20 July 2019

Menanti Ekonom Strukturalis untuk Kabinet Jokowi

KONFRONTASI-Di Indonesia sangat sedikit ekonom yang mampu meramalkan dengan baik situasi ekonomi ke depan, mampu membedah struktur ekonomi secara komprehensif, dan berpihak kepada model ekonomi yang pro pasar riil (antitesa pasar spekulatif). Diantaranya, seorang ekonom strukturalis, kabarnya masuk dalam bursa calon menteri ekonomi, satu di antara empat ekonom senior yang dipertimbangkan --seperti dilansir media online katadata beberapa hari lalu.

Tiga nama lainnya terdiri dari dua birokrat senior dan seorang profesor di Cornell University. Dua birokrat senior yang pertama cukup bermasalah secara integritas. Yang pertama, mantan menteri pertambangan di era Suharto, dikenal dekat dengan Mafia Migas dan berjiwa anti nasionalis (berjuang loloskan UU Migas yang didraft USAID). Yang kedua, mantan gubernur BI, diduga terlibat berbagai skandal pajak saat menjadi dirjen pajak dan terlibat dalam rapat dana talangan Bank Century. Sedangkan yang ketiga, si profesor dari AS, adalah orang baik meskipun pernah jadi bagian ADB, institusi yang mempromosikan neoliberalisme di Asia.

Kembali ke ekonom strukturalis. Dia adalah salah satu pimpinan gerakan mahasiswa penentang Orde Baru tahun 1977-1978 di ITB. Sewaktu muda di tahun 70an, seperti layaknya Che Guevara, dirinya live in di kampung-kampung miskin, merumuskan situasi, sebelum memulai Gerakan Anti Kebodohan tahun 1977. Saat dipercaya Gus Dur menjadi menko perekonomian tahun 2000-2001, dirinya lah yang: melawan menyusupnya UU neoliberal (salah satunya seperti UU Migas), mengangkat beberapa BUMN dari kebangkrutan, memaksa IMF ikut LoI versi pemerintah Indonesia (pertama kali dalam sejarah berdirinya organisasi tersebut), mencegah rush di BII tanpa pengucuran dana talangan sedikitpun, dan nyaris (sebelum akhirnya Gus Dur dilengserkan) memaksa Freeport lakukan renegosiasi karena masalah lingkungan. Siapakah dia? Dialah Dr Rizal Ramli, ekonom senior lulusan Boston University, AS.

Dia pula yang mengkritisi habis model ekonomi neoliberal (anglo saxon/Washington Concencus) era Yudhoyono 2004-2010. Menurutnya, model ekonomi tersebut telah membuat decoupling (pemisahan) sektor keuangan dan sektor riil. Semakin spekulatifnya sektor keuangan kita hingga mengalami koreksi yang sangat dalam saat Krisis Keuangan 2008. Sektor riil hanya turun ke kisaran (masih positif) di 4,2% karena rasio ekspor terhadap PDB hanya 30%, tidak seburuk koreksi sektor riil negara-negara kawasan yang rasionya lebih besar seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Model neoliberal seperti di Indonesia sangat tergantung pada harga komoditas, serta masuknya uang panas dan utang. Pada masa harga komoditi yang baik dan pasar yang spekulatif, faktor-faktor tersebut menghasilkan surplus neraca pembayaran dan kuatnya kurs yang sifatnya artifisial.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi makro semacam ini sangat bergantung pada eksternal, sama sekali tak ada hubungannya dengan tingkat produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Cukup aneh manakala di saat kita mengalami pertumbuhan tinggi di atas 5%, tapi pengangguran malah meningkat dan terjadi akselerasi dalam deindustrialisasi (tahun 1980an industri bertumbuh12%, tahun 2009 jatuh ke 1,4%, di saat tahun depannya sudah hadapi ACFTA).

Karena itu wajar bila kondisi kurs terhadap dollar AS di tahun 2015 ini merupakan di titik yang terburuk sejak 1998, banyak yang berpendapat ekonomi sudah di lampu kuning (sebagian menyebut sudah lampu merah!). Pak Jokowi tidak perlu berkecil hati, apa yang terjadi saat ini adalah buah dari pekerjaan pemimpin yang sebelumnya.

Hal-hal terpenting yang harus dipertimbangkan Presiden adalah: Pertama. Reshuffle sebaik-baiknya tetap jadi, jangan tertekan oleh manuver intelejen internasional yang berkolaborasi dengan aktor domestik. Hak prerogatif untuk memilih menteri semutlaknya ada di tangan Presiden, bukan di Wakil Presiden maupun ketua-ketua umum Parpol.

Kedua. Kabinet Kerja, sesuai namanya di masa lalu, adalah kabinet dengan aliran ekonomi progresif yang dipimpin Bung Karno. Dengan memasukkan ekonom-ekonom neoklasik/neoliberal ke dalam Kabinet Kerja, Jokowi telah melukai nama besar Bung Karno.

Ketiga, terakhir. Pilihlah orang yang terbukti dapat melihat dan mengubah krisis menjadi peluang, bukan orang yang pernah ikut andil membawa masuk krisis.***

(Gede Sandra, peneliti ekonomi, dan pengajar FE-UBK Jakarta)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...