22 March 2019

Rizal Ramli Nilai Pemerintahan Jokowi Makin Condong ke China

KONFRONTASI-Ekonom senior Rizal Ramli menilai kebijakan pemerintahan era Joko Widodo saat ini makin lama makin condong ke China. Menurutnya, ini tak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.

Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, kata dia, Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.

"Mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China (Tiongkok)," katanya usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional dan Launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jateng Periode 2018-2020, di Universitas Muhammadiyah, Semarang, Jumat (15/3).

Rizal Ramli mengamini jika Indonesia perlu bersahabat dengan China sebagai negara besar. Namun, hal itu jangan sampai berpengaruh pada kebijakan yang saat ini dinilai sangat condong untuk China.

Pakar Ekonomi Rizal Ramli saat diskusi bertajuk "Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan" di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Itulah kenapa kita memerlukan perubahan, untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari UUD kita. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan prosperiti," tegas pria yang pernah diangkat Presiden Jokowi sebagai menteri ini.

Namun, Ramli tak membeberkan kebijakan yang dimaksud condong ke China itu.

Dia malah mencontohkan potensi akibat dari tindakan pemerintah. Ramli khawatir kedekatan dengan China berkaitan dengan kerja sama proyek, dalam hal ini nilai proyeknya yang terlalu mahal.

Sebagai contoh, Ramli menyebutkan negara Sri Lanka. Pada tahun 2017 silam, negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia itu harus merelakan pelabuhannya, Hambantota, dikelola Tiongkok.

Hal ini berawal dari pembangunan pelabuhan yang dilakukan dengan dana utang ke China dan tidak bisa membayar utangnya.

"(Dikelola selama) lebih dari 99 atau 100 tahun. Akhirnya itu kan kaya (pelabuhan) di Hong Kong lama-lama," katanya.

Rizal Ramli menegaskan, Indonesia wajib lepas dari permainan macam itu. Misalnya, tak memberikan sedikit pun kesempatan pada para negara adidaya untuk menguasai jalur strategis maritim Indonesia.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...