20 August 2019

Reshuffle: 14 Kebijakan Strategis Menko Rizal Ramli di Era Presiden Jokowi, kilas balik

KONFRONTASI- Sungguh mengejutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Dr. Rizal Ramli (RR) , yang dikenal sangat eman kepada Presiden Jokowi, sejak Menjabat Agustus 2015 hingga Maret 2016 era Jokowi, telah menorehkan 14 Kebijakan Strategis yang berdampak konstruktif dan produktif.  Akankah reshuffle ini Presiden Jokowi kembali merekrut RR masuk kabinet? Para analis dan akademisi serta relawan Jokowi sangat banyak yang mendukung masuknya RR ke dalam kabinet untuk membantu Presiden mengatasi terpuruknya ekonomi  yang cenderung menuju titik nadir. '' Saya percaya, hanya RR yang bisa membantu Presiden mengatasi buruknya ekonomi Neoliberalisme ala Sri Mulyani dan  mengobati kekecewaan rakyat kita,'' kata Frans Aba PhD, peneliti ekonomi dan aktivis PA-GMNI. Di bawah ini 14 kebijakan RR tersebut.

1. Garuda Indonesia. Pada awal menjabat Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumberdaya, Dr .Rizal Ramli langsung menggebrak rencana PT Garuda Indonesia membeli 30 pesawat Airbus A 350 XWB. Menko Rizal menilai rencana garuda tersebut hanya cocok untuk pengembangan penerbangan internasional jarak jauh (long haul).

Padahal Garuda sudah pernah membeli pesawat Airbus berbadan lebar dibiayai utang dari sindikasi perbankan Eropa dan gagal bayar. Garuda terselematkan berkat upaya restrukturisasi utangnya. Menko Rizal meminta garuda lebih memfokuskan diri dan memperkuat armada penerbangan domestik dan regional.

2. Listrik 35.000 Megawatt. Setelah melakukan pengkajian komprehensif dan matang, ternyata kebutuhan listrik pada saat beban puncak hingga 2019 adalah sebesar 23.864 MW. Pembangunan pembangkit listrik di masa depan harus berbasis energi terbarukan (panas bumi, biodiesel atau tenaga air ) dan bukan hanya dari energi berbasis fosil.

Pemerintah mendorong desentralisasi listrik dengan membangun banyak pembangkit listrik skala kecil di pelosok Nusantara, sehingga dapat meningkatkan efisiensi listrik dari sisi jaringan transmisinya.

3. Dwelling Time. Presiden Joko Widodo pada Agustus 2015 meminta waktu inap (dwelling time) kontainer di Pelabuhan peti kemas Tanjung Priok (JITC) ditekan dari rerata 7 hari menjadi 4,7 hari. Hingga 17 Februari 2016, Menko Rizal menyatakan bahwa Dwelling Time di Tanjung Priok berhasil ditekan menjadi 3,46 hari. Presiden menghendaki agar Dwelling Time kelak bisa ditekan lagi menjadi rerata hanya dua hari.

4. Stabilitas Dwelling Time. Angka harian Dwelling Time rerata 3 hari tercatat dalam dua bulan terakhir. Angka Dwelling time bisa dicek di dashboard online sistem Informasi Dwelling Time Tanjung Priok di kantor Menko Maritim dan Sumberdaya. Ini merupakan prestasi tersendiri. Tanjung Priok ini dapat dikategorikan pelabuhan internasional besar dengan dwelling time yang cukup singkat.

5. Branding Pariwisata DKI Jakarta. Kebijakan Pariwisata DKI dikemas akan diarahkan menjadi pariwisata bisnis, pariwisata bahari, pariwisata kuliner, pariwisata kesehatan serta pariwisata seni dan budaya. Wisata bahari difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.

6. Industri Garam Nasional. Pada rapat koordinasi antara Menko Rizal Ramli dan Menteri Kelautan, Menteri Perindustrian serta Menteri Perdagangan pada September 2015 dibahas mengenai pembenahan tata niaga garam di Indonesia. Impor garam yang sebelumnya menggunakan sistem kuota, yang dikuasai segelintir importir, diubah menjadi sistem tarif (tarrif barrier) yang menguntungkan petani garam dan pemerintah.

