17 October 2019

Pejabat BUMN Dilarang menjadi Capres/Cawapres. Rizal Ramli: Selain soal Terlarang, ada soal Etika yang Tidak Pantas

KONFRONTASI- Tokoh nasional/Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli (RR) mengungkapkan,sesuai dengan UU Pemilu bahwa pejabat BUMN dilarang menjadi calon Presiden dan/atau calon wakil presiden.''Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,' 'kata RR.

RR setiap  kali ditunjuk sebagai Mentri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), selalu melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta. Dan memang, menurut UU,  Pimpinan BUMN dilarang menjadi Calon Jabatan Politik..

Dan sesuai UU BUMN bahwa anak perusahaan BUMN benar bukan BUMN tapi bukan hanya pejabat induk perusahaan BUMN yang termasuk kategori pejabat BUMN. Juga sesuai dengan pelaksanaan UU Tipokor dan UU pemilu bahwa yang dimaksud pejabat BUMN adalah Komisaris/Dewas BUMN, Komisaris/Dewas anak perushaan BUMN, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN.

Dan sesuai dengan UU Pemilu bahwa pejabat BUMN dilarang menjadi calon Presiden dan/atau calon wakil presiden.

Itulah hal yang harus direnungkan Maruf Amin dan Joko widodo serta para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga dalam memustuskan sengketa pemilu pilpres 2019, para Hakim  MK semestinya  jujur, adil dan amanah, bukan malah sebaliknya.

Belakangan ini, terjadi debat publik terhadap status pimpinan BUMN saat status Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres namun masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Mantan Sesmen Meneg BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan,terdapat 3 (tiga) substansi yang menjadi perdebatan: (1) status anak perusahaan, (2) status pimpinan anak perusahaan, dan (3) larangan bagi pimpinan BUMN dalam kegiatan politik.

Menurutnya, terkait dengan status anak perusahan BUMN, sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 bahwa status anak perusahaan jelas bukan sebagai BUMN. Tapi tidak berarti hanya seluruh pimpinan dan karyawan BUMN dikategorikan sebagai pimpinan dan karyawan BUMN.

Said Didu menambahkan, terkait pengertian pimpinan BUMN berasal dari berbagai sumber hukum dan praktek hukum yang dilaksanakan selama ini.

Sesuai dengan UU Tipikor dan pemberlakuan hukum bahwa yang dimasukkan sebagai pimpinan BUMN adalah:1) Komisaris/Dewas dan Direksi BUMN2) Komisaris/Dewas dan Direksi anak perusahaan3) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN

Hal ini telah dipraktekkan sejak 2005 dalam bentuk bahwa semua pejabat dalam kategori tersebut diwajibkan melaporkan LHKPN ke KPK.Selain itu, beberapa pimpinan dan karyawan anak perusahaan BUMN diberlakukan sebagai pimpinan BUMN. (FF/RMOL/Aktual/berbagai sumber)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...