16 December 2017

Reshuffle - Jokowi Akan Copot 5 Menteri Bermasalah ?

KONFRONTASI - 

Memasuki tahun 2018, wacana reshuffle kabinet di kembali ‎terdengar. Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan juga telah menyampaikan akan mencopot menterinya yang berkinerja buruk. Disebut-sebut, Jokowi akan mencopot sejumlah menteri bermasalah dan kebijakan menteri tersebut dinilai menurunkan elektabilitas Jokowi selaku kepala negara dalam‎ menjalankan pemerintahannya.

Siapa menteri yang akan dicopot presiden? Sejumlah pengamat menyebut menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasuiton, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan lainnya.

Direktur Center Budget for Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut nama menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, nama menteri Rini Soemarno layak dicopot dari jabatannya selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Ia melihat Rini salah satu menteri yang mengeluarkan kebijakan dan menimbulkan kontroversi.‎ Hal ini tentu  berpengaruh pada elektabilitas Jokowi selaku kepala pemerintahan.

Ia mengungkapkan berbagai alasan terkait kelayakan pencopotan Menteri Rini dari jabatannya itu. Salah satu yang fatal, kata dia, terkait hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya indikasi kerugian negara di PT Pelindo II sebesar Rp4 Triliun.

"Rini sudah tak punya lagi legitimasi politik jadi menteri. Dalam kasus Pelindo ia direkomendasikan Pansus untuk diberhentikan dari jabatannya," katanya di Jakarta, Senin (4/12/2017).‎

Karena itu, dirinya memandang Rini sebagai salah satu menteri yang layak dicopot dari jabatannya. "Jangan lagi digeser, harus istirahat. Kasih waktu untuk tak lagi jabat menteri," tegas Uchok.

Saat ini, lanjut Ucok, BUMN banyak yang tidak berkinerja baik, dan tanpa upaya untuk memperbaiki kinerja dengan mengganti jajaran direksi yang memang tidak mampu bangkitkan perusahaan yang dipimpin.

Utang

‎Disisi lain, ‎utang Pemerintah Indonesia terhadap luar negeri dikabarkan makin bertambah. Hal ini, tentu mengarah kepada kredibilitas Pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Uchok menilai, ‎kondisi hutang yang terus menumpuk dan kian bertambah ini disebabkan oleh Menteri Keuangaan, Sri Mulyani. Sri, kata Uchok, dinilai kurang cerdas dalam mengelola hutang ataupun menyelesaikan hutang yang kerap melilit Pemerintah Indonesia.

"Jadinya, banyaknya utang berakibat pada anggaran kementerian atau lembaga negara diamputasi atau dikurangi," kata dia.

Akibatnya, kata Uchok, tentu sangat menganggu proyek-proyek buat rakyat. Serta, lanjut dia, menjadi hambatan kepada pertumbuhan ekonomi. "Karena saat ini, program utama atau prioritas pemerintah adalah membayar utang," terang dia.

Jadi, menurut Uchok, jika Pemerintah ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menyelesaikan masalah utang, yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mengganti Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Hal senada, sempat diungkapkan oleh ‎Ekonom senior, Rizal Ramli, yang juga mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid. Ia memberi peringatan bertambahnya beban hidup rakyat akan segera makin berat dan terhimpit.

Salah satu contohnya, terkait akan berlangsungnya pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di DPR RI. RUU PNBP itu dianggap akan membebani rakyat karena berencana menjadikan uang pangkal, uang semester pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan sebagai objek sasaran PNPB.

Rizal menyebutkan, dengan pungutan biaya atau charge biaya tersebut dianggap memalak rakyat. "Mau kawin kena biaya lagi, mau cerai kena biaya, mau rujuk kena biaya, universitas mau melakukan akreditasi, pendidikan harus bayar lagi, uang pangkal harus bayar lagi, uang semester harus bayar lagi, fasilitas kesehatan juga, semua ada pungutannya," kata Rizal beberapa waktu lalu.

Rizal pun bertanya-tanya mengenai kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani, soal ke mana saja uang hasil pajak yang dibayar oleh rakyat. Menurutnya, ini semua akal-akalan belaka untuk menutupi pembayaran utang karena target penerimaan pajak yang gagal.

"Sri Mulyani itu belajar dari mana? Pendidikan di luar negeri bebas pajak. Karena mereka mengerti kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan," ucap Rizal.

Rizal mengatakan bahwa pemerintah telah gagal membangun ekonomi negara di bawah asuhan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, pemerintah telah membohongi publik. Rizal mengatakan bahwa prioritas anggaran ekonomi bangsa ternyata bukan untuk infrastruktur seperti yang dikampanyekan selama ini.

"Prioritas kita nomor satu adalah bayar utang. Yang kedua pendidikan, 20 persen dari anggaran negara, yang ketiga baru infrastruktur," kata Rizal.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyebutkan bahwa jika RUU PNBP lolos, maka elektabilitas Joko Widodo akan merosot. "Jika RUU PNBP yang sangat memberatkan rakyat ini lolos, elektibilitas Pak Jokowi akan merosot. Apa memang ini maunya?," terang dia.

Menurut Rizal, langkah-langkah yang tidak benar adalah upaya sistematis untuk menggerogoti elektabilitas Presiden Jokowi. "Ini untuk mendongkel. Rakyat dibuat semakin terbebani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani," tuturnya.

Belum Maksimal

Adapun ‎kinerja beberapa menteri lainnya kerap dikritisi Pengamat Politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Menurutnya, Jokowi belum memaksimalkan menterinya untuk berpedoman pada Nawa Cita.

"Mulai dari persoalan penegakan hukum, konflik kepentingan yang mempengaruhi ekonomi, serta kerap kecolongan dalam konflik SARA, membuktikan kinerja Menteri terkait dibawah standar dan tidak berpedoman pada Nawa Cita," tuturnya di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Ia menilai, dari 9 poin Nawa Cita, belum ada yang optimal diwujudkan. Bahkan ia menduga, jangan-jangan para pembantu Jokowi tidak paham apa yang tercantum program kebanggaan pemerintah tersebut.
 
Ray mengatakan, para menteri yang kinerjanya merosot pantas diberi nilai merah dan layak pula di reshuffle. "Presiden harus berani me-reshuffle. Saya sarankan reshuffle itu Menteri Rini Soemarno, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian," tandasnya.

Bersikap Tegas

ebelumnya, ‎Presiden Jokowi sempat mengungkapkan akan bersikap tegas terhadap kinerja bawahannya. Ia mengatakan, tak pernah membiarkan menteri-menterinya bekerja tanpa target. Target itu menurutnya, dinilai penting mengukur prestasi can pencapaian pembantu Presiden.

Bahkan, ancamannya tak main-main. Mereka yang berkinerja buruk harus menerima bila dicopot. "Taruhannnya jabatan. Enak saja enggak diberi target. Jadi menteri enggak diberi target terlalu enak buat saya," kata Jokowi beberapa waktu lalu. (Jft/Hanter)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...