23 October 2019

Perusahaan yang Diduga Penyumbang Dana Kampanye Jokowi Terjerat Korupsi di KPK

KONFRONTASI -  Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPDSK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari laporan itu diketahui total dana kampanye Jokowi-Ma’ruf sebesar Rp55,98 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh Indonesia Corruption Watch (ICW), dua kelompok pecinta olahraga golf yaitu Perkumpulan Golfer TRG dan Perkumpulan Golfer TBIG telah menggelontorkan sumbangan sebesar 37,9 miliar dari jumlah total LPSDK atau 86 persen jumlah penerimaan. Masing-masing menyumbang senilai Rp19,7 miliar dan Rp18,2 miliar.

"Dana kampanye Jokowi-Ma'ruf mayoritas berasal dari dua kelompok, yaitu Perkumpulan Golfer TBIG dan perkumpulan Golfer TRG," ujar Peneliti ICW Almas Sjafrina saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Petinggi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Terjerat Kasus Korupsi di KPK
Diduga TBIG merupakan nama dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, sementara TRG adalah nama dari PT Teknologi Riset Global Investama. PT Tower Bersama Infrastructure diketahui tengah berurusan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permit and Regulatory Division Head perusahaan itu, Ockyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menyuap Bupati Mojokerto Mustofa Kemal. Pemberian suap itu terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

"Dan tentu kalau memang kemudian ada indikasi terkait kasus yang lain, nah ini mestinya penegak hukum merespon lebih dalam ke wilayah itu," kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi kepada MerahPutih.com, Jumat (18/1).


Konferensi pers ICW terkait dana kampanye Capres-Cawapres di Jakarta (MP/Fadhli)

Berangkat dari fakta itu, Veri menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Hal itu bertujuan agar dana kampanye yang masuk sumbernya menjadi jelas sehingga nanti tidak mempengaruhi secara negatif kebijakan yang diambil oleh presiden.

"Kan kasihan juga kalau presiden (Jokowi) ternyata dia mendapatkan sumber dana yang tidak benar, istilahnya akan tersandra kebijakannya," ungkapnya.

Dalam kasus ini, selain Ockyanto, lembaga antirasuah juga menetapkan Mustofa Kamal Pasa, dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya sebagai tersangka.

Mustofa diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin IPPR dan IMB atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa sekitar Rp 2,7 miliar.

Sejumlah petinggi PT TBIG juga sudah beberapa kali dipanggil KPK. Di antaranya Presiden Direktur, Herman Setya Budi; Direktur, Budianto Purwahjo; Division Head Finance and Treasury, Alexandra Yota Dinarwanti serta Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo.


Bendahara TKN Jokowi-Maruf Diduga Memiliki Saham di PT TBIG dan PT TRG
Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono pun diduga memiliki saham di PT TBIG dan PT TRG. Mulanya pada tahun 1999, Wahyu kembali bergelut di keahlian utamanya, yakni bidang teknologi informasi.

Bersama Abdul Satar dan Abdul Erwin Wahyu membangun PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP). Sebagai pemegang saham mayoritas 80 persen, Sakti memegang sendiri jabatan Presiden Direktur.

Pada 5 April 2010, SKP diakuisisi oleh PT Tower Bersama Infrastruktur. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan kepemilikan lebih dari 14 ribu menara.


Caption

Tiga tahun berikutnya, tepatnya pada 2007, Sakti mengembangkan bisnis dengan mendirikan dan mengepalai TRG Investama, sebuah perusahaan penanaman investasi. Saat ini, perusahaan ini memiliki gurita bisnis dalam bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce.

Menurut Veri, tidak jadi persoalan siapa yang menyumbang, misalnya tim sukses atau tim kampanye. Bahkan ketua tim kampanye jika mau menyumbang pun dimungkinkan. Namun, harus dijelaskan menyumbang atas nama pribadi atau perusahaan.

"Cuma pertanyaannya apakah dia menyumbang atas nama pribadinya atau dia menyumbang atas nama badan hukumnya.Itu yang harus di clearkan sebenernya. Supaya fair sumbangannya tidak melebihi batas maksimal," jelas Veri.

"Yang penting juga ada batas maksimal, kalau dia bentuknya badan hukum tidak boleh dia melampaui Rp25 miliar," kata Veri menambahkan.

Berdasarkan peraturan KPU batasan nilai sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga yakni, perseorangan maksimal Rp2,5 miliar dan dari kelompok paling banyak Rp25 miliar.

"Yang muncul hari ini harus jadi temuan nanti, harus jadi catatan betul bahwa ini harus dirubah identitasnya, tetapi dia perusahaan tertentu," tandasnya.

Golfer TBIG dan TRG Diduga Untuk Samarkan Identitas Perseorangan Penyumbang Dana Kampanye Jokowi
Veri Junaidi menegaskan bahwa sumbangan dana kampanye harus jelas identitasnya. Pasalnya, perkumpulan Golfer TBIG dan Golfer TRG diduga untuk menyamarkan identitas perseorangan penyumbang dana kampanye untuk Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau ada model-model sumbangan yang kemudian di full dalam satu kelompok tertentu itu harus di declair juga. Misalnya dia dapatnya dari mana saja, sumbangannya badan hukum atau perseorangan itu harus di declair juga," ungkap Veri.

Menurut Veri, satu orang tidak boleh menampung banyak sumbangan dengan mengatasnamakan perkumpulan atau kelompok yang menyumbang.

"Padahal kan disitu sudah jelas, dari mana sumbangan itu berasal, apakah perkumpulan itu punya anggota, anggotanya siapa aja, yang menyumbang berapa besarannya. Kalau misalnya saya pemain golf nyumbang disitu Rp5 miliar ya harus ditulis Veri Junaidi Rp5 miliar," bebernya.

Oleh sebab itu, kata Veri, KoDe Inisiatif meminta Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 01 terkait sumbangan dana kampanye ini.

"Menurut saya pengawasan memang harus diketatkan lagi oleh Bawaslu, tentunya nanti dewan audit harus di clear kan betul apa memang sumbangan ini dari identitas yang jelas atau tidak," pungkasnya. (Jft/UC-Use) 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...