7 April 2020

Refleksi Jelang Indul Fitri: Momentum Reshuffle Kabinet Jangan Dilewatkan

KONFRONTASI- Hampir sembilan bulan berkuasa, Jokowi terbukti lalai, lemah dan tak waspada bahwa rezim neoliberal berambisi kembali menguasai Indonesia, dengan menyusup dalam Kabinet Kerja Jokowi dan merentangkan jaringan kekuasaannya pada tingkat nasional, regional dan global. Padahal, seperti kita tahu, selama rezim neoliberal berkuasa yang 'menumpang' dalam 10 tahun pemerintahan SBY (2004-2010), ketimpangan sosial juga meningkat cukup drastis. 

Faktanya, pada tahun 2004, indeks gini masih berada pada posisi 0,32, kemudian di tahun 2014 melonjak menjadi 0,43. Padahal pertumbuhan ekonomi selama era SBY cukup baik, berada di kisaran 5-6 persen, karena ditopang oleh harga komoditi andalan kita yang juga sedang baik di pasar dunia. Ini berarti sudah jelas bahwa pertumbuhan ekonomi kita sama sekali tidak berkualitas karena tidak mampu memperbaiki ketimpangan sosial di kalangan masyarakat. Lalu, siapakah para teknokrat yang mengendalikan rezim neoliberal ini? Jelas mereka yang selama ini  menjadi  ‘’good guy’’ IMF/World Bank, Washington Consensus  dan lembaga semacamnya.

Agar Jokowi  tidak hanya sekedar ‘’Petruk dadi Ratu’’ yang berperan sebagai Pelayan IMF/World Bank dan kapitalisme global, maka gebrakan perubahan harus dilakukan. Di tengah pelemahan ekonomi yang  berlanjut  dan kian menyeramkan, desakan publik dan media  kepada Presiden Joko Widodo  agar merombak kabinet, makin deras dan meluas. Masalah leadership (kepemimpinan)  di   tim ekuin Kabinet Kerja  menjadi  problem krusial yang harus dipecahkan.

Sekali lagi, kuncinya kepemimpinan,kompetensi, integritas dan soliditas tim ekuin Kabinet Kerja sebagai  conditio sine qua non untuk memulihkan kepercayan publik, dan pasar.

Memang  Jokowi  kurang beruntung. Dalam bulan-bulan ke depan, warisan Presiden SBY berupa "quatro defisit" (defisit perdagangan, neraca berjalan dan pembayaran, serta defisit anggaran) masih akan terus menekan rupiah. Kurs akan tertekan karena dollar AS terus menguat, kewajiban utang kian besar, serta tak ada kebijakan jelas dan agresif  dari para menteri perekonomian saat ini, untuk membuat surplus perdagangan dan neraca berjalan. Akibatnya, para menteri perekonomian saat ini sudah mengalami krisis legitimasi di mata publik dan pasar, serta mengancam posisi Presiden Jokowi ke arah delegitimasi jika reshuffle kabinet tidak dilakukan secara kredibel.

Oleh sebab itu,  maka Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet dengan menempatkan  ‘’the Dream Team’’ yakni para menteri perekonomian yang kredibel dan profesional,  bukan penganjur  pasar  bebas serta  bukan figur  kontroversial. Tim ekuin Kabinet Jokowi  jangan diisi   ‘’sosok kontroversial’’  yang pernah terlibat kasus  KKN seperti Centurygate, TPPI, BLBI, kasus Pajak dan semacamnya sebab akan  memicu kegaduhan politik yang bakal menggerus kepercayaan publik dan pasar. Serta mengancam legitimasi Jokowi sendiri. (Herdi Sahrasad, dosen ilmu sosial Universitas Paramadina, petikan dari makalah dalam diskusi di Founding Fathers House, Jakarta pekan lalu)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...