18 February 2018

Maneger Nasution: 'Hentikan Skenario Adu Domba Antarumat Agama'

KONFRONTASI -  Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Maneger Nasution mengatakan, zaman sekarang sudah melampaui keadaban bangsa. Ada orang gila gaya baru (OGGB) masuk masjid menganiaya dan membunuh ulama. Ada ide menggelikan dari orang waras bersyahwat besar masuk ke mimbar Jumat. Sekarang ada penganiayaan terhadap Pastor di Yogyakarta serta pengusiran terhadap Bikhu di Tangerang.

"Negara punya mandat menghentikan skenario adu domba antarumat beragama," kata Maneger kepada Republika, Senin (12/1).

Ia menerangkan, ada banyak dugaan publik terkait peristiwa-peristiwa bernuansa skenario adu domba antarumat beragama itu. Apakah ini kriminal murni atau by disign? Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengalihan isu? Apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, yakni proyek adu domba intra dan antarumat beragama?

"Negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu," ujarnya.

Maneger yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan, negara punya mandat mengusut tuntas kasus-kasus itu, siapa pun pelaku dan aktor intelektualnya serta apapun motifnya. Negara khususnya pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang.

Ia menyampaikan, peristiwa bernuansa intoleransi agama terjadi ketika belum layu bunga-bunga penghias acara Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Acara yang diprakarsai Prof Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP).

Musyawarah Besar Pemuka Agama berlangsung selama tiga hari di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Diikuti oleh sekitar 450 pemuka agama, 250 diantaranya dari kalangan Muslim. Musyawarah Besar Pemuka Agama membicarakan tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama. Di antaranya, pertama, tentang NKRI berdasar Pancasila. Kedua, Bhineka Tunggal Ika.

Ketiga, pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan Konstitusi. Keempat, prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama. Kelima, etika kerukunan intra agama. Keenam, penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Ketujuh, rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.(KONF/ROL)

 

 

 

 
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...