18 November 2018

Pemerintahan Jokowi-JK masih Kental Neoliberal

KONFRONTASI- Memasuki bulan kedua pemerintahan Kabinet Kerja, sejumlah kritik mulai diarahkan kepada duet kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Terlebih, ketika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengumumkan kebijakan pengurangan subsidi BBM jenis premium yang berdampak pada naiknya harga BBM premium sebesar Rp2000, dari Rp6500 menjadi Rp8500.

Berbagai kalangan kini mulai mengamati berbagai langkah yang akan dimainkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam menakhodai Indonesia untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, penilaian yang disampaikan mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli saat berbincang santai dengan redaksi zonalima.com di rumahnya, di Jl Bangka IX, Jakarta Selatan. Berikut petikan wawancaranya:   

Bagaimana Bapak melihat visi, misi dari Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini?

Semula sih saya sangat optimis dengan Jokowi, tagline-nya, jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dan, tema itu penting sekali karena ekonomi kita sudah terlalu kanan. Kanan itu artinya siapa yang punya duit punya kuasa. Kanan itu artinya yang kaya makin kaya, yang menengah ke bawah itu ya nggak dapat apa-apalah. Kalau saya sih dari dulu inginnya ke tengah, ke ekonomi konstitusi. Begitu Jokowi pidato, bicara macam-macam soal Tri Sakti, oh saya lihat ada harapan, ini arah akan bergeser. Tapi, menit-menit terakhir dibelokkan, berubah menjadi Kabinet Kerja. Nah, kerja itu kan, kerja buat siapa? Dulu zaman Belanda, waktu tanam paksa, Belanda juga mendidik kita kerja, kerja, dan kerja. Tapi, yang dapat surplusnya, yang dapat untungnya, ya Daendels, ya pengusaha Belanda. Jepang dulu juga begitu, kerja, kerja, kerja, bangun ini, bangun itu, yang dapat manfaatnya kan hegemoni kekuasaan Jepang. Jadi, kerja itu nggak ada nilainya. Nggak ada orientasinya, buat apa, buat asing?

Kok bisa menilai seperti itu?

Menteri ESDM-nya kemarin, juga pernah pidato bahwa rakyat Indonesia itu malas karena harga BBM murah. Itu pendapat sangat kanan sekali, nyaris fasis. Karena nggak ada hubungannya rakyat malas dengan harga BBM. Kemudian, beberapa waktu lalu ngomong lagi, kita naikin BBM itu buat ngurangin kemiskinan. Kenapa dinaikin Rp2000? Naikin aja sekalian Rp1 juta biar berkurang sekalian orang miskin. Bukan hanya soal logikanya, tapi yang lebih penting bagi saya adalah keberpihakannya. Ini keberpihakan yang fasis gitu lho. Selalu nyalahin rakyat, nyalahin rakyat nggak bisa apa-apa. Rakyat kita nggak malas.

Lantas, bagaimana Jokowi dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan?

Kalau dari isi pidato, kampanye, itu bagus sekali. Tapi begitu tindakan, tindakannya itu sering nggak ada keberpihakan. Padahal, pemimpin itu kan diukur dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Misalnya, Pak Jusuf Kalla, ngumumin minggu lalu bahwa elpiji di bawah 3 kilogram dinaikin harganya. Itu nggak ada hati bangat. Siapa sih yang pakai elpiji 3 kilogram itu? Kayak nggak ada cara lain buat nyari uang saja. Ada banyak cara cari uang dan tidak selalu harus pakai uang. Tapi, kalau pemimpin bisanya cuma naikin harga, ngutang, nggak usah jadi pemimpinlah. Tukang Becak juga bisa gitu lho.

Cara yang seperti apa Pak?

Saya misalnya, waktu jadi Menko, perusahaan penerbangan penumpangnya drop 60 persen. Saya minta Garuda, Merpati turunin harga, dia nggak mau. Kemudian, saya kasih ijin buat perusahaan penerbangan swasta nasional, seperti Lion Air, Sriwijaya, dan lainnya. Kemudian, terjadilah kompetisi. Akibatnya, ongkos penumpang per kilometer drop 60 persen. Rakyat yang nggak pernah naik pesawat, bisa naik pesawat. Total penumpang naik lima kalilipat dibandingkan sebelumnya. Nah, ubah negara itu bisa hanya dengan mengubah kebijakan, policy, nggak perlu uang.

Jepang itu sampai tahun 1980 nggak pernah minjam (utang luar negeri), kecuali dari pasar uang domestik, minjam dari luar negeri nyaris nggak ada. Nggak pernah ada modal asing masuk ke Jepang sampai tahun 80-an. Tapi, dia bisa ngejar Amerika, ngejar Barat. Kenapa? Strategic Policy. China, nggak pernah minjam, modal asing ya ada.

Sementara, kita dicekokin di dalam akademik, dalam elektronik, media, bahwa Indonesia nggak bakal maju kalau nggak utang, nggak ada modal asing. Salah besar. Jadi, yang utama itu visi strategic policy.

Kabarnya, Bapak juga pernah membenahi PLN yang hampir bangkrut juga?

