18 December 2018

Rizal Ramli: Kalau Masih Nyalahin Pemerintah Sebelumnya, Itu berarti Jokowi-Sri Mulyani -Jokowi Tidak Mampu Selesaikan Masalah !

KONFRONTASI- Tokoh nasional yang juga begawan ekonomi Rizal Ramli menegaskan, tradisi negara demokratis, boleh nyalahin pemerintah sebelumnya sampai 6 bulan berkuasa  Setelah itu kalau masih juga nyalahin pemerintah, artinya pemerintah sudah tidak mampu selesaikan masalah, bahkan mungkin jadi bagian dari masalah. Inilah yang terjadi pada Menkeu sri Mulyani, Darmin Nasution, Jokowi dan Kabinetnya yang sudah lumpuh dan mandul untuk mengatasi masalah ekonomi. Lumpuh berat..

Mantan Menteri Keuangan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli turut menanggapi utang negara yang saat ini menumpuk dan jadi beban rakyat..

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitternya pada Kamis (23/8/2018).

Awalnya, Rizal Ramli menanggapi postingan netter bernama @AnthonyBudiawan pada Selasa (21/8/2018) lalu

Anthony mengatakan apabila tidak ada satupun pemerintah di dunia yang mengeluh mengenai utang negara oleh pemerintah sebelumnya.

@AnthonyBudiawan: Tidak ada satupun pemerintah di dunia mengeluh mengenai utang negara oleh pemerintahan sebelumnya.

Seharusnya, pemerintah baru fokus mencari solusi utk mengatasinya.

Kalau tdk sanggup, sebaiknya mundur: jangan memecah belah bangsa mengatakan utang warisan.

Menanggapi hal tersebut Rizal Ramli menyebut jika tradisi negara demokratis boleh menyalahkan pemerintah sebelumnya.

Akan tetapi hanya selama 6 bulan pemerintah baru tersebut berkuasa.

 
 
 

Apabila masih terus menyalahkan pemerintahan sebelumnya, itu berarti pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada.

@RamliRizal: Tradisi negara demokratis, boleh nyalahin pemerintah sebelumnya sampai 6 bulan berkuasa.

Setelah itu kalo masih juga nyalahin,, artinya ndak mampu selesaikan masalah, bahkan mungkin jadi bagian dari masalah.

 
 

Postingan Rizal Ramli itu kemudian mendapat komentar dari warganet yang mengungkit-ungkit kinerja Rizal Ramli saat menjabat sebagai menteri.

Berikut komentar sejumlah warganet tersebut.

@TarunaWibowo: Haha pak @RamliRizal , dulu wktu jdi menteri sibuk nyalahin mafia barkeley tuh, bhwa ekonomi saat itu dsebabkan oleh kebjkn mafia barkeley yg ga pro rakyt ini itu bla bla bla. Jilat ludah sndiri pak?

@MtsSaut: Ingat aja om...

@hugoprobo: Teliti dulu dong Track Record RR. Dari jaman Soeharto, RR udah jadi Kritikus.

RR salah satu penggagas wajib belajar 6 Tahun. RR penyelamat Bulog saat krisis 98.

Ditangan RR BUMN untung besar, BNI untung besar. RR mendesak UU BPJS agr disahkan, skg bnyk org bisa berobat gratis.

 
 
 

@Donihendarto: Yah mereka yg nyinyir pak Rizal Ramli kan selalu lupa sejarah. Yg mereka Tahu BPJS adalah ide Jokowi.

@MrFerd4: BPJS udah dr jaman SBY kali om.

Menanggapi obrolan sejumlah netter itu, Rizal Ramli pun tampak turut memberikan komentarnya.

 
 

Rizal Ramli mengungkapkan apabila BPJS sudah diundangkan sejak Susilo Bambang Yudhoyono.

@RamliRizal: UU BPJS dundangkan tahun terakhir SBY 2014,, hasil perjuangan 2 tahun Serikat Pekerja terutama KSPI, Rizal Ramli dan 2 Dosen UI. Kami demonsrasi 200.000an orang di depan istana dan DPR, gedung DPR nyaris jebol.. Barulah UU BPJS goal.

@RamliRizal: UU BPJS 2014 dimulai dgn under-funded, tidak aneh hari ini defisit.

Negara2 Scandinavia mulai Social Security Sistem (sejenis BPJS) tahun 1860an, saat mereka lebih miskin dibanding Indonesia 2014.

Amerika mulai tahun 1930, saat ekonomi US lagi hancur2nya.

BPJS bisa diperbaiki.

Update Sementara Peringkat Asian Games 2018, Paralayang Tambah Emas Lagi untuk Indonesia

Postingan Rizal Ramli

Postingan Rizal Ramli (Capture/Twitter)

Diberitakan sebelumnya, pengungkitan utang era pemerintahan sebelum Jokowi kembali diungkit oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembayaran pokok utang pemerintah untuk tahun 2018 sebagian besarnya dari utang yang dibuat sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum 2015 yakni pada era Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Menurut Sri Mulyani, Zulkifli merupakan bagian dari kabinet saat itu sehingga seharusnya tahu bahwa utang yang jatuh tempo tahun ini berasal dari masa jabatannya dahulu.

 
 

Adapun 31,5 persen dari pembayaran pokok utang tahun ini turut dipakai sebagai instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau SPN Syariah dengan tenor di bawah 1 tahun.

"Itu merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?," tutur Sri Mulyani yang dilansir dari Kompas.com.

Sri Mulyani justru mempertanyakan, kenapa Zulkifli yang saat itu ada di kabinet tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran antara perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan.

Padahal, rasionya lebih tinggi dari yang sekarang.

"Jadi, ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?," tanya Sri Mulyani. Tapi yang jelas, Sri Mulyani sudah mandul, tam punya terobosan dan jadi bagian dari masalah ekonomi itu sendiri. Piye Mbok Jamu satu ini? 9berbagai sumber/Tribunnews)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...