21 November 2017

Rizal Ramli Berikan Solusi Atasi Persoalan PLN

KONFRONTASI-Memburuknya keuangan PLN akibat megaproyek 35 ribu MW, sebagaimana yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, ternyata sudah dipredisi jauh sebelumnya oleh ekonom senior, Rizal Ramli, ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya 2015 lalu.

Rizal Ramli tak hanya sekedar bicara. Pengalamannya menyelamatkan perusahaan listrik milik plat merah ini pernah terbukti. Semasa Rizal Ramli menjabat Menko Perekonomian, PLN di tahun 2001 pernah terselamatkan dari kebangkrutan. Waktu itu, PLN secara teknis sudah bangkrut, modal minus Rp9 Triliun, dan aset hanya Rp50 Triliun.

“Direksi minta suntikan dari APBN, kami tidak mau. Kami perintahkan PLN untuk revaluasi aset. Asetnya naik dari Rp50 triliun menjadi Rp200 triliun. Selisihnya kami masukkan modal, sehingga modal PLN jadi Rp104 triliun. Kondisi keuangan PLN saat itu jadi sehat,” tutur Rizal Ramli, Jumat (6/10/2017).

Rizal juga lakukan renegosiasi listrik swasta yang over price, sehingga utang PLN turun dari US$85 milar menjadi US$35 miliar. Potongan utang terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Dengan pengalaman itu, saya bisa memperkirakan potensi kerugian itu sejak 2015. Caranya dengan menghitung kebutuhan listrik Indonesia sampai ta­hun 2019. Berdasarkan hitung-hitungan itu, saya yakin, bila program 35 ribu megawatt ini dipaksakan selesai pada 2019, bisa membahayakan keuangan PLN. Bahkan bisa saja membuat mereka bangkrut,” kata pendiri lembaga think thank Econit itu menambahkan.

Berdasarkan hitungan Rizal, sampai tahun 2019 ke depan Indonesia hanya butuh tambahan pem­bangkit listrik dengan kapasitas total 22 ribu megawatt, bukan 35 ribu megawatt. Kalau 35 ribu megawatt tercapai 2019, maka pasokan bakal jauh melebihi permintaan. Dengan demikian akan ada idle (kelebihan kapasitas) sebesar 13 ribu megawatt.

“Masalahnya, dengan kelebihan kapasitas listrik 13 ribu megawatt yang dibangun oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP), PLN tetap wa­jib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, atau Power Purchase Agreement (PPA-red) antara PLN den­gan IPP. Artinya, dipakai atau tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta. PLN harus bayar 72 persen listrik dari listrik yang tidak terpakai,” papar Rizal.

Nilainya cukup fantastis, yaitu sekitar Rp 150 triliun per tahun, atau tidak kurang dari 10,763 miliar dolar AS. Mau dipakai atau tidak, PLN wajib bayar kelebihan itu. Itulah mengapa Rizal yakin proyek ini bisa membahayakan keuangan PLN.

Tags: 
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...