26 August 2019

Penyelenggara Negara Abaikan Ekonomi Konstitusi (Ekonomi Pancasila), lebih pilih Neoliberalisme

KONFRONTASI-  Mantan Menkeu Dr Fuad Bawazier menyatakan, MPR harus berjuang mewujudkan GBHN dan ekonomi Pancasila yang intinya keadilan sosial, kesetaraan dan  pemerataan serta pengembangan kualitas SDM dan lingkungan hidup.  Tidak adanya semangat penyelenggara negara untuk memegang prinsip yang telah dicetuskan para pendahulu bangsa, dinilai menjadi penyebab persoalan ekonomi Indonesia, seperti kemiskinan dan ketimpangan yang belum terselesaikan hingga kini. Ekonomi dewasa ini Nepliberal dan bertentangan diametral dengan konstitusi kita.

Padahal, kata ekonom alumni UGM itu,  Pasal 33 UUD 1945 secara jelas dan tegas telah menetapkan arah kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan sistem Ekonomi Pancasila.

“Secara tegas dan jelas disebutkan, negara harus hadir dan berperan. Namun, masalahnya adalah semangat penyelenggara untuk konsisten memegang prinsip itu tidak ada. Penyelenggara negara kita gampang disogok. Sehingga kita tidak pernah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Padahal, sejak awal pendiri bangsa sudah berpesan menjaga semangat itu sangat penting,” ujar pakar ekonomi, DR. Fuad Bawazier, MA.

Hal demikian diungkapkannya dalam  Diskusi Panel Ahli, Pokja Sistem Ekonomi Pancasila ‘Memperkuat Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Affirmative Action Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Sosial’ di Kampus UAD Yogyakarta, Jumat (25/8/2017).

Dihadiri sejumlah ahli lainnya seperti ekonom DR. Aviliani SE., M.Si., serta anggota pokja sekaligus pakar ekonomi Pancasila dan koperasi, DR. Subiyakto Tjakrawerdaya, diskusi panel tersebut membahas sejauh mana kebijakan yang diambil pemerintah saat ini berhasil mengentaskan kemiskinan serta menghilangkan ketimpangan di Indonesia, berdasarkan sistem Ekonomi Pancasila.

Fuad menyebut, sebagai sebuah negara, Indonesia saat ini telah jauh melenceng dari prinsip ekonomi Pancasila yang salah satunya mengatur prinsip keberpihakan. Di mana banyak potensi ekonomi di Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing raksasa, yang hampir sama sekali tidak memihak pada kepentingan bangsa dan negara.

“Inggris dan Amerika yang merupakan pelopor globalisasi saja sekarang telah melakukan apa yang disebut deglobalisasi. Inggris keluar dari Brexit. Amerika melalui Presiden Thrump juga telah menghentikan semua perjanjian internasionalnya dan membuat kebijakan American First yang mendahulukan keberpihakan kepada Amerika. Namun, kita malah justru meninggalkan keberpihakan yang jelas telah ditetapkan dalam UUD 1945,” katanya.

Ekonom sekaligus panel ahli lainnya, DR. Aviliani, SE, M.Si., juga menyatakan hal senada. Ia menyebut, meski menganut sistem ekonomi Pancasila, namun regulasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini dikatakan sangat terbuka terhadap asing. Bahkan sekarang menjadi yang nomor satu di dunia.

“Ekonomi kita sangat terbuka. Menduduki nomor dua setelah Amerika yang merupakan pelopor sistem ekonomi kapitalis. Namun, sekarang Amerika saja terproteksi, sehingga kita jadi nomor satu di dunia. Perusahaan asing dengan bebas masuk. Sementara, China yang menganut sistem ekonomi sosialis saja menerapkan syarat investasi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pokja Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila, DR. Subiyakto Tjakrawerdaya, yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi digelarnya diskusi semacam ini. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki persoalan mendasar, yakni ketimpangan dan kemiskinan. Melalui diskusi inilah dibahas sejauh mana kebijakan yang diambil pemerintah telah berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Juga apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan sistem Ekonomi Pancasila yang dianut negara.

“Dari para ahli tadi kita tahu, penyebabnya adalah belum adanya keberpihakan dari pemerintah”, kata Subiyakto.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...