ini seolah lebih cenderung digiring untuk bermental pengutang, bukan mental inovatif dan kreatif agar dapat mapan dalam kemandirian seperti yang dicita-citakan dalam Trisakti. Parahnya, kondisi ini berlangsung dalam dua rezim berturut-turut.

Ya, dua rezim Pemerintahan (SBY dan Jokowi) seolah telah berhasil mengajarkan dan “menanamkan budaya” kepada rakyatnya secara “paksa” agar tetap menjadi rakyat yang bermental “budak pemalas”, yang hanya menggantungkan nasibnya dengan cara mengutang.

 

Mental dan “budaya utang” tersebut  terbukti benar-benar berhasil ditanamkan dalam diri rakyat di negeri ini. “Pemerintah aja bisanya cuma ngutang, masa kita tidak bisa?!” begitu ungkapan rakyat saat ini. Sehingga tak heran, sebagian besar ekonomi rakyat di negeri inipun mengalami kemunduran atau paling tidak hanya “jalan di tempat” alias gali lubang tutup lubang, –persis yang dilakukan pemerintah sekarang.

Lucunya, pemerintahan saat ini sepertinya “alergi” terhadap kritikan (yang sedikit berbau ejekan) dari banyak pihak tentang  utang luar negeri yang kini terus membengkak.

Seolah tak terima dengan julukan raja utang, pemerintah pun buru-buru mengklarifikasi (padahal mungkin cuma ngeles).  Sekretaris Kabinet (Sekkab), Pramono Anung menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp.2.700 Triliun.

Penjelasan pemerintahan Jokowi melalui Sekkab, tentang kondisi utang tersebut seolah “menyalahkan” pemerintahan sebelumnya (Presiden SBY). Atau dengan kata lain, era Jokowi saat ini seolah menuding, bahwa beban yang dipikul oleh negara saat ini sangat berat lantaran utang yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya sangat besar pula.

Dengan klarifikasi seperti itu, Presiden Jokowi seolah tidak ingin disalahkan dengan masalah utang luar negeri. Namun di saat bersamaan, Presiden Jokowi justru dapat dianggap lucu dengan “alasan” klarifikasi seperti itu.

Kalau memang pemerintah sudah tahu dan sadar bahwa beban utang berat yang ada saat ini adalah sebagian besar merupakan warisan pemerintahan sebelumnya, lalu mengapa Sri Mulyani kembali diposisikan sebagai menteri keuangan di pemerintahan Jokowi??? Di sinilah lucunya pemerintah ini!

Sebab, bukankah menteri keuangan di era SBY yang telah menyulap utang menjadi gunung (membengkak) itu adalah Sri Mulyani?

Lalu apa sebetulnya yang diinginkan Presiden Jokowi dari seorang menteri keuangan seperti Sri Mulyani yang kerjanya (sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi) hanya pandai mengutang???

Kalau sudah tahu begitu, lalu mengapa Presiden Jokowi masih saja mempertahankan Sri Mulyani? Ada apa? Apakah ada “kartu AS” Presiden Jokowi atau PDIP yang telah dipegang oleh Sri Mulyani? Entahlah?!? Yang jelas pemerintahan Jokowi jangan mau mengulang warisan (beban) utang serupa yang pernah ditinggalkan oleh rezim SBY!!!

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada akhir 2014, jumlah utang pemerintah tercatat Rp.2.604,93 Triliun. Dan saat ini, jumlah Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pusat tersebut terus bertambah sehingga membuat beban negara dan rakyat pun makin berat.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, total utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 sudah mencapai Rp.3.706,52 Triliun.

Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dipantau Selasa (25/7/2017), menunjukkan porsi utang sebesar Rp.3.706,52 Triliun itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp.2.979,5 Triliun atau 80,4 persen, dan pinjaman Rp.727,02 Triliun atau 19,6 persen.

Yang jadi problem utama pemerintahan Jokowi adalah defisit anggaran APBN yang nilainya mencapai 29,2%. Dan secara norma keuangan, pemerintah Jokowi harus bisa menghentikan utangnya yang telah mencapai Rp.3.872 Triliun, nyaris menembus 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang disyaratkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebab risikonya rakyat akan dikejar-kejar bayar pajak di saat daya beli menurun drastis. Indikatornya, industri ritel yang selama ini tidak pernah bermasalah, sekarang malah turun dan terancam melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ditambah dengan ruang fiskal yang terbatas sehingga membuat pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan turunnya daya beli masyarakat.

Pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014 berutang mencapai Rp.1.100 Triliun atau 30% dari total utang kumulatif negara Indonesia. Hal ini terjadi karena perlambatan ekonomi dan ambisi pada proyek infrastruktur yang mencapai sekitar Rp.387 Triliun.

Oleh sebab itu, subsidi energi untuk pengguna daya listrik 900 watt dicabut, eksesnya daya beli anjlok dan sebagian masyarakat turun dengan kategori di ambang kemiskinan. Tidak heran, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir mengatakan, angka kedalaman kemiskinan tajam.

APBN tahun 2017 mengalami defisit Rp.350 Triliun, dengan tidak tercapainya pendapatan pajak, tentu defisit APBN tahun 2017 akan lebih terbuka lebar. Pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan, tahun 2015 sebesar 8,6%; tahun 2016 sebesar 9,8%; dan di tahun 2017 telah mencapai 10,9% dari APBN, dan nilainya sudah sama dengan belanja modal pemerintah. Kondisi ini tentu saja sudah berada pada lampu kuning, alias rawan mengalami kolaps.

Semua sektor penggerak perekonomian terjebak dalam masalah keuangan, seperti sektor energi. Dalam Laporan Keuangan Pertamina Tahun 2016 utang pemerintah tercatat senilai Rp 23,9 triliun, yakni untuk Premium sebesar Rp 8 triliun, LPG Rp 16 triliun, dan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) TNI sebesar Rp 10 triliun. Jadi, piutang pemerintah mencapai Rp 34 triliun. Jelas ini karena likuiditas pemerintah terganggu.

Pencabutan subsidi energi, mulai dari BBM, dan terakhir subsidi listrik, menjadikan harga listrik di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia, lebih tinggi dari di Cina, India, dan Amerika Serikat (AS). Semuanya dipicu karena utang luar negeri.

Dan jika Jokowi tidak mampu melunasi utang yang akan jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp.390 Triliun, juga pada tahun 2019 mencapai Rp.420 Triliun atau sebesar Rp.810 Triliun pada periode pemerintahan Jokowi, maka beban utang yang semakin menjulang itu bisa dipastikan menjadi “bom waktu” pada pemerintahan berikutnya.

Dari rezim SBY hingga Jokowi, kondisi ekonomi dan keuangan negara benar-benar dirasa sangat buruk, kacau dan terguncang di tangan Sri Mulyani selaku menteri keuangan, juga dengan Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian.

Bagaimana tidak, selain miskin inovasi dan minim terobosan, kedua sosok ini juga memang dinilai sebagai penganut mazhab neoliberalisme garis keras yang siap menjerat leher bangsa ini dengan “rantai utang” dari IMF.

Di mata orang seperti Sri Mulyani dan Darmin Nasution, IMF adalah dewa penyelamat. Padahal faktanya, Sri Mulyani dengan IMF-nya (dewa penyelamatnya itu) hanya membuat perjalanan (pembangunan) ekonomi di negeri ini terbukti menjadi lambat akibat beban utang yang sangat berat, yang dimunculkannya pada era SBY dan kini kembali gencar dilakukan di era Jokowi.

Cara Sri Mulyani menangani ekonomi dan keuangan negara di dua rezim (SBY dan Jokowi) nampaknya sudah jelas terbukti buruk. Menjadi menteri keuangan di era SBY sejak Desember 2005 hingga Mei 2010, Sri Mulyani faktanya hanya mampu memberi beban utang kepada pemerintahan selanjutnya. Dan kini di era Jokowi, Sri Mulyani lagi-lagi akan memberi beban utang yang berat kepada pemerintahan sesudah Jokowi.

Cara Sri Mulyani seperti ini sudah pasti berbeda jauh dengan cara penanganan ekonomi dan keuangan yang pernah dilakukan oleh Rizal Ramli di era Presiden Gus Dur.

Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah era penanganan keuangan dan ekonomi terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan di negeri ini. Silakan ditengok, kondisi perekonomian pada awal kepemimpinan Gus Dur  berada pada posisi minus (-)4,5%, tetapi dalam waktu hanya 21 bulan Gus Dur mampu mengangkatnya ke posisi 4%. Mau tahu siapa Menko Perekonomiannya waktu itu? Dialah Dr. Rizal Ramli!

Rizal Ramli yang sempat juga dipercaya sebagai Menteri Keuangan kala itu, benar-benar mampu memperlihatkan kerja yang dapat membuat Gus Dur merasa menjadi presiden satu-satunya yang patut berbangga, yakni karena utang luar negeri berhasil dipangkas (dikurangi) sebesar USD 4,15 Miliar hanya dalam tempo 21 bulan.

Rizal Ramli sebagai pemimpin tim ekonomi Presiden Gus Dur ketika itu betul-betul mampu memompa otot perekonomian di negeri ini secara signifikan, –sekali lagi, meski itu dalam waktu yang sangat singkat. Utang direstrukturisasi agar tidak membuat negara dan rakyat  terbebani. Juga dengan teknik debt-swap (pertukaran utang). Misalnya dengan komitmen dalam hal utang Indonesia, Pemerintahan Gus Dur mendapat pengurangan utang dari negara-negara Eropa. Hingga mendapat bonus pembangunan jembatan Pasupati Bandung dari pemerintah Kuwait.

Pemerintahan yang cenderung memperkaya diri dan kelompoknya, dipastikan tidak akan memakai dan melibatkan Rizal Ramli. Tahu kan gaya dan jurus Rizal Ramli yang doyan ngepret jika melihat dan mengetahui kebijakan yang tidak pro-rakyat? Dan memang, ia sejak dulu sudah mahir mengepret yang “nakal-nakal” di dalam pemerintahan. Bahkan Rizal Ramli tidak takut kehilangan jabatan demi mengepret pihak-pihak yang mau mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya di dalam pemerintahan! Contoh dekat, Rizal Ramli ikhlas kehilangan jabatan sebagai Menko Kemaritiman demi membantu dan berpihak kepada para nelayan.

Tengok pula saat menjabat Kepala Bulog, Rizal Ramli melakukan hal yang sederhana. Yakni, menaikkan harga beli gabah supaya petani dapat untung lebih banyak. Selain itu, Rizal Ramli juga menghentikan impor beras. Sebelumnya, Bulog sangat hobi sekali impor beras lantaran ada komisi sekitar 10-30 dolar per ton.

Rizal Ramli sebelumnya mengaku bingung dengan banyaknya gudang Bulog, namun negeri ini hobi sekali melakukan impor beras, sehingga dirinya langsung membuat kebijakan agar tidak ada lagi yang main-main di impor beras.

“Kami pada waktu itu putuskan, nggak perlu impor, cukup kok. Pemerintah Gus Dur tidak mau subsidi petani di Thailand, Vietnam. Yang harus di-subsidi itu adalah petani kita. Selama pemerintahan Gus Dur, tidak pernah impor beras secara resmi,” ujar Rizal Ramli pada suatu kesempatan.

Ada banyak permainan “nakal” lainnya yang berusaha dipertahankan, misalnya pihak swasta melakukan impor beras dan dijual lagi oleh Bulog. Sehingga muncul lelucon “beras spanyol” (separuh nyolong). “Staf Dubes Spanyol telepon saya. Doktor Ramli, jangan pakai nama Spanyol, gak enak negara kita,” ucap Ramli tertawa.

Pada akhirnya selaku Kabulog, Rizal Ramli hanya mengizin beli gabah, sehingga permainan nakal tersebut pun hilang. Selain itu, menurutnya, kalau gabah disimpan di gudang Bulog, maka umurnya bisa tambah tiga tahun. “Kalau musim paceklik, bisa digiling di pedesaan supaya ada pekerjaan,” ujar Rizal.

Sayangnya, ketika Rizal Ramli tidak lagi di Bulog, semua kebijakan yang pro kepada kepentingan petani pun berganti. Pemimpin Bulog yang baru, balik lagi impor beras, karena mau nyolong lagi.