7. CPO (Sawit). Pada Desember 2015, Menko Rizal Ramli memprakarsai berdirinya Dewan Negara-negara Penghasil Sawit (CPO PC) yang mirip organisasi negara-negara eksportir minyak (OPEC). CPOPC dimotori Indonesia dan Malaysiasebagai penghasil CPO terbesar di dunia, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani sawit skala kecil. Dalam rencana kerja 2016 CPOPC akan membentuk Zona Ekonomi Hijau yang merupakan wilayah industri hilir sawit yang ramah lingkungan dan berlokasi di Indonesia.

8. Revaluasi Aset.dalam paket kebijakan deregulasi ketujuh, Menko Rizal mengusulkan agar badan usaha milik negara (BUMN) melakukan revaluasi aset sehingga dapat mendongkrak kinerja keuangannya dan memingkatkan nilai perseroan. Perseroan akan lebih mudah menerbitkan surat utang dan bakal diserap oleh investment banker s di dunia.

9. PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Menko Rizal Ramli menghendaki royalti pemerintah dari tambang nikel dan emas yang dikelola PT Freeport Indonesia (FI) di Tembaga pura, Papua, ditingkatkan menjadi 5 hingga 7 persen. Selama ini PT FI hanya membayar royalti 1 persen, padahal cadangan emas di Tembagapura diperkirakan masih signifikan dalam jangka waktu 30 hingga 40 tahun jke depan. PT FI wajib mengurus limbah tambang (tail) dan membangun pusat peleburan bijih nikel dan emas (smelter) dan melakukan kegiatan CSR untuk komunitas sekitarnya.

10. Kilang darat Blok Masela. Sejak awal menjabat Menko Bidang Maritim dan Sumberdaya, Dr. Rizal Ramli bersikukuh agar lapangan gas abadi Blok Masela di maluku diolah pada Kilang LNG darat (Onshore LNG/OLNG) dan bukan kilang LNG terapung di laut (Floating LNG) . OLNG memiliki dampak berganda terhadap pengembangan industri petrokimia, pembangkit listrik, pariwisata dan lain-lain. Intinya, kilang OLNG dapat membangkitkan sebesar-besar kemakmuran pada masyarakat Maluku dan sekitarnya serta Indonesia secara keseluruhan, sesuai jiwa Pasal 33 UUD 1945.

11. Bebas Visa Pelancongan. Pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk wisatawan dari 84 negara di dunia, kecuali wisatawan dari negara-negara pengekspor narkoba dan pendukung gerakan radikal. Tujuannya demi meningkatkan kunjungan wisman dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2020.

12. Badan Otorita Pariwisata. Pembentukan Badan Otorita Pariwisata akan memudahkan koordinasi lintas pemerintah daerah untuk menggenjot pendapatan devisa pariwisata dari USD 10 miliar menjadi USD 20 miliar pada 2019.

13. Otorita Pariwisata Danau Toba. Untuk uji coba, dibentuk Badan Otorita Pariwisata Danau Toba yang meliputi empat kabupaten di Sumatera Utara, untuk pembangunan bandar udara Sibisa berjarak 20 Km dari Danau Toba, 500 hektare untuk pengembangan eco-tourism, serta pembangunan jalan tol Medan-parapat

14. Pembentukan Dewan Air Nasional. Gagasan membentuk Dewan Air adalah karena dari 386 perusahaaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia merugi, tidak layak bank serta tak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas air yang memadai.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Selasa, 20 Aug 2019 - 14:26
Selasa, 20 Aug 2019 - 14:23
Selasa, 20 Aug 2019 - 14:09
Selasa, 20 Aug 2019 - 11:03
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:59
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:55
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:52
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:47
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:41
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:36
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:32
Selasa, 20 Aug 2019 - 10:29