19 July 2019

Pakar Politik UI: Jokowi-JK sudah Gagal

KONFRONTASI- Pengamat politik UI Arbi Sanit menilai wajar jika saat ini banyak suara yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai satu paket, mundur dari jabatannya. Sebab, selama memerintah kurang lebih 6 bulan, tidak ada keberhasilan yang dicapai pemerintahan Jokowi.

"Jadi, Jokowi-JK sepaket,  memang gagal total," ujar Arbi Sanit. Jokowi-JK mau lakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Tujuan utama di balik perombakan kabinet ini tentu saja berbagi risiko. Dalam arti, bila perekonomian terus jeblok, amarah publik tak akan lagi hanya diarahkan kepada Jokowi cs dan KIH. Malah KMP yang pernah menjalin koalisi abadi bakal ikut kena semprot masyarakat.KMP mustinya oposisi terhadap Jokowi, bukannya malah akomodatif dan oportunis.

Namun strategi ini tentu bisa meleset. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa bila perekonomian jeblok, popularitas pemerintah otomatis rontok. Salah satu korban dari kenyataan ini  adalah Presiden Soekarno. Sebelum Soekarno dikudeta pada 1966, perekonomian Indonesia dibuat jeblok melalui berbagai sabotase ekonomi. Paling merusak adalah adalah boikot terhadap barang ekspor-impor Indonesia oleh Barat, dan penimbunan barang secara besar-besaran agar harga-harga melesat sangat tinggi.

Dengan demikian, bila perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi semata-mata untuk berbagi risiko politik, perbaikan ekonomi tampaknya bakal tetap sulit dilakukan. Apalagi kalau perombakan ini ditunggangi oleh kepentingan kelompok-kelompok bisnis besar, yang sekarang ini menjadi menjadi penyandang dana paling top bagi parpol-parpol besar. Maklum, orientasi kelompok-kelompok ini adalah kelancaran bisnis, dan keuntungan sebesar-besarnya.

Betapa hebatnya kakayaan kelompok-kelompok bisnis raksasa itu diungkapkan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan pada April lalu. Akibat distribusi kekayaan negara yang timpang, menurut Zulkifli, lebih separuh kekayaan swasta nasional dikuasai oleh 23 konglomerat. Meski Zulkifli tak menyebut siapa mereka, bila dikaitkan dengan daftar orang-orang terkaya di Indonesia, bisa dipastikan bahwa konglomerat tersebut adalah milik para pebisnis etnis Cina. 

Apa yang dikatakan oleh Zulkifli juga tampak klop dengan hasil survei Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Psikologi Universitas Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 80% orang merasa  mengalami ketimpangan sosial. Survei ini juga menemukan bahwa 50,7% respondennya menilai penghasilannya tidak layak, dan hanya 4,9% yang menyatakan punya penghasilan lebih dari harapan. Survei ini melibatkan 2.500 responden, dan dilakukan antara Januari sampai Maret 2015.

Hasil survei tersebut tentu saja layak dijadikan acuan oleh Jokowi dan anggota kabinetnya mendatang. Dalam arti, mereka harus memberi prioritas yang sama para pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini terkait dengan kenyataan, setiap kali Indonesia mengalami resesi ekonomi, hampir muncul kerusuhan bersifat SARA. Kenyataan ini tentu saja tak lepas dari kenyataan tentang kuatnya dominasi etnis Cina dalam perekonomian nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengharmoniskan hubungan dua kelompok tersebut. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh ketua umum Muhammadiyah Din Syamsudin di berbagai kesempatan, “masalah hubungan antara pribumi dengan non-pribumi belum selesai.”  Dan makin parah di era Jokowi-JK karena Jokowi-JK gagal. Ibaratnya, sebagai Imam memimpin sholat, Jokowi-JK sudah banyak kentut dan otomatis batal.(konfrontasi/http://indonesianreview.com)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...