14 October 2019

Rakyat Jawa Bergerak di Surabaya: Pilpres 2019 Harus Jadi Pintu Perubahan yang Lebih Baik

KONFRONTASI- Pilpres 2019 harus menjadi pintu perubahan ke arah yang lebih baik. Ini lantaran pasca reformasi, nasib bangsa Indonesia tidak lebih baik, justru semakin amburadul. Amandemen UUD 1945 ditambah ‘gagal pahamnya’ para pemimpin nasional, membuat Indonesia semakin terpuruk.

“Tidak sekedar ganti orang, tetapi juga harus paham bagaimana menata bangsa ini. Kita yakin Prabowo Subianto  lebih paham dan lebih baik dalam menata bagaimana mengembalikan jati diri bangsa ini,” demikian disampaikan Suko Sudarso (Soekarnois, aktivis GMNI 1966) dalam diskusi publik bertajuk ‘Perubahan 2019 untuk Pemulihan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI’ yang digelar HU Duta Masyarakat dan Pengurus Besar Pergerakan Penganut  Khitthah Nahdliyah (PB PPKN), Sabtu (16/3/2019) di Graha Astranawa, Surabaya.

Puluhan elemen masyarakat Jawa Timur dan sejumlah tokoh nasional serta jenderal senior hadir dalam diskusi publik menyambut Harlah ke-18 Koran Duta Masyarakat bertajuk ‘Perubahan 2019'' ini,  untuk Pemulihan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI’, Sabtu (16/3/2019) di Lt III Graha Astrawana, Surabaya.

Menurut Suko Sudarso, ada tiga hal penting untuk mengawal perubahan tersebut. Pertama adalah kembali ke UUD 1945 (yang asli), di mana saat ini UUD 945 yang asli sudah diobrak-obrik (amandemen) oleh para politisi.Bak gayung bersambut, Pertemuan Rakyat Surabaya ini meneruskan resonansi dan dorongan moral dan spirit dari  ''Rakyat Jawa Bergerak yang Dicetuskan  tokoh nasional Rizal Ramli (RR) di Semarang, Jumat kemarin untuk menggetarkan masyarakat seluruh lapisan dan golongan menuju perubahan, mengakhiri kegagalan Joko WIdodo. ''Deklarasi dan Maklumat Surabaya ditunggu rakyat Indonesia yang sudah bergerak menuju perubahan. Api pembaruan berkobar  dari Semarang dan Solo serta Yogyakarta, Serang, Bandung, Malang  dan Surabaya, seluruh Jawa maupun Indonesia,'' kata RR, Mantan Menko Kemaritiman dari Semarang setelah sebelumnya keliling Jogja dan Jawa Timur. serta luar Jawa

 

“Dan tidak cukup itu. Kedua, harus ada Reformasi Agraria, di sini kita butuh pemimpin yang paham, karena ini bukan sekedar bagi-bagi sertifikat. Ketiga, menerapkan TRISAKTI yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam sosial budaya,” tegasnya.Masih menurut Suko Sudarso, tahun 1948 Bung Hatta sudah berbicara soal reformasi agraria, di mana saat itu dikenal istilah landreform. Begitu juga soal TRISAKTI. Ini semua menjadi landasan bangsa Indonesia untuk bangkit secara ekonomi.

“Kalau negara kaya, baru bisa berdaulat di bidang politik. Kalau tidak, seperti sekarang ini, bisanya cuma menumpuk utang. Karena itu April 2019 ini harus menjadi pintu masuk perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Suko Sudarso berbicara di forum Surabaya ini. Diskusi Publik yang dimulai pukul 10.00 Wib, ini digelar bekerjasama dengan Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyin (PB PPKN). Sekjend PPKN Hartono SKom, menengaskan, bahwa, diskusi ini harus menghasilkan usulan, maklumat bersama, bagaimana caranya bangsa ini keluar dari karut marut. Diskusi ini diawali dengan pembacaan draft maklumat yang disampaikan Drs Choirul Anam (Cak Anam), dihadiri pada kiai dan sejumlah elemen masyarakat. Tampak Letjend Marinir (Purn) Suharto, H A  Mustahid Astari, KH Suyuthi Thoba Banyuwangi, KH Nur Maemon Sumenep, H Nurhadi ST Ketua Umum PB PPKN,  serta perwakilan dari Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh nasionalis dari GMNI, dl

“Kita saksikan sekarang kehidupan bangsa ini semakin amburadul. Politik isinya cuma saling caci maki. Saling adu domba. Pilpres yang mestinya menjadi ajang adu gagasan, faktanya hanya saling menjelekkan, saling serang. Hukum juga demikian, tumpul ke atas. Korupsi apalagi, semakin merajalela, sementara kita saksikan anak muda dihajar dengan narkoba,” jelas Hartono, alumni ITS Surabaya kepada duta.co

Masih menurut Hartono, selain itu, tata (kelola) negara ini sudah keluar dari keinginan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan, bukan menjadi berkah malah menjadi petaka. Karena semakin jauh dari dasar negara yang dibuat para Founding Father, yakni UUD 1945.

“Saya baca Pak Taufiequrachman Ruki juga sudah membedah bukunya berjudul: Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 45 (Asli red.)? Kalau beliau nanti hadir, kita bisa menyerap banyak masukan untuk masa depan NKRI,” tegasnya.

Selain itu, tegasnya, diperlukan reformasi agraria, mengembalikan fungsi tanah pada esensinya, yakni sebagai alat produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta menaikkan taraf hidup petani. Ini bisa melibatkan BUMN, BUMD dan Koperasi.

“Sekarang sebaliknya. Sudah begitu tidak sedikit lahan yang justru jatuh ke tangan (investor) asing,” tambahnya.

Yang lebih ngeri, semua serba impor. Utang luar negeri terus digenjot, padahal bunganya amit-amit. Karenanya, diperlukan penerapan konsep Trisakti yang pernah dipidatokan Bung Karno pada tahun 1963.

“intinya berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya. Tiga-tiga sekarang tidak ada,” tutupnya. (mky)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...