Saat masih menjabat Kabulog, Rizal Ramli bahkan sempat mendapat telepon dari Gus Dur. “Rizal, saya perintahkan kamu benahi IPTN karena rugi terus, dan IMF maunya IPTN dibubarkan,” ujar Rizal Ramli, menirukan Gus Dur.

Mendapat perintah demikian, Rizal balik bertanya. “Gus, nggak salah nelepon nih? saya kepala Bulog Gus. Gus, harusnya telepon menteri perindustrian. Gus Dur bilang, nggak, saya mau kamu. Saya coba tetap ngeles, dengan bilang, Gus, dulu saya suka mengkritik proyek pak Habibie, bukan nggak suka IPTN, tapi biasanya jorjoran, mahal,” tutur Rizal lagi menirukan percakapannya dengan Gus Dur.

Mendapat perintah itu, Rizal akhirnya mencoba membereskan IPTN. Langkah pertama yakni mengganti nama IPTN menjadi Dirgantara Indonesia supaya basis strateginya berubah dan menjadi industri pesawat terbang yang kompetitif. Selain itu, manajemennya pun langsung diganti dan diberi target selama 2 tahun harus selesai.

“Ternyata dalam jangka 2 tahun, yang tadinya rugi ratusan miliar, bisa untung walaupun hanya berapa belas miliar,” ungkap Ramli.

Sesudah itu, pada tahun 2000-2001 saat masih terjadi krisis dan jumlah penumpang pesawat anjlok hingga 60 persen, Gus Dur kembali memanggil Rizal Ramli dan memerintahkan untuk cari solusi agar industri airline negeri ini tumbuh kembali.

Di saat itu, Pemerintah Gus Dur pun memberikan kompetisi pada seluruh penerbangan swasta, sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa. Yakni, dengan adanya persaingan antar-maskapai, membuat biaya per penumpang per kilometer menjadi menurun 60 persen, sehingga rakyat yang tadinya tidak bisa naik pesawat terbang bisa naik pesawat, dan jumlah penumpang pun meningkat hampir 5 kali lipat.

“Ternyata bisa mengubah Indonesia melalui kebijakan tanpa uang (termasuk utang). Hal-hal ini selain ikhlas yang dilakukan Gus Dur, juga keberpihakan. Dia bilang, masa konglomerat saja yang direstrukturisasi utangnya, Rizal kamu beresin, yang petani, usaha kecil menengah kita restrukturisasi. Saya bebaskan tumpukan bunga sehingga mereka kembali, termasuk sektor real-estate yang saat itu terkena kasus, namun begitu restrukturisasi, bisa kembali hidup,” ungkap Rizal Ramli.

Sayangnya, orang sebaik dan setulus Gus Dur “ditakdirkan” hanya singkat memimpin negeri ini sebagai presiden. Namun meski begitu, Gus Dur masih punya kader-kader terbaik seperti Rizal Ramli yang selalu siap dan pantang menyerah untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita Gus Dur.

Rizal Ramli mengatakan, masih banyak cita-cita Gus Dur yang belum terlaksana hingga akhir jabatannya sebagai presiden keempat Indonesia. Di antaranya, Gus Dur terutama bercita-cita membebaskan rakyat yang tertindas di negerinya sendiri ini.

“Masih ada orang yang tertindas secara ekonomi, sosial, politik yang Gus Dur tidak mau. Cita-cita Gus Dur, tidak ada lagi yang tertindas. Sampai saat ini baru 20 persen yang merdeka (kalangan pengusaha atas), sedangkan 80 persen lainnya (kalangan bawah) belum menikmati arti kemerdekaan,” ujar Rizal Ramli.

Dan inilah salah satu yang menjadi alasan, mengapa Rizal Ramli selalu mengeluarkan jurus ngepret, termasuk ia membenci kaum neolib serta para ekonom yang menghambakan diri kepada IMF. Dan khusus mengenai IMF, jauh-jauh hari (tahun 1997) Rizal Ramli meneriakkan melalui tulisan di berbagai media agar jangan sekali-kali mengikuti saran IMF. “IMF bukan dewa penyelamat, tapi dewa amputasi sangat mahal,” tulis Rizal Ramli dalam akun Twitternya, Rabu (26/7/2017).

—Abdul Muis Syam, Penulis adalah Pengamat Independen dan aktivis pergerakan perubahan—

(dbs /DM1)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...