Ya, waktu saya di PLN. Direksi PLN datang, bilang PLN mau bangkrut, modal sudah negatif Rp9 triliun, aset tinggal Rp50 triliun. Saya tanya, lalu bagaimana caranya? Dijawab, ya pemerintah suntikin modal baru lagi. Saya nggak mau. Enak banget jadi direksi, bikin hutang gede, setelah itu ngemis minta pada pemerintah. Saya nggak mau, saya bilang lakukan revaluasi aset karena banyak bangunan, tanah yang dibeli 20 tahun yang lalu, nggak pernah dilakukan revaluasi. Begitu dilakukan revaluasi, asetnya naik dari Rp50 triliun menjadi Rp200 lebih triliun. Selisih revaluasi akhirnya saya masukin ke tambahan modal. Jadi, dari minus Rp9 triliun menjadi Rp100 lebih triliun. Nah, belum ada sejarah Indonesia nyelamatin BUMN tanpa uang. Sehat jadinya PLN. Jadi ada cara-cara, tapi harus berani berpikir out of the box. Jadi, harus berani buat terobosan-terobosan, baru Indonesia bisa maju. Ya, pada kebijakannya.

Apakah Bapak belum melihat gebrakan fundamental dari Jokowi ini?

Ya, saya sih melihatnya apa yang sudah dilakukan, kerja, kerja dan kerja…. Tapi ujungnya naikin harga.

Tapi kan, pemerintah Indonesia sekarang banyak mendapatkan pujian dari negara luar. Misalnya, saat kunjungan perdana Presiden Jokowi ke luar negeri kemarin, di Forum APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20?

Itu sudah pasti. Setiap pejabat Indonesia ke luar negeri, pasti mendapat pujian. Saya sendiri saat ke luar negeri, masak kita mengkritik pemerintah yang kita datangi. Nah, ketika mendapat pujian, terus itu dipercaya sebagai pujian yang tulus? Mereka sudah bisa pikir, ini gampang dipuji, gampang diangkat, gua bisa dapat lebih banyak nih.

Lantas, baiknya seperti apa Pak?....

Lihatlah Rafless. Dia hanya beberapa tahun di Indonesia. Dia bikin buku tentang The History of Java, tentang sejarah Jawa. Pengetahuannya luas sekali tentang Hindia Belanda. Nah, satu kesimpulan menarik yang dia ungkapkan, untuk mengalahkan Hindia Belanda tidak diperlukan pasukan yang hebat, angkatan laut yang dahsyat. Yang diperlukan hanya memuji raja-rajanya. Dia tahu teknik begitu. Jadi, misalnya kalau dia ke Yogyakarta, Solo, atau ke mana saja, dia selalu bawa hadiah yang bagus, nah itu senang banget rajanya. Dipuji-puji oleh wakil dari Ratu Elizabeth. Ratu Inggris ngirim wakilnya melalui Rafless, Rafless ngasih hadiah, memuji-muji Raja Jawa, disanjung-sanjung, habis itu dia bilang, apa pun mereka tanda tangan. Jadi, modalnya Rafless ya itu-itu, dia tahu betul kultur ini. Kultur yang gampang dipuji, gampang dielu-elukan, merasa hebat, kemudian dia tanda tangan apa aja. Apapun dia kasih. Jadi, kalau ada mental kayak begitu saya sedih. Rasanya sudah puluhan tahun kita merdeka, kok masih ada budaya yang seperti itu. Harusnya senang dipuji oleh rakyatnya, merasa nikmat dengan kepemimpinannya, tulus. Itu nilainya bagi saya jauh lebih besar daripada dipuji-puji orang asing.

Mungkin, Jokowi belum punya tim ekonomi yang bagus?

Masalahnya, satu, kebanyakan menteri itu masuk ke dalam pemikiran neoliberal. Apa sih neoliberal itu? Simple-nya, lebih mengutamakan harga, harga, harga, pasar.  Dan, semua dihitung, diukur dengan kemampuan untuk membayar. Bikin rumah sakit yang hebat, kalau kamu nggak punya uang, ya nggak bisa masuk. Sekolah bagus, kalau nggak punya uang, ya nggak usahlah. Nah, itu pola pemikiran neoliberal. Sementara, pendiri republik kita, undang-undang kita, nggak begitu. Kita harus berikan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu supaya dia lebih mampu, yang nggak kuat supaya lebih kuat, jangan awal-awal kita sudah tentukan biaya biaya ini yang lebih penting. Jadi, kalau diklasifikasi, menteri-menterinya itu masih neoliberal, langsung kelihatan dari kebijakan-kebijakannya.

Contohnya Pak?

Misalnya, soal ribut-ribut harga BBM, kemarin. Padahal, itu 14 persen dari total anggaran (APBN). Sepertiga dari anggaran (APBN) itu untuk bayar utang pokok dan bunganya. Kok bukan itu yang diomongin, yang dinegosiasikan supaya dapat diskon. Dan banyak caranya. Dulu, kami mulai negosiasi dengan Jerman supaya Jerman jangan hanya ngomong hutan Indonesia penting buat paru-paru dunia, penting buat kebutuhan oksigen. Kemudian kita bilang, kamu jangan hanya ngomong doang dong, potongin utangnya, terus nanti kita jagain ribuan hektare hutannya. Akhirnya, Jerman setuju kurangin sebagian utangnya buat menjaga supaya hutan Indonesia nggak ditebangin. Jadi, ada cara cara yang banyak. Tapi, kita nggak pernah fokus ke sini. Keberpihakan pada rakyat itu yang penting
(K/zonalima)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...