14 December 2019

Perlawanan Terakhir Prabowo-Sandi, BW: Mudah-mudahan MK Bukan Sekadar Mahkamah Kalkulator!

KONFRONTASI -  Capres dan Cawapres nomo 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan upaya terakhir dalam kontestasi Pilpres 2019.

Dipimpin Bambang Widjojanto (BW), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo menempuh jalur konstitusional dengan melayangkan gugatan dugaan kecurangan atas hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) berharap gugatan pihaknya ke MK diproses dengan jujur dan adil. Dia juga berharap MK tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator.

"MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik," kata BW setelah mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

MK, kata BW, harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Dengan adanya kecurangan-kecurangan itu, lanjutnya, maka muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah.

"Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," ujarnya.

Jika menggunakan standar Pemilu 1955, menurut BW, diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis terjadi ketika awal kemerdekaan. Sehingga, permohonan pihaknya ini disebut menjadi penting untuk masa depan demokrasi Indonesia.

"Sehingga permohonan ini jadi penting, bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk jadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan akan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini jadi penting untuk disimak," tuturnya.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan (hakim), dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," tegas BW.

BW mengaku memiliki bukti akurat terkait sengketa Pilpres 2019 karena ada kecurangan yang dilakukan petahana Jokowi-Ma"ruf Amin dengan begitu terstruktur, sistematis, dan masif.

"Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang," kata BW.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat mencermati proses gugatan di MK nanti. Tim Hukum Prabowo-Sandi juga mendorong MK untuk memeriksa dengan cermat, bertindak melampaui hukum (beyond the law), dan memperhatikan asas kedaulatan rakyat.

"Jadi, kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat," kata BW. (jft/Teropong)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...