24 May 2019

Relawan dan Pro Jokowi Bagaikan Tikus Ganas, Gerogoti BUMN Sampai Tuntas Blas ?

KONFRONTASI - Jokowi terlalu terkontaminasi dengan konstilasi politik, sehingga rancau dan tidak profesional dalam bekerja. ” Hal ini dapat kita lihat dari komposisi jabatan-jabatan strategis di beberapa BUMN, yang diisi tim sukses Jokowi tanpa memperhatikan azas profesionlisme,” urai para analis dan aktivis di media sosial. Suara kritik dari publik ini perlu dicamkan dan disimak istana bahwa rakyat yang diam itu sudah paham apa yang terjadi.

Berikut beberapa nama tim sukses dan relawan atau orang dekat Jokowi yang kini menjabat komisaris BUMN yang disiarkan media sosial..

Taufan Huneman....

Akrab d sapa Taufan Gerot (geger otak)...
Ini menjabat Komisaris PT JICT mei 2015...

Di perusahaan kerja sama HPH dan Pelindo 2 ini , jabatan TopGer ini sangat gurih, 150 juta/sbln dia kantongi plus Tentiem 750 juta/sbln..
Dngan sallary sebesar itu , apa yg terjadi ..Justru PT Jict d landa kemelut dan mogok massal berkali kali ..Artinya mengganggu roda ekonomi nasional.
.
Jd dimna kontribusi TopGer..???

LBP mesti lapang dada tuk tarik kembali TopGer tuk d ganti dng relawan yg bermutu dan kridible...

M.Yamin...

Pentolan Seknas Jokowi...Yg slalu pengen tempatkan dirinya sbg Godfather Relawan Jokowi ini jabat Komisaris PT RNI ...
Jabatan empuk ini tdk selaras dng kinerja PT RNI yg terus melorot...
Perusahaan yg intinya d kebun tebu/gula serta agro industri ini nasibnya makin merana...

jd dimna kontribusi M.Yamin ini...

Cahaya Dwi Rembulan Sinaga,

 Relawan Jokowi ini ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham, awal pekan lalu. Dwi adalah politisi PDI Perjuangan yang gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2009.

Dwi belum memiliki rekam jejak di dunia perbankan. Sejak 2007 hingga sekarang, Dwi adalah Kepala UPT Multimedia Universitas Trisakti.

Dia juga pendiri dan Direktur Utama PT Radio MS TRI 104,2 FM. Alumni magister hukum Trisakti itu juga pernah menjadi konsultan hukum LSM Internasional Internews Indonesia (2002-2004).

Pataniari Siahaan.

 Dia ditunjuk menjadi komisaris independen BNI dalam rapat umum pemegang saham, pekan lalu. Pataniari adalah politikus PDI Perjuangan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2014.

Pataniari tak memiliki rekam jejak di perbankan. Selama dua periode di DPR, Pataniari tak pernah berada di komisi terkait keuangan dan perbankan.

Alexander Sonny Keraf.

Menteri Negara Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid itu diangkat menjadi komisaris independen BRI dalam rapat umum pemegang saham.

Dia merupakan anggota badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menjadi menteri, Sony adalah dosen filsafat di Universitas Atmajaya.

Jeffry Wurangian.

Politikus Partai NASDEM ini ditunjuk menjadi komisaris BRI. Dia pernah mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif DPR-RI daerah pemilihan Jawa timur V dengan nomor urut 5. Untungnya, Jeffry memiliki rekam jejak tebal di dunia perbankan. Dia adalah mantan Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (Sulut).

Refly Harun.

Pakar hukum tata negara dan Staf khusus Mensesneg bidang hukum itu ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga. Rekam jejak Refly selama ini tidak pernah tercatat di dunia usaha.

Dia lebih banyak berkecimpung di dunia akademisi, aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro).

Diaz Hendropriyono

Anak mantan Kepala BIN AM Hendropriyono itu dikenal sebagai pengusaha dan selama pilpres lalu menjadi ketua umum koalisi anak muda dan relawan (Kawan) Jokowi.

Terkait penunjukkan anak Hendro ini sebagai salah satu komisaris di PT Telkomsel, banyak yang mempertanyakan kapasitas dia yang tidak memiliki rekam jejak di dunia telekomunikasi.

Ada juga pengamat Fadjroel Rachman, Revisond Baswir, Iman Sugema,  dan banyak lagi yang duduk di BUMN karena mereka tim sukses Jokowi-JK.Kementerian BUMN mencatat 24 perusahaan yang mengalami kerugian sebesar Rp 5,852 triliun pada kuartal pertama 2017. Jumlah tersebut dilaporkan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp5,826 triliun.

Karena kerugian tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan BUMN tersebut dari kewajiban menyetor dividen kepada negara pada 2018.

Para analis menilai, dikhawatirkan sungguh terlalu seperti era Orba..BUMN jadi sapi perahan...Kalau dulu reward petinggi birokrasi dan pensiunan..
''Kini jadi bancakan Relawan Jokowi,'' ungkap netizen di medsos. ****dETIKPERISTIWA/Medsos

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 24 May 2019 - 09:03
Jumat, 24 May 2019 - 09:00
Jumat, 24 May 2019 - 08:52
Jumat, 24 May 2019 - 08:47
Jumat, 24 May 2019 - 08:40
Jumat, 24 May 2019 - 08:37
Jumat, 24 May 2019 - 01:15
Jumat, 24 May 2019 - 01:10
Jumat, 24 May 2019 - 01:06
Jumat, 24 May 2019 - 01:03
Jumat, 24 May 2019 - 00:58
Kamis, 23 May 2019 - 22:07