21 August 2019

Rakyat Terharu dan Tersentak ketika Rizal Ramli Dicopot Jokowi: Kilas Balik

KONFRONTASI- Suasana hati dan batin sebagian besar rakyat Indonesia sampai saat ini masih terkoyak sejak mengetahui Rizal Ramli yang selama ini menjadi “mata, telinga dan mulut” rakyat di dalam pemerintahan, tiba-tiba dicopot dari kabinet oleh Jokowi selaku presiden melalui reshuffle Kabinet Jilid 2, Rabu (27/7/2016).
 
Sebelumnya, isu reshuffle jilid 2 ini memang sudah menggelinding awal tahun 2016 lalu, namun rakyat kalangan bawah percaya bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin mencopot menteri yang punya integritas tinggi dan daya keberpihakan rakyat yang sangat besar seperti Rizal Ramli.
 
Namun sayang sejuta sayang, Rizal Ramli yang dikenal sejak dulu sebagai pejuang pembela hak-hak rakyat kalangan bawah, dan sosok anti-korupsi yang sangat tegas melawan siapa saja yang diniliainya bisa merugikan keuangan negara, juga dikenal sebagai sosok yang senantiasa mengangkat kemulian dan derajat bangsa Indonesia (melawan kesewenang-wenangan asing dan aseng), malah dicopot oleh Jokowi --yang katanya—presiden wong cilik itu.
 
Alasan Jokowi yang beredar, bahwa Rizal Ramli kerap membuat gaduh atau keributan di dalam kabinet.
 
Lalu kegaduhan dan keributan macam apa yang dimaksud oleh Jokowi selaku presiden yang mengaku mengusung cita-cita Trisakti bung Karno itu?
 
Mari kita tengok hubungan antara kegaduhan yang dimaksud oleh Jokowi itu dengan jiwa (cita-cita) yang dikehendaki oleh Trisakti. Apakah memang kegaduhan itu bertentangan dengan Trisakti, atau Jokowi yang malah bertentangan dengan Trisakti (BERDAULAT dalam bidang politik; BERDIKARI dalam bidang ekonomi; dan BERKEPRIBADIAN dalam kebudayaan)?

Dan inilah kegaduhan yang telah dilakukan oleh Rizal Ramli yang menjadi alasan Jokowi menggunakan hak prerogatifnya.
 
pertama, Rizal Ramli bersuara lantang menolak rencana pembelian pesawat Airbus A350 yang harganya mencapai Rp. 3,3 Triliun hingga Rp. 4,4 Triliun per-unit.
 
Kedua, Rizal Ramli bersuara meminta proyek listrik 35 ribu megawatt agar hendaknya dikoreksi karena tidak realistis dan dinilai justru kelak hanya bisa membebani anggaran negara.
 
Ketiga, “mengobrak-abrik” dugaan kasus korupsi di Pelindo II. Keempat, menolak dan melawan “keserakahan” PT. Freeport, serta mengungkap adanya “perang antar-geng” dalam perseteruan antar-mafia minyak dan gas.
 
Kelima, memperjuangkan kehendak rakyat (khususnya rakyat Maluku) dengan sangat tegas dalam penentuan lokasi pembangunan Kilang Gas Blok Masela secara onshore.
 
Dan yang keenam, Rizal Ramli dengan sangat tegas pula selaku Ketua Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta mengeluarkan rekomendasi penghentian secara permanen reklamasi Pulau G, dan rekomendasi tersebut disambut amat gembira oleh warga Jakarta (khususnya para nelayan di Jakarta Utara).
 
Rekomendasi yang menjadi kesepakatan bulat dari 3 kementerian itu membuat Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta nampak “cacingan”. Boleh jadi, Ahok telah membayangkan kondisi yang sangat mengerikan akan menimpa dirinya jika tidak melakukan langkah-langkah pembelaan terhadap pengembang.
 
Ahok pun kemudian tergopoh-gopoh ke Istana Negara menghadap Jokowi untuk melaporkan Rizal Ramli yang telah menghentikan reklamasi Pulau G. Boleh jadi, laporan dan pengaduan Ahok ini ikut membuat Jokowi jadi tidak tenang (ikut terusik) bagai “cacing kepanasan”. Belakangan memang dikabarkan Ahok pernah membeberkan bahwa Jokowi tidak akan pernah bisa jadi presiden tanpa sokongan dari pengembang.
 
Alhasil, Rizal Ramli pun dicopot di saat sedang sangat sengitnya melakukan pembelaan untuk kepentingan bangsa dan negara ini melalui reklamasi teluk Jakarta tersebut, seperti sengitnya ketika melawan “kehendak” mafia migas tentang Freeport dan Blok Masela.
 
Olehnya itu, alasan Jokowi sebagai presiden mencopot Rizal Ramli dapat dipandang sangatlah MENGADA-NGADA, yakni karena Rizal Ramli dinilai kerap melakukan kegaduhan.
 
Pertanyaannya, apakah memang Jokowi sebelumnya tidak mengenal karakter “bawaan” Rizal Ramli yang memang sejak dulu tak ingin “MEMBISU” (tak ingin diajak kompromi) ketika melihat gejala penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan?
 
Jadi, sangat tidak masuk akal jika Jokowi mengemukakan kegaduhan sebagai alasan utama pencopotan Rizal Ramli. Sebab, kegaduhan yang diperlihatkan Rizal Ramli adalah memang sebuah karakter “kerakyatan” (senasib sepenanggungan dengan rakyat kalangan bawah) yang telah melekat pada dirinya sejak dulu, baik di luar maupun di dalam pemerintahan.
 
Olehnya itu, Jokowi sebagai presiden sebaiknya tidak perlu mengemukakan alasan kegaduhan yang sangat mengada-ngada itu, sebab hanya akan menyakiti hati rakyat Indonesia kalangan bawah. Terlebih memang, di era teknologi yang sangat canggih seperti ini rakyat tidak lagi sulit untuk dapat mencari sebuah kebenaran, dan sangat mudah mendeteksi sebuah pembenaran.
 

Jadi berhentilah melakukan pembohongan dan pembodohan di hadapan publik. Sebab, Rakyat Indonesia saat ini sudah bukan lagi anak TK/PAUD seperti yang hidup di era Orde Baru, di mana seluruh informasi yang akan disuguhkan dapat dikendalikan oleh sang penguasa.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...