16 June 2019

Rizal Ramli: Audit Forensik KPU akan Buka Pintu Rekonsiliasi

KONFRONTASI -  Mantan Menteri Kordinator Maritim Rizal Ramli mengatakan bahwa beberapa hari belakangan ini Indonesia mengalami sebuah runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan.

Bagaimana tidak, menurutnya polisi menghadapi ratusan ribu demonstran yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu di depan kantor Bawaslu pada 21-22 Mei 2019. 

Namun, para pengunjuk rasa dihadapi dengan tindakan yang brutal.

"Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki, sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan," kata Rizal Ramli di Jakarta, Jumat, (24/5/2019).

Riza Ramli yakin tindakan represif yang dilakukan Polisi tidak akan menyurutkan tekad masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya. 

Masyarakat bukannya menjadi takut, justru akan semakin berani.

"Yang terjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa kita masuk ke situasi konflik yang tidak diinginkan oleh siapa pun dan tidak menguntungkan siapapun," katanya.

Kekerasan tersebut menurut Rizal harus dihindari.

Karena bila tidak dihindari masa depan Indonesia akan menjadi suram.


Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi menyusun sejumlah langkah agar tercipta kembali kedamaian dan iklim demokrasi yang baik.

 

Pertama menurut Rizal pemerintahan Jokowi harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi.

Terutama tuduhan pengkhianatan (makar).

Ia mengatakan sebagai presiden, Jokowi seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan.


"Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar, karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebagai patriot, mereka juga tak akan melakukan hal itu," katanya.

Kedua, menurutnya, Jokowi harus memerintahkan aparatur keamanan agar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran.

Polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

"Ada yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu. Tapi dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat," katanya.

 

Menurutnya, tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan.

Brimob menembakan gas air mata untuk membubarkan massa saat terjadi bentrokan di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi massa yang menuntut pengungkapan dugaan kecurangan Pilpres 2019 berujung bentrok saat massa mulai menyerang polisi. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Brimob menembakan gas air mata untuk membubarkan massa saat terjadi bentrokan di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi massa yang menuntut pengungkapan dugaan kecurangan Pilpres 2019 berujung bentrok saat massa mulai menyerang polisi. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Sebagai presiden, Jokowi harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.

Ketiga, dan yang paling penting, menurutnya, Jokowi harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan masfi pada pemilihan presiden.

Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun.

Cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

"Karena itu, sebagai Presiden, Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil," katanya.


Rizal meminta dan memohon kepada pemerintah untuk menorong KPU membuka semua data agar dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian.

"Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut. Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untul melakukan audit forensik terhadap KPU," katanya.

Terkahir Rizal mengatakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa sekarang ini, akan menentukan legacy Jokowi sebagai Presiden.


"Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda (Jokowi) bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita," ujarnya.(Jft/Tribun)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...