19 December 2018

Media dan Masyarakat Harus Kawal Penuntasan Skandal BLBI dan E-KTP, Kata Teuku Syahrul Ansari

Alon Ansari (kanan) bersama Akbar Tanjung dan Kapolri Tito Karnavian.

KONFRONTASI- Para elite dan politisi busuk dikhawatirkan akan saling melindungi korupsi atau  melakukan bargaining politik dan hukum dengan sesama elite politik yang korup.Oleh sebab itu, media dan civil society harus mengawal penuntasan skandal E-KTP maupun BLBI yang mengguncang republik ini. 

Demikian pandangan pakar hukum Teuku Syahrul Ansari (Alon Ansari) kepada pers, Selasa (2/5/17). Menurutnya, elite  dan politisi busuk sering menggunakan agama, partai, kuasa dan uang untuk saling melindungi korupsi mereka dari jerat hukum KPK dan lembaga hukum lainnya .

‘’Kini kita mencermati kemungkinan ‘’deal-deal’’ kasus BLBI dan E-KTP oleh para elite politik dan penguasa sebagai bargaining politik dan hukum agar skandal maha besar itu tak dibongkar KPK secara menyeluruh’’ katanya. 

Alon Ansari melihat, korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

‘’Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dari beberapa dampak korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat dikatakan melanggar HAM,’’ kata Alon Ansari, lulusan  pasca sarjana FHUI dan kandidat Doktor FH UNDIP Semarang.

Dari telaah aspek sosial budaya, kata mantan tokoh Badko HMI Jateng itu,  korupsi  memberikan citra buruk pada individu,lembaga dan  instansi yang didapati melakukan tindak korupsi. ‘’DPR dikritik publik dan masyarakat profesional karena banyak politisinya KKN,’’katanya.

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...