17 July 2019

Pandangan Rizal Ramli atas Polemik Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

KONFRONTASI- Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur/Ekonom senior Rizal Ramli memberikan pendapatnya terkait polemik bangun infrastruktur tanpa utang pada di Acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV (10/11/2018).

Menurutnya, jika pemerintah ingin membangun infrastruktur pilihannya ada beragam, bisa dengan uang sendiri, meminjam, bahkan konsesi - asalkan jika dihitung misalnya 12% US Dolar setahun, investor pasti mau.

Mantan Menko Perekonomian ini juga mengatakan bahwa selama ini Public Private Partnership sudah didengungkan lebih dari 10 tahun, tetapi nyaris tidak ada yang berjalan dan tidak efektif.

 

Rizal pun memaparkan dua alasannya.

Pertama, karena return yang tidak pernah clear, padahal konsepnya sederhana investor dalam luar negeri cari 12%.

8 Kisah Viral di Medsos di Tahun 2018, Siswa SD Nyanyikan Lagu Blackpink hingga Aksi Tirukan Jokowi

Kedua, land clearing penyelesaian masalahnya lama, 2 hingga 3 tahun.

Rizal kemudian menjelaskan bahwa modal pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti modal Bank Ekonomi Bank Dunia, liberal, selalu mengandalkan hutang.

Jenis modal ini ada rem automatic nya, begitu ekonomi tumbuh lebih dari 6,5% harus dihentikan.

Berbeda dengan Jepang, Korea dan Cina bisa tumbuh 12% puluhan tahun karena tidak pakai utang, namun berlandaskan strategi kebijakan terobosan.

Menurutnya, utang memang tidak salah, akan tetapi jika kebanyakan menjadi masalah.

Untuk di Pulau Jawa yang pendapatan per kapitanya tinggi bisa diberikan konsesi, tapi hal ini tidak bisa diterapkan di luar Jawa, bahkan Indonesia Timur.

Infrastruktur dasar menjadi tanggung jawab negara termasuk pembiayaan, sedangkan infrastruktur komersial, dimana pemakai mampu bisa diswastakan.

Rizal menambahkan bahwa masalah terletak pada tax ratio Indonesia yang rendah hanya 10%, padahal 18 tahun lalu 12,5%.

Tanggapi Pernyataan Mendagri soal e-KTP, Fadli Zon: Keledai Saja Enggak sampai Dua Kali Masuk Lubang

 

Jika 5 tahun mendatang bisa mencapai 16%, rasio utang jadi terkendali.

Oleh karenanya, Rizal meminta pemerintah harus Inovatif dan kreatif dalam mengatasi masalah yang ada.

Saat pemerintahan Indonesia tahun 2000, ada 2 hal sederhana dilakukan pemerintah yakni utang dengan Jerman dan tukar utang bunga mahal dengan utang bunga murah.

Rizal mengungkapkan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi ialah menaikkan tax ratio dan harus memilah infrastruktur mana yang membuat swasta tertarik di Jawa dengan investasi rate of return 12 US Dollar.

Untuk daerah lain yang belum mampu, negara yang membiayai infrastruktur pokok dan dasar, yang lain harus mengelola secara inovatif kreatif.

Diberitakan dari Tribunnews.com pada Minggu (9/12/2018), Sandiaga memastikan apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan.

Namun, dengan pendekatan yang berbeda.

Sandiaga Uno menjelaskan pendekatan yang dimaksud yakni mengandalkan sektor swasta dengan penganggaran dana jangka panjang.

"Jangan membebani anggaran kita seperti sekarang ini.

Kita ingin konsep kemitraan pemerintah ke depan juga melibatkan swasta dan masyarakat," kata Sandiaga Uno di sela peresmian rumah pemenangan Prabowo-Sandiaga dj bilangan Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

(TV KOMPAS, TRIBUNEWS/KONFRON)
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...