21 August 2019

Rizal Ramli: Ahok Seperti Kolonial Belanda, Lakukan Pemiskinan Struktural Rakyat DKI

JAKARTA- Mantan  Menko Ekuin dan Maritim dan Sumber Daya DR. Rizal Ramli memekankan bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melakukan pemiskinan terhadap rakyat Jakarta seperti yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan DR. Rizal Ramli saat berpidato pada dialog bertajuk "Jakarta Menggugat " di Gedung Joang 45, Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/09/2016).

Dialog tersebut terinspirasi oleh pidato pembelaan (pledoi) presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam persidangan di pengadilan (Landraad) Bandung pada 1 Desember 1930.

Soekarno mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem yang timbul dari cara produksi yang memisahkan buruh dan alat-alat produksi. Lantaran itu, kata Soekarno, nilai lebih yang dihasilkan kaum buruh pribumi tidak jatuh ke tangan kaum buruh, melainkan ke tangan kaum majikan Belanda..

DR. Rizal Ramli sangat tersinggung dengan perkataan Gubernur Ahok yang menganggap orang Betawi sudah tidak ada di Jakarta karena mereka sudah tergusur.

Ketika menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, DR. Rizal pernah bertemu Ahok yang menyatakan , nelayan sudah tidak ada di pantai utara Jakarta. Padahal, kata DR. RR, ada 35.000 nelayan di patai utara Jakarta yang penghidupannya tidak kunjung membaik karena Pemda DKI tidak sungguh-sungguh berniat menyejahterakan mereka.

Warga Jakarta banyak yang digusur, dipaksa pindah ke rumah susun sewa dan dijauhkan dari tempat asal mereka mencari nafkah. "Ini adalah bagian dari proses pemiskinan struktural yang dilakukan Ahok terhadap warga Jakarta," tegas Dr. RR.

Gubernur Ahok sesumbar bakal melakukan penggusuran pada 350 titik di seantero Jakarta. "Gubernur Ahok bukan gubernurnya rakyat Jakarta, tetapi dia gubernurnya para developer." Tambah DR. RR.

Anggaran Pemda DKI yang besarnya mencapai Rp 93 triliun setahun, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Gubernur Ahok yang malah mengutip dana tambahan sebesar 15 persen dari para pengembang reklamasi Teluk Jakarta. "Ini adalah praktik off the budget yang melanggar Undang-undang Keuangan Negara yang dilakukan Gubernur Ahok," kata DR. RR. Maka, KPK didesak publik  harus menindak Ahok, dan kalau KPK tak bertindak, maka KPK tebang pilih dan itu kejahatan luar biasa oleh KPK.

Dialog "Jakarta Menggungat" dihadiri oleh ketua Partai Demokrat Brigjen (purn) Nachrowi Ramli dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partsai Persatuan Pembangunan Abraham "lulung" Lungga , ketua Komunitas Tionghoa Tolak Korupsi Lius Sugkharisna dan pengacara alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Herman. Herman siap menyusun gugatan terhadap Gubernur Ahok. (k)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...