15 November 2018

Mengkritisi Janji Jokowi (1) : Tidak Menambah Hutang Luar Negeri

KONFRONTASI -  

Tiap calon presiden tidak bisa tidak akan memberikan janji yang manis untuk memperoleh dukungan dan suara. Hal ini juga dilakukan oleh presiden Joko Widodo dan tim suksesnya saat pemilu 2014.
 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pernah menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) s akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019.

Mentri yang pernah menuding Hizbut Tahrir sebagai organisasi anti pancasila ini menuturkan Jokowi-JK akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam pembangunan berbagai sektor. Program tersebut, ia anggap dapat direalisasikan secepatnya jika Jokowi-Jk  memimpin negara ini.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).

Tjahjo meyakini Jokowi-JK akan menggelontorkan beragam pembiayaan untuk program-program ekonomi, dan program positif lain dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," tutur dia.

Janji ini tak luput dari kritikan dan keraguan, Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi pernah menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri meragukan suksesnya janji kampanye tersebut.
 

"Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang lain," ujar Pande.
 

Kekhawatiran Pande tampaknya terwujud.
 
Ibarat anak muda yang labil, rakyat Indonesia terkena PHP massal oleh Presiden yang dicitrakan sederhana oleh media mainstream dan pendukung fanatiknya. 
 
Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy menyatakan hutang luar negeri Indonesia per Juni 2017 sekitar Rp.4 ribu triliun
 
“Jumlahnya adalah 3.228.178.000 USD dikali Rp.13.300," jelasnya dalam diskusi bertajuk "Hutang Negara Untuk Siapa?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
 
 
Masihkah anda percaya Jokowi ? [KONF/MO]
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...