16 September 2019

Reshuffle: Rizal Ramli Didorong Masuk Kabinet, Bantu Jokowi. PDIP Minta Jokowi Reshuffle Kabinet

KONFRONTASI- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah melunak, lantaran tidak terus mendesak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan, atau reshuffle kepada menterinya.

Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, sampai saat ini partainya masih terus menyarakankan ke Jokowi agar Menko ekuin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Sekertaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto segera diganti.

Para analis menyingkapkan bahwa Jokowi-JK telah menyediakan sejumlah kursi menteri bagi kalangan Parpol yang mewakili dari KIH, maka Jokowi-JK juga hendaknya lebih bisa menyediakan posisi bagi kalangan profesional yang mewakili rakyat secara independen seperti sosok Dr Rizal Ramli.

Menurut Guntur Soekarno (kakak Megawati Soekarnoputri), Buya Ahmad Syafii Maarif,  para akademisi dan aktivis serta pengamat, dibanding ekonom lainnya, Rizal Ramli (mantan menko ekuin) jauh lebih reformis dan spiritnya revolusioner, lebih punya performa dan nilai plus yang samasekali tak bisa disepelekan. Karakter, sikap dan ideologinya selama ini juga sangat jelas, kental, tegas dan konsisten mengarah kepada Pancasila serta ajaran Trisakti. Sangatlah cocok dijadikan Menko Ekonomi yang diyakini mampu bertugas sebagai “jantung” yang akan memompa perekonomian Indonesia yang kini mengempis dan terkulai lemas

"Kita tetap menyampaikan (ke Jokowi-red) untuk reshuffle ke dua orang itu, dan diganti dengan orang yang tepat. Karena Kementerian BUMN dan Sekertaris Kabinet itu jauh dari harapan," ujar Masinton kepada Okezone di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Anggota Komisi III DPR itu melihat, perlunya Rini Soemarno dan menkoekuin di-reshuffle lantaran tidak bekerja dengan baik. Terlebih dalam menetapkan pejabat-pejabat di BUMN lebih kepada hasil transaksi.

"Ini kan BUMN sudah disuntikan modal Rp44 triliun, tapi kinerjanya belum berikan apa-apa, apalagi Kementerian BUMN menyusun komisaris dan direksi unsurnya kental dengan kroni-kroni," katanya.

Kemudian untuk Andi Widjajanto, mantan aktivis 1998 itu mengaku, bahwa Andi beberapa kali melakukan blunder yang akhirnya Presiden Jokowi dipermalukan oleh parlemen dan juga elemen masyarakat. Salah satunya adalah Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015, tentang uang muka mobil pejabat negara yang naik dari Rp116.650.000 menjadi Rp210.890.000.

"Ini kan Andi harusnya memberitahukan kenaikan DP tersebut, bukan malah hanya menyodorkan surat Perpres. Kan akhirnya Jokowi tidak tahu kalau yang ditandatangani Perpres kenaikan DP mobil pejabat," tegasnya.

Oleh karenanya, Masinton yang mewakili PDIP menegaskan, agar Jokowi jangan ragu mendepak dua orang tersebut dari kabinetnya.

"Harus diganti secepatnya-lah. Agar pemerintahan bisa jadi lebih baik," pungkasnya. (k)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Senin, 16 Sep 2019 - 20:09
Senin, 16 Sep 2019 - 20:05
Senin, 16 Sep 2019 - 19:59
Senin, 16 Sep 2019 - 19:57
Senin, 16 Sep 2019 - 19:53
Senin, 16 Sep 2019 - 19:46
Senin, 16 Sep 2019 - 19:44
Senin, 16 Sep 2019 - 19:41
Senin, 16 Sep 2019 - 19:39
Senin, 16 Sep 2019 - 19:37
Senin, 16 Sep 2019 - 19:35
Senin, 16 Sep 2019 - 19:32