24 May 2019

Rizal Ramli, Ahok dan Demokrasi Liberal-Kriminal

KONFRONTASI- Demokrasi liberal-kriminal saat ini sudah melampaui batas dan mengancam integrasi nasional, demikian pandangan tokoh nasional Rizal Ramli yang sangat resah dengan kondisi bangsa kita belakangan ini. Rizal meminta agar rakyat menahan diri dan jangan sampai gara-gara ulah seseorang, bangsa ini pecah, apalagi bertumpah darah. Rizal Ramli (mantan demonstran Dewan Mahasiswa-ITB) mengatakan, potensi perpecahan akibat isu SARA saat ini terjadi hanya karena ulah segelintir orang. Publik dan umat Islam melihat kasus Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) jadi pemicu utama  krisis sosial belakangan ini, yang makin membuktikan demokrasi liberal-kriminal sudah melampaui batas dan bertentangan diametral dengan Pancasila/UUD45 Soekarno-Hatta dan founding fathers. .Ahok adalah ''buah politik'' oligarki dari demokrasi liberal-kriminal yang kasat mata, busuk dan menghisap sumber daya ekonomi rakyat dimana neoliberalisme-oligarkisme dan kapitalisme kroniisme makin menjadi-jadi...

Rizal Ramli, sang Rajawali pengemban nasionalisme Soekarno-Hatta itu mengingatkan, gesekan sosial makin keras dan demokrasi liberal-kriminal sarat politik uang dewasa ini sudah melampaui batas, sehingga  ketegangan antargolongan, ras, suku dan agama makin mengeras."Memang, ada yang ngaco satu atau dua orang, kita 'sikat' orangnya. Kok ribet amat. Jangan sampai persaudaran kita yang hancur karena ambisi satu atau dua orang saja. Kita harus move on cepat agar tak terperangkap," demikian Rizal Ramli, pengusung ekonomi konstitusi.

Dalam hal ini, Mantan Megawati Soekarnoputri benar-benar punya instuisi politik yang peka soal Ahok. Jauh-jauh hari, Ketua Umum PDI Perjuangan itu memperingatkan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjaga mulut alias menahan diri dalam berkata-kata. Tabiat dan kelakuan Ahok yang dengan angkuhnya menghardik Rais Amm PBNU Kiai Ma'ruf Amin dalam persidangan kasus penodaan agama menunjukkan Ahok tidak mengikuti nasihat Megawati.

"Nasihat Mega ke Ahok terbukti benar. Akibat ucapan Ahok, persoalan bangsa makin kusut saja," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto Emik kepada redaksi sesaat lalu (Kamis, 2/2/17).

Rizal, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur itu menyorot khusus situasi sosial masyarakat DKI Jakarta yang makin mudah marah tersulut sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu mengimbau masyarakat Indonesia bisa tenang dan saling mendinginkan agar konflik SARA akibat  kasus Ahok tak kembali pecah menumpahkan darah di Indonesia.

"Saya mengimbau, apapun yang terjadi kita itu bersaudara. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita harus saling mendinginkan," kata Rizal usai ibadah salat Jumat bersama umat muslim keturunan Tionghoa di Masjid Lautze, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/17).

Ekonomi Indonesia dan Bahaya SARA
Ekonom senior, Rizal Ramli bahkan memprediksi perekonomian Indonesia akan lumpuh sampai minus lima hingga delapan persen akibat isu SARA sebagai ekses kasus Ahok. 

Para ulama dan analis melihat, skandal Ahok dan segenap kesalahannya di mata umat Islam sudah melampaui batas dan memecah belah bangsa ini ke tubir jurang kehancuran. ''Ahok harus dipenjara karena tebar kasus SARA,'' kata Muslim Arbi, pengamat politik .

"Kalau ada krisis lagi ekonomi kita bisa mundur sampai delapan tahun dan akan lebih parah dari krisis di tahun 98," kata Rizal  Ramli di Masjid Lautze, Jakarta Pusat, Jumat (3/2)

Rizal menjelaskan, saat diterjang krisis 98, ekonomi Indonesia lebih mudah bangkit. Karena pada tahun itu meski krisis dari segi moneter atau finansial, harga komoditas masih terbilang tinggi.

