27 May 2017

Peran Jusuf Kalla sebagai Cawapres Jokowi Harus Dibatasi agar Tidak Melampaui Kewenangan Jokowi

KONFRONTASI-Sebagai cawapres Jokowi, maka Jusuf Kalla berpotensi mendominasi dan melampaui kewenangan Jokowi yang lugas dan tak berpengalaman. Oleh sebab itu, JK harus dibatasi pada peran menyelesaikan konflik regional di Papua, masalah bencana alam dan masalah perdamaian dunia. Jangan sampai JK mengatur  struktur kabinet, membangun kekuatan sendiri dikubu PDIP sebab JK pasti ambil alih Golkar kalau Jokowi-JK terpilih jadi presiden/wapres.

''Jusuf Kalla akan ambil alih Golkar kalau Jokowi jadi presiden, dan JK juga akan usulkan susunan kabinet menurut seleranya, membujuk Jokowi menerimanya dan berperan besar dalam bidang perekonomian karena kemampuannya,'' kata pengamat ekonomi-politik Andar Nubowo MA dari IndoStrategi. Akibatnya, terjadi matahari kembar dimana Jokowi/PDIP akan mengecil dan marginal. Apalagi Jika JK ambil alih Golkar, maka bargainingnya sangat kuat, dan dia juga akan tarik PPP dan PKS gabung ke kubu Jokowi-JK, sehingga kelompok JK makin kuat dan Jokowi/PDIP kian sendirian dan marginal di lingkaran istana. ''JK sangat baik relasinya dengan parpol-parpol Islam seperti PKS dan PPP dan mudah menariknya ke  gerbong Jokowi-JK, dan di situ peran JK menguat sekali, mengalahkan Jokowi-PDIP. Akibatnya bagi PDIP, everything to loose dan bagi JK, nothing to loose. Ingat bahwa JK bisa membangun faksi sendiri dikubu Jokowi/PDIP dan menyingkirkan PDIP.Jokowi sendirian di istana, JK sangat lihai,'' ungkap  Frans Aba MA, pengamat politik alumnus GMNI yang juga loyalis Megawati dan Jokowi PDIP.

Menjelang pemilu pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 mendatang, PDI Perjuangan (PDIP) memang sedang dilirik banyak partai politik untuk berkoalisi. Partai yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri itu pun diberi nasihat oleh salah satu pendiri Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Nehemia Lawalata. Ditemui dalam diskusi bertema 'Mantenan Politik 2014-2019: Versi Rakyat Vs Versi Elit?' di Kantor Founding Father House (FFH) di Jakarta pada Kamis (15/5/2014). Nehemia mengatakan bahwa dirinya sebagai pendiri dan salah satu Ketua PKP Indonesia, merasa memang tidak layak bersama PDIP dalam artian layak diterima kalau dilihat dari kepntingan pemerintahan terbentuk nanti dengan parlemen. Ia pun mengaku sudah menemui politis senior PDIP sekaligus Ketua MPR Sidarto dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo untuk memberikan saran terbaik kepada Jokowi dalam memilih wakilnya.

"PKP Indonesia tulus memberikan dukungan. Apa itu dukungan kerja sama atau dukungan lainnya, terserah PDIP menanggapi itu. Itu pun tidak jadi masalah bagi PKP Indonesia, karena bagi kami Trisakti ajaran Bung Karno dilaksanakan. Kalau Jokowi komit dengan Trisakti ajaran Bung Karno sudah bersyukur," ungkapnya. 

 

"Tapi, hati-hati jangan sampai di kandang banteng dilahirkan seekor macan tutul yang bisa menerkam banteng itu. Jangan sampai pengalaman SBY periode 2004-2009 itu terjadi" Jelas Nehemia. 

 

"Jangan sampai ini terjadi. Di kandang Banteng lagi tidur kemudian diterkam Macan Tutul," ujarnya.

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata istilah macan tutul itu ditujukan pada mantan wakil Presiden Jusuf kalla (JK). JK dianggap sebagai macan tutul lantaran manuver-manuver politiknya yang lincah dan cekatan, namun juga dianggap membahayakan bagi PDIP. (rim)

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...

Baja juga