24 May 2019

Naikkan Harga BBM, Rezim Jokowi Langgar UU APBN

KONFRONTASI-Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Tjatur Sapto Edy menegaskan apa yang diputuskan oleh pemerintah Jokowi-JK pada hari Selasa (18/11/2014), berpotensi melanggar undang-undang. Sebab, dalam UU APBN 2014, kenaikan harga BBM bisa dilakukan bila harga minyak melebihi asumsi harga minyak dunia. Dalam APBN lebih dari 105 dolar AS/barel. Padahal, harga minyak dunia saat ini di bawah 80 dolar AS/barel.

"Jadi, dengan harga minyak di bawah 80 dolar per barel, dugaan saya harga keekonomian premium di bawah Rp 8.500, kenaikan selama 2 bulan ini, maka ada potensi melanggar UU APBN karena dalam UU itu, dijelaskan premium adalah BBM bersubsidi, maka dia harus di bawah harga keekonomian, sehingga ada potensi pemerintah langgar UU. Kalau dihitung, bisa jadi harga keekonomian premium di bawah Rp 8.500," tegas Tjatur pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Tjatur menilai, pemerintahan Jokowi-JK lebih kejam daripada pemerintahan SBY, karena Jokowi menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia turun drastis. "Apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perlindungan sosial sudah dilakukan SBY. Kenaikan yang begitu tinggi sedangkan saat ini minyak dunia turun, tidak pernah ada sebelumnya dan rezim ini agak kejam. Kenaikan harga BBM ini telak, ini sangat tidak manusiawi," tambah Tjatur.

Dikatakan, mulai 18 November Pukul 00.00 WIB harga BBM bersubsidi naik. Premiun dinaikkan Rp 2.000 sehingga menjadi Rp 8.500 yang sebelumnya Rp 6.500 dan solar naik jadi Rp 7.500 yang sebelumnya Rp 5.500. [mr/pr]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 24 May 2019 - 16:44
Jumat, 24 May 2019 - 16:38
Jumat, 24 May 2019 - 16:23
Jumat, 24 May 2019 - 14:49
Jumat, 24 May 2019 - 14:44
Jumat, 24 May 2019 - 14:36
Jumat, 24 May 2019 - 14:34
Jumat, 24 May 2019 - 14:19
Jumat, 24 May 2019 - 14:15
Jumat, 24 May 2019 - 14:11
Jumat, 24 May 2019 - 10:57
Jumat, 24 May 2019 - 10:55