"Makanya dulu masyarakat di luar Jawa yang ekonominya bergantung pada komoditas makmur. Sekarang ekonomi kita tidak begitu. Komoditi kita belum bangkit," kata mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu

Makanya di era pemerintahan B.J Habibie, perbaikan ekonomi bisa mudah digenjot dari minus 13 persen menjadi minus lima persen. Berlanjut terdongkrak ke positif 4,5 persen di masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Jadi bukan hal yang mudah. Kalau sekarang konflik SARA pecah, ekonomi kita akan jauh lebih sulit bangkit dibanding krisis tahun 98," terang Rizal.[wid]

Menurut  cendekiawan Muslim  Dr Yudi Latif, KH Maruf Amin,  para ulama dan masyarakat madani, kembali ke UUD 45 asli adalah jalan tengah, konstitusional, dan sesuai gezets gebung wischenscaf. bangsa kita, yang juga ingin diminta para aktivis ke DPR yang lalu dituduh makar oleh Polri.

Jadi, setelah NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia menyusul dengan kembali ke Khittah 1945. Para ulama NU mendorong itu (Khittah 1945), kata KH Maruf Amin

"Kalau NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia harus kembali ke Khittah 1945," ucap Rais Aam Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin.
    
Ungkapan itu disampaikannya saat "Halaqah dan Silaturrahim Syuriah PBNU dengan Ulama Pesantren dan Syuriah NU se-Jatim" yang dihadiri 100-an jajaran syuriah NU dan ulama pesantren se-Jatim di Surabaya (7/12/16).

Khittah berarti garis perjuangan saat pertama kali didirikan, karena itu ucapan Ketua Umum MUI Pusat itu berarti bangsa dan negara Indonesia harus kembali pada UUD 1945.
    
"Saya sependapat," ujar orang nomer satu di Syuriah PBNU itu menanggapi permintaan jajaran syuriah NU se-Jatim kepada PBNU untuk tampil dalam mendorong perbaikan bangsa dan negara melalui "Kembali Pada UUD 1945".
    
Cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi perbaikan yang selama ini selalu setia dalam menjaga negeri ini.
    
"Sudah lama NU menjaga negara ini dengan berbagai cara, mulai dari Pangeran Diponegoro yang bertempur selama lima tahunan (1825-1830) hingga Resolusi Jihad (22-10-1945) yang menguatkan kemerdekaan," tutur ulama yang terlibat dalam aksi massa 1410, 411 dan 212 itu.
    
Baginya, perannya dalam aksi massa 1410 (14-10-2016), 411 (4-11-2016) dan 212 (2-12-2016) juga dalam rangka menjaga negara yang dicintainya dari konflik yang meruncing terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok itu.
    
"Ikhtiar saya berhasil dengan kedatangan Presiden Jokowi dalam aksi 212, meski hanya sebentar. Saya katakan kedatangan Presiden merupakan perhatian kepada umat NU dan Muhammadiyah juga, karena peserta aksi itu juga mengadakan zikir, shalawat, yasinan, dan sebagainya," kilahnya.
    
Akhirnya, Presiden Jokowi juga mau berdialog dengan dirinya. "Presiden Jokowi berjanji akan mengembangkan 'New Economy Policy' atau ekonomi baru yang memberdayakan pribumi, bahkan Presiden akan menyiapkan 9 juta hektare untuk koperasi, pesantren, usaha kecil, dan sebagainya," paparnya.
    
Alumni Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu mengaku pandangan Presiden itu akan mendorong kembalinya Indonesia pada Khittah 1945. "Jadi, setelah NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia menyusul dengan kembali ke Khittah 1945. Para ulama NU mendorong itu (Khittah 1945)," tukasnya. .(berbagai sumber)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 24 May 2019 - 09:03
Jumat, 24 May 2019 - 09:00
Jumat, 24 May 2019 - 08:52
Jumat, 24 May 2019 - 08:47
Jumat, 24 May 2019 - 08:40
Jumat, 24 May 2019 - 08:37
Jumat, 24 May 2019 - 01:15
Jumat, 24 May 2019 - 01:10
Jumat, 24 May 2019 - 01:06
Jumat, 24 May 2019 - 01:03
Jumat, 24 May 2019 - 00:58
Kamis, 23 May 2019 - 22:07